Wakil Ketua DPRD Sumut Desak Pemprov Percepat Usulan PPPK Paruh Waktu

disrupsi.id - Medan | Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, Lc., MA., mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera merampungkan pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Menurutnya, keterlambatan saat ini terjadi karena Pemprov masih berhati-hati mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

“Kami memahami kondisi keuangan daerah memang harus menjadi perhatian. Kebijakan yang diambil harus realistis, terukur, dan bertanggung jawab,” ujar Salman di Gedung DPRD Sumut, Senin (12/8/2025).

Meski demikian, Salman menegaskan perlunya langkah konkret agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi tidak terus menunggu tanpa kejelasan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga Pemprov memiliki ruang untuk melanjutkan pengusulan tanpa membebani APBD secara langsung.

“Dengan perencanaan matang dan penyesuaian anggaran, proses ini bisa berjalan cepat sesuai regulasi. Prioritas sebaiknya diberikan kepada honorer yang datanya sudah valid dalam SPTJM,” jelasnya.

Salman juga menekankan bahwa kebijakan ini harus berpihak pada honorer yang telah memenuhi syarat dan mengabdi bertahun-tahun, sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan dalam sistem kepegawaian.

Sebagai wakil rakyat, ia memastikan DPRD Sumut akan berperan aktif mendorong percepatan proses tersebut. Komunikasi konstruktif antar-lembaga disebutnya menjadi kunci agar kebijakan ini dapat dijalankan tepat waktu.

“DPRD siap memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Pemprov. Jika perlu, kami akan menyampaikan aspirasi ini hingga ke tingkat pusat untuk memastikan dukungan teknis dan kebijakan bisa segera diperkuat,” pungkas politisi PKS itu. (*)