Selamat datang di Disrupsi, sumber berita terkini yang mengulas tajam isu politik, perkembangan ekonomi, peristiwa hangat, kejadian kriminal, kesehatan, dan lain-lain.
Era disrupsi adalah masa di mana inovasi dan perubahan terjadi secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental sehingga dapat mengubah berbagai tatanan dan sistem menuju cara yang baru. Karena itu, disrupsi kerap dianggap sebagai pengganggu hal-hal yang sudah ada dan bertahan sejak lama.
Jumat, 31 Mei 2024
Fatwa MUI: Salam Lintas Agama Haram, Bukan Bagian Toleransi
disrupsi.id - Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam. Sebab penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Karena dalam Islam, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ubaidiah.
"Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukan dengan ucapan salam dari agama lain," kata Ketua Steering Committee (SC) Ijtima Ulama Komisi VIII, KH Asrorun Ni'am Sholeh dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-VIII pada 2024 di Islamic Center Sungailiat, Bangka, Kamis (30/5/2024).
Oleh karena itu, Niam menegaskan, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Sebab, pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan moderasi beragama yang dibenarkan.
"Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan Assalamualaikum atau salam nasional yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi," ujar Ni'am.
Ni'am yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, dalam prinsip hubungan antarumat beragama, Islam menghormati pemeluk agama lain dengan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.
Hal itu juga harus dengan prinsip-prinsip seperti toleransi (al-tasamuh), sesuai dengan tuntunan Alquran "lakum dinukum wa liyadin" yang artinya untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Juga tanpa mencampuradukkan ajaran agama (sinkretisme).
Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerja sama (al-ta'awun) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai," kata Ni'am yang juga Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat.
Meski begitu, Ni'am menegaskan, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela dan atau merendahkan agama lain (al-istihza'). Antarumat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampuradukkan ajaran agama lain.
MUI Keluarkan Fatwa Larangan Mengucapkan Selamat Hari Raya Agama Lain
disrupsi.id - Medan | Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang melarang umat Muslim mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Fatwa ini juga melarang penggunaan atribut hari raya agama lain, serta pemaksaan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain.
"Beberapa tindakan seperti ini dianggap sebagai mencampuradukkan ajaran agama," jelas Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangan tertulis di situs resmi MUI, Kamis (30/5/2024).
Namun, MUI menekankan bahwa umat Muslim harus tetap menjaga toleransi terhadap umat beragama lain. Umat Muslim wajib memberikan kesempatan kepada penganut agama lain untuk melaksanakan ibadah dan perayaan hari besar mereka.
Asrorun Niam menjelaskan bahwa toleransi memiliki dua bentuk, yaitu akidah dan muamalah. Toleransi akidah berarti memberikan kebebasan kepada umat beragama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya. Sementara itu, toleransi muamalah berbentuk kerja sama dalam kehidupan sosial.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah kemajemukan Indonesia, sekaligus tetap mengedepankan sikap saling menghormati antarumat beragama.
"Toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah, ibadah ritual, dan upacara-upacara keagamaan," tambah Niam.
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII diadakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 28-31 Mei 2024. Kegiatan ini bertema "Fatwa: Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat" dan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Uji Berat Tabung LPG 3 Kg, Pertamina Sumbagut dan Pemprov Sumut Sidak SPBE
disrupsi.id - Medan | PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Biro Perekonomian, dan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga (PPDTN) Pemerintah Provinsi Sumut melakukan sidak lapangan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) terbesar di wilayah Medan dan Deli Serdang, Kamis, (30/5/2024).
Sidak tersebut dilakukan guna menjamin Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara sesuai berat dan isi tabung, serta layak dipasarkan ke masyarakat secara kuantitas dan kualitas.
Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon I Medan, Sigit Wicaksono mengatakan, dalam sidak ini, Sales Area Retail Medan melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah daerah, memastikan tepat jumlah, takaran, dan kualitas LPG 3 Kg yang akan diedarkan melalui Lembaga penyalur SPBE yang berada di wilayah Medan dan Deli Serdang.
"Hari ini kami melakukan Sidak bersama dengan Biro Perekonomian dan PPDTN Pemprov Sumut, di 2 SPBE yang berada di wilayah Medan dan Deli Serdang. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kelaikan kuantitas dan kualitas LPG yang akan diedarkan melalui SPBE yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya," ujar Sigit.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Pemprovsu, Sujatmiko mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya anomali atau tidak kesesuaian antara takaran berat tabung dan isi LPG 3 Kg di SPBE PT Mitha Sarana Wijaya dan SPPBE PT Petro Gasindo Energy, dan memastikan ukuran dan berat tabung masing-masing sesuai.
"Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh sample tabung LPG 3 kg memiliki berat tabung kosong 5 Kg, dengan kuantitas isi pada gas LPG 3 Kg yaitu 3.000 gram, sementara berat tabung dan isi rata-rata berat di atas 8 Kg, jadi hasil sampling yang kita ukur kesemuanya sesuai berdasarkan ketentuan dan aturan,” papar Sujatmiko.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menambahkan, pihaknya terus memastikan pemutakhiran sistem seluruh lembaga penyalur untuk tetap memberikan layanan terbaik, mulai dari pengisian LPG 3 Kg di SPBE hingga yang akan disalurkan ke masyarakat.
"Pertamina secara berkala melakukan pengecekan dan pengawasan di stasiun pengisian gas di SPBE dan SPPBE, agar setiap jumlah dan takaran LPG yang dipasarkan benar-benar tepat ke masyarakat,”paparnya. (*)
Bobby Nasution Segera Terapkan Parkir Berlangganan di Medan, Jukir Digaji UMK
disrupsi.id - Medan | Dalam rangka penataan transportasi khususnya di bidang perparkiran, Pemko Medan akan segera menerapkan sistem parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut, nantinya para pengguna parkir cukup membayar parkir sekali setahun, bersamaan dengan saat membayar pajak kendaraan bermotor.
“Hari ini saya sampaikan lagi, bahwa parkir berlangganan tersebut akan kita terapkan dalam waktu dekat. Tapi untuk besaran nilainya masih terus kita kaji,” ucap Kadishub Medan, Dr Iswar Lubis, Jumat (31/5/2024).
Menurut Iswar, jika nanti parkir berlangganan sudah diterapkan, masyarakat akan diberikan stiker untuk dipasang di kendaraannya sebagai tanda peserta parkir berlangganan.
“Jika sudah ada stiker tersebut, masyarakat bebas mau berapa kali parkir. Dan bagi yang tidak mempunyai stiker, maka tidak akan kita beri ruang untuk parkir. Itu juga akan kita pesankan kepada para jukir di lapangan,” katanya.
Jika nanti tidak membayar bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor, jelas Iswar, masyarakat bisa membayar parkir berlangganan tersebut ke konter-konter yang disediakan Dishub Medan.
“Nanti akan ada kita buka, tapi masih menunggu dulu sampai program ini benar-benar diterapkan. Dan harus dicatat, pembayaran harus dilakukan secara cashless atau non tunai,” jelasnya.
Dengan diterapkannya parkir berlangganan nantinya, sambung Iswar, seluruh penyelenggara parkir (Pemerintah, masyarakat dan juru parkir (jukir) akan sama-sama menerima manfaat.
“Untuk Pemerintah, PAD tentu tidak akan bocor dan semua retribusi yang dibayarkan akan langsung masuk ke kas Pemko Medan. Bagi masyarakat, membayar parkir nanti tidak perlu berulang-ulang, cukup sekali setahun saja. Sementara untuk jukir, mereka nantinya akan kita beri gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Medan,” jelasnya.
Iswar menegaskan, bahwa lokasi titik parkir berlangganan adalah seluruh objek retribusi parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Medan (Perwal).
“Untuk besarannya kita pastikan akan jauh lebih murah dari parkir harian yang ada saat ini. Saat ini sudah kita kalkulasi dan kaji lagi,” pungkasnya.
Mulai 1 Juni 2024, Pengembalian Dana Pembatalan Tiket Kereta Api Medan Menjadi Maksimal 7 Hari
disrupsi.id - Medan | PT KAI memberlakukan ketentuan baru pengembalian dana pembatalan tiket KA Antar Kota mulai 1 Juni 2024. Perubahan ketentuan batas waktu pengembalian bea tiket tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Untuk pengembalian dana tiket yang dibatalkan atas permintaan penumpang (cancel passanger) kini dilakukan paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan. Sebelumnya, batas waktu pengembalian bea tiket yang dibatalkan atas permintaan penumpang yaitu 30 hingga 45 hari.
“ Dengan mempercepat proses pengembalian dana, KAI berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memuaskan bagi para penumpang setianya,” kata Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin.
Untuk memudahkan proses pengembalian dana, KAI menyediakan beberapa metode. Dana bisa dikembalikan melalui transfer ke rekening bank atau e-wallet penumpang. Ini memberikan kemudahan dan kecepatan bagi penumpang yang menggunakan layanan perbankan atau dompet digital.
Bagi penumpang yang belum memiliki rekening bank atau e-wallet, KAI juga menawarkan solusi sementara berupa pengembalian dana secara tunai. Pengembalian tunai ini dapat dilakukan di stasiun-stasiun tertentu yang telah ditetapkan oleh KAI, paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan.
Selain itu, KAI juga mengatur pengembalian dana untuk KA Perkotaan yang dikelola oleh KAI induk (bukan anak perusahaan). Pengembalian dana dilakukan secara tunai paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua penumpang, baik pengguna KA Antar Kota maupun KA Perkotaan, mendapatkan layanan yang cepat dan efisien.
Sementara itu, proses pembatalan tiket dapat dilakukan pada aplikasi Access by KAI dan loket stasiun yang melayani pembatalan tiket, dengan biaya administrasi sebesar 25% per tiket yang dibatalkan. Penumpang dapat membatalkan tiket di Access by KAI selambatnya 2 jam sebelum keberangkatan KA, atau di loket stasiun selambatnya 30 menit sebelum keberangkatan KA.
Adapun stasiun-stasiun yang melayani pembatalan tiket KA di wilayah Divre I Sumut sebagai berikut :
- Stasiun Medan
- Stasiun Kisaran
- Stasiun Rantauprapat
- Stasiun Siantar
- Stasiun Tanjung Balai
- Stasiun Tebing Tinggi
"KAI senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan dengan memberikan kenyamanan saat bertransaksi melakukan pembelian maupun pembatalan tiket KA serta tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api," tutup Anwar. (*)
KAI Sumut Hadirkan UMKM Binaan di Festival Jelajah Kuliner Nusantara
disrupsi.id - Medan | PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara turut memeriahkan Festival Jelajah Kuliner Nusantara yang digelar di Lotte Grosir, Kota Medan pada Jumat (31/5) - Minggu (2/6).
Acara Jelajah Kuliner Nusantara dengan tagline “Petualangan Kulinermu Dimulai dari Sini” ini sebelumnya juga telah sukses digelar di Kota Bandung pada Jumat (24/5) - Minggu (26/5). Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementerian BUMN.
Manager Humas KAI Divre I Sumut Anwar Solikhin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan keautentikan sajian kuliner khas Nusantara dan menciptakan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan bagi masyarakat.
“Selain dapat meningkatkan omzet bagi para UMKM, kegiatan Jelajah Kuliner Nusantara ini juga dapat memperkenalkan produk UMKM ke cakupan yang lebih luas. Melalui kegiatan ini, KAI mendorong minat masyarakat agar berbelanja produk yang dihasilkan oleh UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Nasional,” ungkapnya.
Pada festival Jelajah Kuliner Nusantara tersebut, KAI Divre I Sumut menghadirkan 9 UMKM binaan yang produknya dapat dinikmati para pengunjung sambil menikmati hiburan yang menampilkan pertunjukan musik oleh artis nasional Idgitaf dan Stevan Pasaribu, serta penampilan musik tradisional Batak Karo yaitu Kulcapi dari Jacky Sembiring dan penampilan memasak secara langsung dari Yulita Master Chef Indonesia Season 5.
Adapun 9 UMKM binaan KAI Divre I Sumut diantaranya yaitu Rumah Kreashie (Siomay), Vienskitchen (Nasi Soto Medan, Mie Balap Medan, Naniura, Lappet Pulut, Pohul Puhul, Big Manggo), Dapur Mama Zabdan (Rujak Serut, Minuman Lime Kestury, Keripik Kentang Kriuk, Kentang Mustofa), Takoyaki Ajiiib (Takoyaki), Warung Qu (Korean Snack), AR Juice dan Pop Ice (Produk Fresh Drink), Ma'rie Fruit Salad (Salad Buah), ROWTEA (Ice Cream, Es Teh Dumbo, Peyek) dan She Manis (Jus Buah, Thai Tea Greentea, Smoothies, Buah Potong, Salad Buah, Salad Roll).
“KAI berkomitmen untuk terus mendorong para pelaku UMKM agar dapat naik kelas. Pada periode tahun 2021 hingga 2024, KAI Divre I Sumut telah menyalurkan bantuan kepada para UMKM binaan senilai Rp320.000.000,” kata Anwar.
Diskon Tarif Tiket KA Sribilah Utama pada Festival Jelajah Kuliner Nusantara di Medan
Anwar menambahkan, guna meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kereta api sekaligus menyukseskan event Jelajah Kuliner Nusantara, KAI Divre I Sumut juga memberikan diskon tarif tiket KA Sribilah Utama sebesar 10%.
Pembelian tarif diskon ini hanya dapat dilakukan di booth KAI selama acara berlangsung pada tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2024 dan berlaku untuk keberangkatan sampai dengan H-45. Tarif diskon ini tidak berlaku reduksi (kecuali reduksi infant) serta tidak berlaku tarif khusus dan/atau diskon lainnya. Bagi pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon ini juga dapat melakukan pembatalan dan ubah jadwal sesuai aturan yang berlaku di KAI.
“Diharapkan melalui promo ini, mampu meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan selamat,” kata Anwar. (*)
Hukuman 3 Terdakwa Kasus Penggelembungan Suara Pemilu Diperberat Jadi 8 Bulan Penjara
disrupsi.id - Medan | Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur menjadi 8 bulan penjara dari sebelumnya 3 bulan penjara. Ketiga terdakwa terbukti bersalah dalam kasus penggelembungan suara Pileg 2024.
Ketiganya yakni Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut (25), Junaidi Machmud (48), dan Muhammad Rachwi Ritonga (28). Putusan terhadap ketiga terdakwa dibacakan majelis hakim Pengadilan Tinggi yang diketuai Heri Sutanto didampingi Leliwaty dan Brabner Situmorang masing-masing hakim anggota.
Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan, yang dibacakan pada Kamis (30/5/2024), majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara.
Majelis hakim PT Medan menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 532 Jo Pasal 554 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut. Menjatuhkan terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan,” tulis isi putusan tersebut.
Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dihukum membayar denda Rp25 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Menanggapi vonis yang diberikan PT Medan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Muttaqin Harahap saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan belum menerima salinan putusan tersebut.
“Kita belum menerima salinan putusan tersebut, namun atas vonis 8 bulan penjara terhadap tiga terdakwa, kita mengapresiasi PT Medan,” ujarnya, Jumat (31/5/2024).
Diketahui, sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang diketuai Asad Rahim Lubis Pengadilan Negeri (PN) Medan, menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp25 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.
Atas putusan itu, pihak JPU Kejari Medan melakukan upaya hukum banding, dikarenakan putusan tersebut dinilai belum memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya Kota Medan. Dimana sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp25 juta subsidair 4 bulan kurungan. (*)
Pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan Dilantik, Pembangunan Kota Butuh Dukungan Media
disrupsi.id - Medan | Pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan periode 2024-2026 resmi dilantik Wali Kota Medan Bobby Nasution di gedung PKK Kota Medan, Jumat (31/5/24). Syaifullah Defaza dipercaya kembali menjadi Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan di periode kedua ini.
Pelantikan yang dilakukan Bobby Nasution diwakili Kadis Kominfo Arrahman Pane ini ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan kepada Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan Syaifullah Defaza. Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dan Camat Medan Petisah Arafat Syam serta unsur forkopimcam.
Dalam pesannya yang disampaikan Kadis Kominfo, Bobby Nasution mengucapkan selamat kepada kepengurusan Persatuan Wartawan Pemko Medan yang baru dilantik di bawah ketua Syaifullah Defaza.
Menurut Arrahman Pane, tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa kepemimpinan bapak Wali Kota Medan Bobby, tentunya janji pembangunan yang disampaikan beliau harus dapat tuntas di tahun ini.
"Banyak pembangunan yang telah dilakukan oleh bapak Wali Kota Medan, untuk itu Pemko Medan membutuhkan dukungan para wartawan melalui medianya bahwa yang dibangun pak Bobby Nasution adalah untuk masyarakat", kata Arrahman Pane.
Dijelaskannya, pembangunan yang telah selesai dan dirasakan oleh masyarakat diantaranya hadirnya rumah pompa air di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. Sejak adanya rumah pompa air tersebut swarga disana yang dulunya puluhan tahun merasakan banjir rob kini sudah tidak merasakannya lagi. Artinya sebanyak 938 KK sudah terselamatkan.
"Kami membutuhkan dari rekan-rekan wartawan semua untuk membranding kota Medan. Artinya sebagai warga Medan tentunya kita yang harus membranding dan baik buruknya kota Medan tergantung dari kita", jelasnya.
Arrahman Pane menambahkan dalam waktu dekat ini akan diselenggarakannya PON Sumut-Aceh. Tentunya momentum ini kita dapat berperan dengan mempromosikan kota Medan baik itu wisata dan sejarah kota maupun budayanya. Sehingga para atlet PON yang bertanding nanti dapat mengetahui dan mengunjungi tempat wisata yang ada di kota Medan.
"Ini pastinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat kota Medan. Ayo kita branding kota Medan. Saya yakin persatuan wartawan Pemko Medan bisa membantunya ", sebutnya.
Sebelumnya Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan Syaifullah Defaza mengajak seluruh pengurus untuk tetap solid dan satu tujuan dalam mendukung program pembangunan Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution.
"Peran yang dapat dilakukan Pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan adalah mendukung percepatan penyerapan PAD dengan turut menghimbau atau menginformasikan pada wajib pajak agar membayarkan pajaknya tepat waktu. Sebab penyerapan PAD akan bermanfaat untuk pembangunan kota", jelas Syaifullah.
Adapun Kepengurusan Persatuan Wartawan Pemko Medan periode 2024-2026, Ketua Syaifullah Defaza, Sekretaris Reza Shahab dan Bendahara Zainul Abdi Nasution. (*)
Komisioner Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan Divonis 18 Bulan Penjara
disrupsi.id - Medan | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara terhadap Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan, Azlansyah Hasibuan (32). Dia terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap calon anggota legislatif (Caleg).
“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Azlansyah Hasibuan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata majelis hakim yang diketuai Andriyansyah dalam sidang beragenda putusan di ruang Cakra 8, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (31/5/2024).
Dalam persidangan yang digelar terpisah, terdakwa lain dalam kasus ini yakni Fachmy Wahyudi Harahap (29) teman dari Azlansyah yang didakwa turut serta berperan dalam kasus dugaan pemerasan tersebut juga dijatuhi hukuman yang sama.
Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair.
Majelis hakim menyatakan adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa, karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama di persidangan.
Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa Fachmy Wahyudi Harahap menyatakan pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Sementara, terdakwa Azlansyah Hasibuan menyatakan terima atas putusan yang diberikan majelis hakim.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU Gomgom Halomoan Simbolon, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa masing masing dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp50 juta, subsidair pidana kurungan selama 1 bulan.
Mengutip dakwaan JPU Gonggom Halomoan Simbolon mengatakan, kasus bermula pada Selasa (3/10/2023). Saat itu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Medan mendaftarkan saksi Robby Kamal Anggara sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.
Robby Kamal maju untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Medan 2 yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.
Namun dalam proses pendaftaran tersebut terdapat kendala dikarenakan terjadinya kesalahan upload (unggah) ijazah yang dilakukan oleh saksi Ledewick Silalahi. Yaitu ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) saksi Robby Kamal Anggara sehingga dia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kota Medan.
Yohannes Abadi selaku Ketua PKN Kota Medan, Minggu (15/10/2023) menelepon Robby Kamal Anggara untuk memberitahukan bahwa berkasnya, TMS. Di pihak lain, KPU Kota Medan, Minggu (5/11/2023) menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Medan, tanpa nama saksi Robby Kamal Anggara.
Selanjutnya, Senin (6/11/2023) PKN Kota Medan mengajukan permohonan gugatan sengketa terhadap KPU Kota Medan (termohon), terkait tahapan penetapan DCT DPRD Kota Medan periode 2024-2029 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan. Keesokan harinya, Bawaslu Kota Medan mengirimkan surat balasan.
Dengan penjelasan, bahwa gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Tidak terima dengan penjelasan tersebut, PKN Kota Medan, Rabu (8/11/2023) kembali mengajukan gugatan sengketa melalui Bawaslu Kota Medan dan diterima langsung oleh Bawaslu Kota Medan.
Di antaranya saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit, Fachril Syahputra alias Farel, Swandhy Ranbos Butar-butar dan saksi Yosua Prasetyo Munthe. Keesokannya, Bawaslu Kota Medan melakukan mediasi pertama antara PKN Kota Medan selaku pemohon dan KPU kota Medan selaku termohon.
Dari pihak KPU Kota Medan di antaranya dihadiri oleh saksi Zefrizal (komisioner), Ahmad Nurdin (Sekretaris), Fatimah (Kasubbag Teknis), Ramdani Agustina Harahap (Kasubbag Hukum dan SDM), Tomita Juniarta Sitompul selaku staf Divisi Hukum dan SDM.
Sedangkan dari pihak pemohon, di antaranya oleh saksi Yohannes Abadi (Ketua PKN Kota Medan), Joko Suhartono (Sekretaris). Lalu dari pihak Bawaslu Kota Medan di antaranya oleh saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit (ketua majelis mediasi), terdakwa Azlansyah Hasibuan dan saksi Imelda Ria Butar-butar (anggota majelis mediasi).
Hasil mediasi pertama, tidak didapatkan kesepakatan antara pemohon dengan termohon sehingga sidang mediasi diskors dan akan dilanjutkan, Jumat (10/11/2023). Setelah selesai mediasi pertama, saksi Yohannes Abadi menelepon saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit mengajak diskusi terkait permasalahan tersebut dan bertemu di The Traders, Jalan Patimura, Kota Medan.
Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saksi Robby Kamal Anggara, Yohannes Abadi, Ferlando Jubelito Simanungkalit, terdakwa Azlansyah Hasibuan, Swandhy Ranbos Butar-butar dan saksi Yosua Prasetyo Munthe bertemu di lokasi dimaksud.
Dalam pertemuan tersebut terdakwa Azlansyah Hasibuan ada mengucapkan, ”Masa nggak ngerti bahasa dari Zefrizal tadi, mangga atau jeruk”. Saksi Robby Kamal Anggara pun mengatakan, “Ya udah bang mohon dibantu, agar dibicarakan dengan bang Zefrizal”.
Selanjutnya saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit memimpali, “Nggak bisa pihak kami saja yang bantu, nanti dikira pihak KPU kami makan besar”. Terdakwa Azlansyah Hasibuan pun mengatakan, “Nanti Saya akan bertemu dengan bang Zefrizal di (Jalan) Krakatau”.
Setelah pertemuan tersebut, saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit meminta terdakwa menemui saksi Zefrizal untuk membicarakan masalah mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antara PKN Kota Medan dengan KPU Kota Medan tersebut.
Azlansyah Hasibuan, Ferlando Jubelito Simanungkalit, Swandhy Ranbos Butar-butar dan saksi Yosua Prasetyo Munthe kemudian bertemu dengan saksi Zefrizal di kedai kopi Ulee Kareng, Jalan Krakatau Kota Medan.
Pada pertemuan tersebut yang melakukan diskusi hanya terdakwa Azlansyah Hasibuan, Ferlando Jubelito Simanungkalit, dan Zefrizal. Sedangkan saksi Swandhy Ranbos Butar-butar dan Yosua Prasetyo Munthe, diminta untuk berpindah ke meja lain.
Terdakwa Azlansyah Hasibuan, pun mencari tahu tentang figur bacaleg DPRD Kota Medan Robby Kamal Anggara melalui akun Facebook. Di antaranya berteman dengan Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun (berkas terpisah).
Setelah mendapat nomor kontaknya, Fachmy Wahyudi Harahap menghubungi saksi Robby Kamal Anggara namun tidak diangkat. Beberapa saat kemudian saksi menelepon balik. Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun kemudian menanyakan keseriusan saksi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.
Sementara nilai yang disampaikan terdakwa Azlansyah Hasibuan melalui Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun sebesar Rp100 juta. Spontan saksi menolak dan hanya sanggup Rp50 juta. Via telepon, terdakwa Azlansyah Hasibuan menyetujui angka dimaksud. Pada mediasi kedua di Kantor Bawaslu Kota Medan, terdakwa yang memimpin sidang dikarenakan Ferlando Jubelito Simanungkalit terlambat datang ke persidangan.
Dari hasil mediasi didapat kesepakatan antara PKN dan KPU Kota Medan untuk melakukan perbaikan data. Selanjutnya nama saksi Robby Kamal Anggara terdaftar dalam DCT Anggota DPRD Kota Medan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Pada Sabtu (11/11/2023) sore, terdakwa mengirimkan chat (pesan teks) kepada Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun memberitahukan bahwa saksi Robby Kamal Anggara sudah masuk dalam DCT. Esok harinya terdakwa kembali meneleponnya untuk menanyakan penyelesaian uang Rp50 juta. Saksi Robby Kamal Anggara mengatakan akan menyerahkan uangnya, besok.
Namun penyerahan uang, Senin (13/2/2023) tertunda terlaksana dikarenakan adik kandung saksi Robby Kamal Anggara mengalami kecelakaan lalu lintas. Selasa (14/11/2023) sorenya, Robby Kamal Anggara terus menerus didesak Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun, orang suruhan terdakwa Azlansyah Hasibuan untuk menyerahkan uangnya.
Khawatir dirinya akan dicurangi terdakwa untuk pemilihan legislatif selanjutnya, dia pun menelepon Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun bertemu di Hotel JW Marriott Kota Medan sekira pukul 19.00 WIB untuk menyerahkan uangnya.
Terdakwa Azlansyah Hasibuan, kemudian menyuruh Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun lebih dulu ke hotel menemui saksi Robby Kamal Anggara. Sementara saksi Robby Kamal sudah membawa amplop coklat berisi Rp 25 juta dan duduk di Lounge Hotel JW Marriott bersama saksi Arif Prastio.
Sekira pukul 20.00 WIB, Fachmy Wahyudi Harahap dan saksi Indra Gunawan tiba. Ketiganya pindah ke meja lain sedangkan saksi Arif Prastio yang memegang amplop tersebut, tidak ikut pindah. Satu setengah jam kemudian terdakwa Azlansyah Hasibuan datang dan langsung bergabung ke meja saksi Robby Kamal Anggara.
Beberapa saat kemudian, Robby Kamal Anggara memanggil saksi Arif Prastio untuk menyerahkan amplopnya. Tak lama berselang, petugas kepolisian dari Polda Sumut langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap para terdakwa beserta barang bukti uang sebesar Rp25 juta. (*)
disrupsi.id - Medan | Bupati Labuhanbatu periode 2021-2024, Erik Adradta Ritonga didakwa menerima suap sebesar Rp 4,9 miliar dari para kontraktor melalui Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga untuk mengamankan proyek di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Terdakwa Erik Adradta Ritonga didakwa menerima uang suap sebesar Rp4.985.000.000 (Rp4,9 miliar) dari para kontraktor melalui Rudi. Rudi merupakan orang kepercayaan Erik," kata Jaksa KPK, Fahmi Ari Yoga usai sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (30/5/2024).
Dijelaskan Fahmi, uang suap tersebut merupakan fee (uang) dari proyek yang akan dan sedang berlangsung di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.
"Di mana teknis pengumpulannya itu dilakukan oleh Rudi dan uang-uang itu sebagai bentuk fee proyek yang telah disusun sebelumnya," ungkapnya.
Fahmi menerangkan bahwa pada awal tahun anggaran Erik memerintahkan Rudi untuk mengamankan setiap proyek yang ada di Labuhanbatu.
"Jadi di awal tahun anggaran Erik memerintahkan kepada Rudi untuk mengondisikan proyek-proyek yang ada di Labuhanbatu khususnya di Dinkes dan Dinas PUPR," terangnya.
Kemudian, lanjut Fahmi, terkait perusahaan siapa yang memenangkan dan mengerjakan proyek itu urusan belakangan.
"Yang penting orangnya dulu, misalnya katakan nama si A, kemudian si A itu menggunakan apa. Bagaimana untuk memenangkan proses tendernya, itu yang mengatur semuanya Rudi dan terhadap kegiatan itulah fee proyek yang nanti juga diserahkan di akhir tahun kepada Erik selaku Bupati," bebernya.
Fahmi menyebut Erik menerima suap dari empat terdakwa lainnya antara lain Fajar Syahputra, Effendi Sahputra alias Asiong, Yusrial Suprianto Pasaribu alias Anto, dan Wahyu Ramdhani Siregar.
"Cuma teknisnya semua itu diatur oleh Rudi. Keempat orang tersebut merupakan pihak swasta yang telah menjadi terdakwa dalam kasus suap ini. Semua yang hadir sebagai terdakwa di sini itu penyuap," urainya.
Atas perbuatan tersebut, Jaksa pun mendakwa perbuatan Erik dan Rudi telah melanggar Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer.
"Dakwaan subsider, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rudi Syahputra tersebut merupakan Tipikor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 huruf b Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP," papar Fahmi.
Setelah jaksa menguraikan dakwaannya, Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Bupati Erik Adradta untuk menanggapi dakwaan penuntut umum.
"Baik, sudah dengar tadi dakwaannya. Atas hal itu apa mengajukan keberatan atau eksepsi," tanya hakim As'ad.
Menanggapi hal itu, Bupati Erik Adradta melalui penasihat hukumnya menyatakan ia akan menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum.
"Kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan majelis hakim, mohon diberi waktu satu minggu," ucap penasihat hukum Bupati Erik.
Selanjutnya hakim ketua As'ad Rahim menunda persidangan hingga Kamis (6/6/24) dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari para terdakwa. (*)
Gemes 2024 Kembali Terpilih Jadi Kharisma Event Nusantara
disrupsi.id - Medan | Gelar Melayu Serumpun (Gemes) ke-7 Tahun 2024 digelar Pemko Medan di Istana Maimun, Rabu (29/5) malam. Gemes terpilih menjadi salah satu event Kharisma Event Nusantara 2024.
“Mudah-mudahan budaya Melayu yang ada di Sumatra Utara bisa terus memberikan pembelajaran bagi kita semua,” ujar Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Bobby Nasution mengungkapkan, budaya Melayu bukan hanya tentang busana, pakaian, tarian dan musik, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur dan filosofi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
“Nilai kolaborasi, hormat-menghormati khususnya kepada orang tua, dan kebijaksaan dalam berbicara, adalah bagian integral dari budaya Melayu itu tersendiri,” ujar Bobby Nasution di hadapan warga yang memadati halaman depan Istana Maimun malam itu.
Dia mengatakan, Pemko Medan sangat bangga bisa menghelat Gelar Melayu Serumpun di Istana Maimun yang bersejarah ini. Pemko Medan, ungkapnya, sangat berharap Istana bersejarah yang indah dan megah ini dapat terus terjaga dan menjadi pusat peradaban Melayu yang ada di Sumatra Utara.
"Komitmen ini terus kami pegang dan jalankan, bukan hanya melalui pergelaran budaya, namun juga kegiatan-kegiatan fisik yang ada di dalamnya,” ungkapnya.
Kegiatan itu dihadiri Pj Gubernur Sumut Hassanuddin, Sultan Deli ke-14 Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam, Datuk Bandar Majelis Bandaraya Kuantan, Dato’ Razihan bin Adzharuddin, Konsul India, Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting, dan segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan itu.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai Gemes merupakan salah satu event terbaik nusantara. Karena itu, sebutnya, perhelatan ini berhak masuk dalam deretan event Kharisma Event Nusantara.
“Kita harapkan perhelatan ini juga jadi pemicu geliat ekonomi, parawisata, dan UMKM-UMKM, sehingga bisa membuka peluang usaha dan tenaga kerja,” ujar Sandiaga Uno.
Sandiaga berharap hujan yang turun pada malam pembukaan ini membawa keberkahan. “Mudah-mudahan masyarakat menerima anugerah, para pemimpinnya bisa membawa kemajuan dengan penuh amanah. Saya yakin turunnya hujan ini membawa sebuah hikmah,” sebutnya.
Selain gelaran tari kolosal yang menggambarkan persaudaraan negara-negara serumpun serta pertunjukan musik kolaborasi modern dan trasional, pembukaan Gemes ke-7 ini ditandai pula dengan pemberian piagam penghargaan kepada delegasi negara-negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, dan India, serta berbagai provinsi di Indonesia oleh Bobby Nasution.
Usai membuka resmi perhelatan, Sandiaga memberikan Piagam Penghargaan Kharisma Event Nusantara 2024 kepada Bobby Nasution. Kemudian, Bobby Nasution pun membalas dengan memberikan cendera mata kepada Sandiaga.
Gemes ke-7 ini berlangsung mulai 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024. Berbagai pergelaran budaya Melayu Serumpun ditampilkan setiap delegasi. Selain pergelaran budaya, perhelatan ini juga diramaikan oleh stand-stand UMKM binaan Pemko Medan. Tidak hanya menjajakan kuliner, para pelaku UMKM itu juga memasarkan berbagai hasil kerajinan tangan khas Medan dan Melayu Deli. (*)
Gemes Tiga Kali Masuk Event Terbaik Nasional, Bobby Nasution Raih Penghargaan dari Menparekraf
disrupsi.id - Medan | Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima sertifikat penghargaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno saat pembukaan Gelar Melayu Serumpun (Gemes) ke-7 di Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso Medan, Rabu (29/5/2024) malam.
Penghargaan diberikan karena Gemes yang digelar Pemko Medan tiga kali berturut-turut menjadi salah satu event terbaik nasional yang masuk dalam Karisma Event Nasional (KEN).
Diharapkan, capaian ini menjadi motivasi sehingga pelaksanaan event tahunan yang digelar melalui Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai ajang silaturahmi etnis Melayu dari berbagai wilayah dan negara dengan budaya lainnya ini semakin lebih baik lagi ke depannya.
Dalam sambutan singkatnya, Bobby Nasution mengatakan, budaya Melayu bukan hanya tentang pakaian, tarian dan musik tradisional. Namun, imbuhnya, tentang bagaimana peradabannya bisa tetap ada, hadir, bertahan dan bermanfaat.
"Untuk itu, kami ingin agar kita sama-sama menjaga Istana Maimun sebagai salah satu pusat peradaban Melayu di Sumut. Kami juga berkomitmen untuk tetap membangkitkannya lewat ragam kegiatan-kegiatan fisik yang ada," kata Bobby Nasution.
Sementara itu, Menparekraf RI Sandiaga Uno menilai, Gemes mampu memperkuat persaudaraan, sektor pariwisata dan simbol keharmonisan. "Gemes ini jadi bukti bahwa masyarakat Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, mampu hidup bergandengan tangan di tengah kekayaan budayanya," ujar Sandiaga.
Tidak itu saja, bilang Sandiaga, Gemes juga mampu mengikat persaudaraan dengan negara-negara serumpun. Dengan begitu, ungkapnya, potensi bangkitnya pariwisata Sumut, khususnya Kota Medan pun semakin bertambah. Apalagi, bilangnya, event ini digelar dengan berjalannya masa "Visit Year" Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2023-2025.
Dengan semua makna positif dari Gelar Melayu Serumpun, Sandiaga menyebut acara itu pun kembali masuk sebagai salah satu dari 110 event terbaik nasional yang masuk dalam KEN 2024.
"Alhamdulillah, Gelar Melayu Serumpun sudah masuk KEN untuk ketiga kalinya. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medan dan Kesultanan Deli atas kolaborasi yang terus menghadirkan kebudayaan Melayu, bukan hanya di Sumut tapi di nusantara," pungkasnya.
Suasana kemeriahan mewarnai malam pembukaan Gemes. Selain seribuan warga, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Lamantjiji Perkasa Alamsyah, para delegasi, sejumlah kepala daerah di Sumut, Konsulat Jenderal (Konjen) di Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, tokoh adat, Pj Sekda Kota Medan Topan Ginting, pimpinan perangkat daerah, camat serta lurah se-Kota Medan juga hadir dalam pembukaan Gemes tersebut.
Pembukaan event kebudayaan yang menampilkan berbagai atraksi seni kearifan lokal sebagai sarana promosi pariwisata Kota Medan ini, ditandai dengan tabuhan rebana oleh Bobby Nasution bersama Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno, Pj Gubernur Sumut Hassanudin dan Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Lamantjiji Perkasa Alamsyah.
Adapun Gemes merupakan event tahunan yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai ajang silaturahmi etnis Melayu dari berbagai wilayah dan negara dengan budaya lainnya. Kegiatan dengan atraksi seni kearifan lokal ini digelar sebagai sarana promosi pariwisata Kota Medan.
Selain melibatkan hampir seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta beberapa provinsi di Indonesia, sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan India juga ikut memeriahkan Gemes yang mengusung tema “Takkan Melayu Hilang di Bumi” tersebut. (*)
Penelitian Manfaat Ikan Gabus Tembus Scientific Reports, Angka Stunting Sergai Turun 7 Persen
disrupsi.id - Sergai | Penelitian Manfaat Ikan Gabus untuk mencegah stunting yang dilakukan oleh Bioinformatics & Data Science Research Center (BDSRC), Universitas Bina Nusantara (Binus) mampu menembus Scientific Reports.
"Scientific Reports sendiri merupakan jurnal ilmiah internasional bergengsi yang masuk dalam kategori lima jurnal terbaik di dunia. Ini jurnal yang bereputasi nature, yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa harus membayar,” kata Kepala BDSRC, Prof. Dr. Bens Pardamean, Rabu (29/05/2024) di Medan.
Bens mengungkapkan, penelitian terhadap manfaat ikan gabus bagi tubuh merupakan hasil kerja sama antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat.
“Ini merupakan kunci sukses dari penelitian ini. Saya salut kepada Pemkab Sergai yang memiliki tekad kuat untuk melakukan penurunan angka stunting. Bukan tidak mungkin stunting bisa dihapuskan. Begitu juga dengan pihak MMP atas berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mengatasi stunting,” ujarnya.
Bens mengatakan, penelitian manfaat gabus yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting ataupun yang berkaitan proses pemulihan tubuh, yang telah dilakukan dan mampu tayang di jurnal internasional bergengsi seperti Scientific Reports merupakan suatu kebanggaan.
“Dengan hasil penelitian yang sangat positif ini, diperlukan usaha dari seluruh pihak terkait untuk mempercepat pengentasan stunting, khususnya di Kabupaten Sergai dan wilayah lain di Indonesia. Kedepannya, upaya ini harus tetap dilanjutkan,” kata Bens.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Dr. Yohnly Boelian Dachban menyebutkan angka penurunan stunting di daerah Serdang Berdagai (Sergai) mengalami penurunan sekitar 7 persen di Kabupaten Serdang Berdagai Propinsi Sumatera Utara.
Sebelumnya angka stunting di kabupaten tersebut mencapai 21%, namun tahun ini angkanya mengalami penurunan menjadi 14%.
“Kesuksesan Serdang Bedagai dalam mengurangi stunting memberi contoh bahwa pemberian pangan lokal, seperti ikan gabus, serta kerja sama antara warga dan pemerintah lokal sangat dibutuhkan untuk pengentasan stunting dalam waktu singkat,” katanya.
Oleh karena itu, kata Yohnly, penggalakkan program pemberian makanan tambahan sangat diperlukan yang tentunya harus melewati proses penelitian.
“Penelitian tentang manfaat ikan gabus sangat bermanfaat, terutama untuk Kabupaten Serdang Bedagai, tahun lalu telah penurunan angka stunting dari 21%menjadi 14%,” ungkap Yohnly lagi.
Direktur PT Mega Medica Pharmaceuticals (MMP), Sutristo mengungkapkan, stunting merupakan kondisi pertumbuhan terhambat dini anak-anak. Salah satu penyebab utama stunting adalah kekurangan asupan gizi, terutama protein, oleh seorang anak. Di Indonesia, prevalensi stunting ditemukan sekitar 24.4%, dan hampir seperempat berusia di bawah lima tahun.
“Untuk mengatasi dan mencegah stunting, Kementerian Kesehatan RI telah mengambil tindakan untuk mendistribusikan biskuit bergizi tinggi sebagai makanan tambahan pada balita dan ibu hamil di seluruh Nusantara melalui posyandu lokal,” jelas Sutristo.
Dikatakannya, salah satu daerah prioritas di seluruh nusantara untuk pengentasan stunting adalah kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dengan tingginya prevalensi stunting di daerah ini, penyediaan biskuit bergizi tinggi disertai dengan pemberian makanan tambahan.
“Untuk pertama kalinya dalam upaya pengentasan stunting, diharapkan bahwa pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, seperti suplemen ikan gabus, dapat mempercepat pengentasan stunting,” kata Sutristo.
Kesuksesan suplemen ikan gabus dalam pengentasan stunting telah dipublikasikan oleh jurnal ilmiah internasional yang bereputasi tinggi, Scientific Reports, berdasarkan studi pemantauan balita di kabupaten Serdang Bedagai.
“Setelah 6 bulan, pemberian suplemen ikan gabus terbukti berhasil meningkatkan kondisi stunting untuk 49% anak-anak yang dipantau, dengan 37% anak-anak memasuki kondisi normal, " sebutnya.
Berdasarkan standard pengukuran pertumbuhan yang diterapkan oleh WHO, ditemukan bahwa anak-anak yang dipantau dalam studi ini meningkat pesat dalam penambahan berat badan dan tinggi badan.
"Pertumbuhan terbaik terjadi dalam grup anak-anak yang menerima hanya suplemen ikan gabus. Dan juga, suplemen ikan gabus yang diberikan memiliki efek yang meningkatkan selera makan,” jelas Sutristo.
Pemantauan di Serdang Bedagai berlangsung mulai dari tahun 2022 melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan Bioinformatics & Data Science Research Center (BDSRC), Universitas Bina Nusantara. Suplemen ikan gabus diproduksi dan disediakan oleh PT Mega Medica Pharmaceuticals (MMP) sebagai bagian daripada tanggung jawab sosial kepada penduduk lokal Serdang Bedagai. (*)
Job Fair Disnaker di Medan Belawan Sediakan 557 Lowongan Kerja
disrupsi.id - Medan | Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan menggelar Job Fair di aula Kantor Lurah Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Kamis (30/5/2024). Job Fair tersebut menyediakan sebanyak 557 lowongan kerja dengan 18 jabatan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Medan Illyan Chandra Simbolon diwakili Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya, Dumaria Gultom, mengatakan 557 lowongan dengan 18 jabatan ini disediakan oleh sembilan perusahaan yang menjadi peserta Job Fair ini.
"Kuota tenaga kerja lelaki yang dicari dalam job fair ini sebanyak 236, sedangkan perempuan 321. Kegiatan ini mempertemukan secara langsung pencari kerja dengan perusahaan penyedia pekerjaan, " ujarnya.
Diharapkan job fair ini dapat mengurangi angka pengangguran di Medan. Pada pelaksanaan tahun ini, Disnaker Medan juga melakukan pembinaan kepada mantan pekerja migran ilegal yang dipulangkan ke tanah air dan sampai saat ini belum mendapat pekerjaan.
"Kita berusaha memberikan pembinaan agar mereka bisa dapat pekerjaan baru atau berwiraswasta," ujarnya.
Dia menambahkan. Disnaker juga akan menggelar Pelatihan Barber di Kelurahan Belawan Sicanang pada 1 Juni 2024.
"Acaranya di kantor lurah ini. Pesertanya 16. Peserta nantinya diberikan sertifikat untuk dapat dimanfaatkan dalam mendapat pekerjaan atau membuka usaha sendiri," ungkapnya.
Salah seorang mantan migran illegal, Wisnu Herlambang Sahputra mengaku gembira sekaligus bersemangat mengikuti kegiatan ini. Warga Jalan Pusara Blok 7 Lingkungan 7 Kelurahan Belawan Sicanang ini mengaku sempat bekerja di Malaysia.
"Namun belum genap dua tahun saya dipulangkan karena tidak mendapatkan Permit Kerja, " ujarnya.
Malaysia Employment Pass, juga dikenal sebagai Permit Kerja, adalah kebijakan yang mengizinkan warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia, untuk bekerja dan tinggal di Malaysia secara legal.
Wisnu menuturkan, dia tamat SMA pada 2020 dan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Lalu pada 2022 di berangkat ke Malaysia. Di negara tetangga itu Wisnu bekerja sebagai buruh bangunan.
"Sebenarnya sudah merasa enak kerja di Malaysia, namun karena gagal mendapatkan permit kerja terpaksa saya pulang ke tanah air, " urainya
Dia berharap melalui job fair ini bisa kembali mendapat pekerjaan agar bisa meningkatkan perekonomian keluarga.
"Tadi saya melamar ke Alfamart sebagai kasir dan ke Anteraja sebagai petugas antar paket. Semoga diterima," harapnya. (*)
Mal Centre Point Bayar Rp107 Miliar, Bobby Nasution Tunda Pembongkaran
disrupsi.id - Medan | Wali Kota Medan Bobby Nasution menunda sementara pembongkaran bangunan Mal Centre Point Medan. Pasalnya pengelola sudah membayar Rp107 miliar dari total Rp205 miliar tunggakan pajak retribusi sejak bangunan itu berdiri pada 2011.
"Sore sudah masuk Rp 107 miliar ke kas Pemko Medan. Belum lunas semua dari total Rp250 miliar, " kata Bobby Nasution, Rabu (29/5/2024) malam.
Menurut Bobby, PT ACK selaku pengelola Mal Centre Point Medan mengajukan permohonan penundaan pembongkaran. Mereka berjanji akan melunasi tunggakan pajak tersebut pada Kamis (30/5/2024).
"Tapi memang ada sudah permohonan penundaan pembongkaran. Ini niat baik. Walaupun belum lunas dari 250. Kita tunggu niat baiknya. Kalau belum dilunasi akan dilakukan pembongkaran, " ujar Bobby.
Meski begitu, sejumlah alat berat sudah berada di lokasi Mal Centre Point sejak Rabu (29/5/2024). Alat berat tersebut disiagakan untuk melakukan pembongkaran bangunan mal. Pembongkaran ditunda sementara hingga pengelola melunasi seluruh tunggakannya.
Diketahui, Pemko Medan menyegel Mal Centre Point Medan karena menunggak membayar pajak retribusi sebesar Rp250 miliar sejak dibangun Tahun 2011. Pemko Medan telah berkali-kali menyampaikan kepada pengelola Mal Centre Point untuk menyelesaikan tunggakan pajak retribusi.
Mal Centre Point juga pernah disegel pada 2021 lantaran PT ACK selaku pengelola tidak membayar PBB (pajak bumi bangunan ) Mal Centre Point sejak 2010 sebesar Rp56 miliar. Setelah pembayaran diselesaikan, mal tersebut beroperasional kembali.
Bangunan mal Centre Point berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bermasalah hukum. Sehingga mal tersebut juga tidak mengantongi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di lahan tersebut. Pemko Medan tidak pernah menyetujui pembangunan mal di atas lahan PT KAI itu. (*)
KPU Sumut Tetapkan 100 Anggota DPRD Terpilih Periode 2024-2029
disrupsi.id - Medan | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar sidang pleno terbuka untuk menetapkan jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD Sumut periode 2024-2029.
Agenda ini menindaklanjuti surat KPU RI Nomor: 789/PL.01.9-SD/05/2024 terkait penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, menyatakan bahwa pleno ini sangat penting dalam rangkaian pemilu 2024. "Hari ini, KPU Sumut melaksanakan pleno terbuka untuk perhitungan penetapan jumlah kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumut hasil pemilu 2024," ujarnya.
Kewajiban LHKPN dan Sanksi Bagi Anggota Terpilih
Sebanyak 100 anggota DPRD Sumut terpilih diharuskan segera menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan ini wajib diserahkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Kegagalan memenuhi kewajiban ini akan berakibat fatal.
"Calon terpilih yang tidak melengkapi persyaratan LHKPN sesuai ketentuan dan jadwal yang disampaikan tidak akan dilantik sebagai anggota DPRD Sumut," tegas Agus.
Mengenai jadwal pelantikan, Agus mengungkapkan bahwa masa jabatan anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 akan berakhir pada 16 September 2024. Namun, tanggal pelantikan anggota baru masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
"Informasi yang kami peroleh, masa jabatan anggota DPRD hasil pemilu sebelumnya berakhir pada 16 September. Namun, apakah pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal tersebut, itu di luar kewenangan provinsi dan merupakan kewenangan Pemerintah Mendagri," tambahnya.
Dengan ditetapkannya 100 anggota DPRD Sumut terpilih, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat serta memastikan transparansi melalui laporan LHKPN.
"KPU Sumut berharap seluruh anggota terpilih dapat memenuhi persyaratan ini tepat waktu agar proses pelantikan dapat berjalan lancar, " tegasnya.
Berikut Daftar 100 Anggota DPRD Sumut yang Ditetapkan KPU
Dapil 1
1. Hasyim (PDIP): 35.48 suara
2. Salman Alfarisi (PKS): 51.485 suara
3. Muhammad Rahmaddian Shah (Golkar): 39.709 suara
4. Ihwan Ritonga (Gerindra): 32.031 suara
5. Fajri Akbar (Demokrat): 25.664 suara
6. M Faisal (PAN): 24.750 suara
7. M Aulia Rizki Agsa (NasDem): 10.636 suara
8. Landen Marbun (PDIP): 24.033 suara
9. Jumadi (PKS): 16.163 suara
10. Irham Buana Nasution (Golkar): 25.932 suara
Dapil 2
1. Usman Jakfar (PKS): 36.637 suara
2. Meryl Rouli Saragih (PDIP): 24.550 suara
3. Palacheta Subies Subianto (Golkar): 23.987 suara
4. Benny Harianto Sihotang (Gerindra): 22.847 suara
5. Defri Noval Pasaribu (NasDem): 13.683 suara
6. Ahmad Darwis (PKS): 16.102 suara
7. Dameria Pangaribuan (PDIP): 14.845 suara
Dapil 3
1. Kiki Handoko Sembiring (Gerindra): 41.687 suara
2. Henry Dumanter (PDIP): 22.282 suara
3. Mikail T Parlindungan Purba (Golkar): 51.650 suara
4. Hariyanto (PKS): 32.898 suara
5. Anita Lubis (Demokrat): 45.559 suara
6. Timbul Sinaga (NasDem): 13.722 suara
7. Muhammad Subandi (Gerindra): 22.102 suara
8. Hendra Cipta (PAN): 22.486 suara
9. Dewi Fitriana (PKB): 14.348 suara
10. Sutarto (PDIP): 20.059 suara
11. Wagirin Arman (Golkar): 19.048 suara
12. Riri Stephanie Siregar (Hanura): 20.810 suara
Dapil 4
1. Delpin Barus (PDIP): 42.092 suara
2. Muhammad Ziad Ananta (Golkar): 21.117 suara
3. Budi (Gerindra): 11.058 suara
4. Loso (PKB): 30.253 suara
5. Sugiatik (PPP): 29.550 suara
Dapil 5
1. Faizal (PDIP): 27.302 suara
2. Chairunnisa B (Golkar): 45.878 suara
3. Aripay Tambunan (Gerindra): 11.971 suara
4. Ahmad Hadian (PKS): 19.528 suara
5. Armyn Simatupang (Demokrat): 28.633 suara
6. Yahdi Khoir Harahap (PAN): 32.664 suara
7. Darwis (NasDem). 16.612 suara
8. Teyza Cimira Tisya (PDIP): 22.170 suara
9. Ebenejer Sitorus (Hanura): 25.853 suara
10. Dhody Thahir (Golkar): 18.516 suara
Dapil 6
1. Erni Ariyanti (Golkar): 114.492 suara
2. Darnedi Kurnia Santi (PDIP): 47.094 suara
3. HT Milwan (NasDem): 26.566 suara
4. Edi Romansyah (Gerindra): 23.236 suara
5. Abdi Santosa Ritonga (Golkar): 12.111 suara
6. Zeira Salim Ritonga (PKB): 32.487 suara
7. Edi Susanto Ritonga (Hanura): 36.170 suara
8. Dedi Iskandar (PKS): 26.053 suara
Dapil 7
1. Aswin (Golkar): 47.725 suara
2. Abdul Rahim Siregar (PKS): 22.541 suara
3. Roby Agusman Harahap (NasDem): 30.202 suara
4. Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra): 31.238 suara
5. Syahrul Ependi Siregar (PDIP): 21.417 suara
6. Tondi Roni Tua (Demokrat): 32.848 suara
7. Muniruddin (PKB): 15.560 suara
8. Derliana Siregar (Golkar): 38.445 suara
9. Hermansyah Lubis (PAN): 21.199 suara
10. Syamsul Qamar (Golkar): 37.897 suara
Dapil8
1. Yusnita Repi (PDIP): 43.169 suara
2. Megawati Zebua (Golkar): 19.883 suara
3. Thomas Dachi (Gerindra): 29.431 suara
4. Berkat Kurniawan Laoli (NasDem): 26.039 suara
5. Tukari Talunohi (PAN): 28.836 suara
6. Cheriel Sri Pratiwi Laia (Hanura): 11.980 suara
Dapil 9
1. Satika Simamora (PDIP): 54.629 suara
2. Viktor Silaen (Golkar): 36.103 suara
3. Rahmansyah Sibarani (NasDem): 34.548 suara
4. Pintor Sitorus (Gerindra): 19.160 suara
5. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (Perindo): 39.792 suara
6. Sorta Ertaty Siahaan (PDIP): 44.502 suara
7. Irwan Simamora (Hanura): 30.039 suara
8. Manaek Hutasoit (Golkar): 19.894 suara
9. Pantur Banjarnahor (PDIP): 29.268 suara
Dapil 10
1. Darma Putra Rangkuti (Golkar): 59.735 suara
2. Mangapul Purba (PDIP): 57.520 suara
3. Gusmiyadi (Gerindra): 28.147 suara
4. Roni R Situmorang (NasDem): 40.324 suara
5. Timbul Jaya Hamonangan Sibarani (Golkar): 43.117 suara
6. Hefriansyah (PKS): 17.431 suara
7. Franky Partogi Wijaya Sirait (PDIP): 25.754 suara
8. Dasa Marolop Sinaga (Golkar): 23.365 suara
Dapil 11
1. Alfriyansah Ujung (PDIP): 46.551 suara
2. Frans Dante Ginting (Golkar): 36.606 suara
3. Hizkia Reinhard Matondang (NasDem): 47.207 suara
4. Sumihar Sagala (PDIP): 39.393 suara
5. Luhut Simanjuntak (Gerindra): 27.569 suara
Dapil 12
1. Tiorita Br Surbakti (Golkar): 38.042 suara
2. Jonatan Tarigan (PDIP): 29.136 suara
3. Ricky Anthony (NasDem): 61.699 suara
4. Ajie Karim (Gerindra): 23.053 suara
5. Fatimah (PKS): 25.826 suara
6. Rudi Alfahri Rangkuti (PAN): 29.341 suara
7. Johan Wiryawan Bangun (Demokrat): 24.975 suara
8. Edi Surahman Sinuraya (Golkar): 22.294 suara
9. Meriahta Sitepu (PDIP): 17.950 suara
10. Abdul Khair (NasDem): 3.005 suara
Wali Kota Medan Bobby Nasution Lantik Dirut PUD Pembangunan
disrupsi.id - Medan | Wali Kota Medan Bobby Nasution melantik Ardian Surbakti menjadi Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (29/5/2024).
Ardian Surbakti menggantikan Bambang Hendarto yang selama ini menjabat Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PUD Pembangunan.
Bobby Nasution berpesan kepada Ardian Surbakti agar menjalankan perusahaan dengan fleksibel dan efisien, juga tidak menghadirkan birokrasi yang berbelit. Selain itu, Bobby meminta Dirut PUD Pembangunan yang baru dilantik untuk membuka kerjasama seluas-luasnya dengan investor.
"Sebab, kerjasama menjadi jalan yang sangat penting dalam menjalankan PUD Pembangunan ke depannya, " kata Bobby Nasution
Tidak itu saja, Bobby Nasution mengingatkan agar Dirut PUD Pembangunan harus memperbaiki manajemen perusahaan dan bekerjasama dengan direksi yang ada dalam menjalankan roda perusahaan.
"Hal ini penting dilakukan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Menantu Presiden Joko Widodo ini berharap, agar Dirut PUD Pembangunan yang baru dilantik dapat mengubah manajemen perusahaan menjadi lebih baik lagi. Di samping itu, mampu menambah aset yang telah dimiliki saat ini.
“Di bawah kepemimpinan dirut yang baru dilantik ini, saya percaya aset yang dimiliki PUD Pembangunan hari ini harus bertambah, bukan malah semakin berkurang," pesannya.
Sebagai pesan terakhir, Bobby Nasution minta kepada Dirut PUD Pembangunan untuk membersihkan semua tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, termasuk pungutan liar (pungli) dan korupsi.
“Saya tekankan kepada seluruh jajaran PUD Pembangunan agar menjauhi segala bentuk pungli dan korupsi. Sebab, tujuan PUD selain untuk mendapatkan profit, juga harus memperhatikan masyarakat,” tegasnya. (*)
Kominfo Akan Bentuk Dewan Media Sosial Untuk Mengatur Konten
Disrupsi.id, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membentuk Dewan Media Sosial untuk mengatur konten yang beredar di media sosial.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa dewan ini akan berfungsi seperti Dewan Pers, menjadi penengah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di media sosial.
“Bentuknya independen sama seperti Dewan Pers,” ujar Budi Arie.
Menurut Budi, rencana pembentukan Dewan Media Sosial telah dibahas bersama Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Pembentukan dewan ini penting karena banyak konten di media sosial yang tidak dihasilkan oleh perusahaan pers, sehingga sulit dijangkau oleh Dewan Pers. Budi menjelaskan bahwa ide ini muncul atas rekomendasi UNESCO dan telah dibahas dengan berbagai negara. Saat ini, Kominfo masih mengkaji konsep Dewan Media Sosial yang telah diterapkan di Eropa untuk diadaptasi di Indonesia.
Namun, Public Information Officer UNESCO di Indonesia, Aisyah Camila Agusty, belum memberikan respons terkait rencana pembentukan Dewan Media Sosial.
Menanggapi kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berpendapat, Budi menegaskan bahwa Dewan Media Sosial tidak akan membatasi ekspresi di media sosial.
“Anggota dewan akan terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil yang akan bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa, termasuk kasus pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang ITE,” jelas Budi.
“banyak hal yang bisa diselesaikan tidak lewat pengadilan. Bisa diselesaikan dengan minta maaf atau yang lainnya, misalnya media,” tambahnya.
Dengan pembentukan Dewan Media Sosial ini, diharapkan berbagai masalah dan sengketa di media sosial bisa diselesaikan secara lebih efektif dan adil, sehingga melindungi hak-hak pengguna dan pembuat konten di dunia digital.
Overpass di Jalan Stasiun Medan Ditargetkan Bisa Dilalui Mulai Agustus
disrupsi.id - Medan | Pengerjaan overpass (jalan layang) di Jalan Stasiun, persisnya depan Stasiun Kereta Api Kota Medan sudah berjalan. Overpass yang dibangun guna mengurai kemacetan lalulintas ini ditargetkan sudah bisa digunakan pada Agustus mendatang.
“Kita lihat semua sudah berjalan sesuai dengan semestinya dan deviasinya hanya nol sekian persen saja. Memang kontraknya sampai Desember 2024, tapi tadi saya minta kepada pelaksana agar dilakukan percepatan pengerjaan sehingga overpass ini kita harapkan sudah dapat dilalui Agustus ini,” kata Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting saat meninjau overpass, Selasa (28/5/2024).
Dari hasil peninjauan yang dilakukan tersebut pihak pelaksana saat ini tengah mengerjakan drainase dan akan melakukan pergeseran pagar ke arah Jalan Perniagaan (Pajak Ikan Lama). Dikatakannya, pergeseran pagar dilakukan itu guna mendukung percepatan pengerjaan drainase dan dilakukannya pelandaian girder.
“Yang kita butuhkan saat ini melakukan percepatan, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait depan pembangunan overpass, terutama PT KAI. Kemarin, saya sudah berkoordinasi dan bertemu dengan pihak PT KAI, mereka mendukung Pembangunan overpass,” ungkapnya.
Sebelumnya, Topan Ginting begitu tiba di lokasi langsung meninjau pembangunan overpass yang peletakan batu pertamanya dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution pada 5 Oktober 2023. Dalam peninjauan tersebut, Topan didampingi Camat Medan Barat T Roby Chairi memberikan sejumlah arahan kepada pelaksana untuk mendukung percepatan pengerjaan overpass tersebut. (*)
Polisi Tangkap 22 Remaja Anggota Genk Motor Hendak Tawuran di Sumut
disrupsi.id - Deli Serdang | Polsek Hamparan Perak berhasil menangkap 22 remaja anggota genk motor yang diduga hendak melakukan tawuran di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Ke-22 remaja tersebut adalah RA (19), AP (20), PF (21), MRF (20), R (24), BDA (17), ADP (16), ZW (15), AW (17), MES (16), AS (18), DP (16), GA (18), MAR (18), MWA (18), RM (17), DP (19), FA (16), SD (15), DP (13), MM (21), dan R (15).
Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban melalui Kapolsek Hamparan Perak, AKP Mualimin menyatakan penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Polsek Hamparan Perak yang sedang melaksanakan patroli rutin pada Minggu, 26 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB.
"Pada saat patroli, personel kami bertemu dengan para remaja yang hendak melakukan tawuran di Pajak Andan Sari. Saat melihat kedatangan petugas, para remaja tersebut melarikan diri, " ujarnya, Selasa (28/5/2024)
Petugas melakukan pengejaran dan mendapat informasi dari warga bahwa sekelompok remaja telah memasuki Perumahan Bumi Ayu Lestari. Petugas patroli segera masuk ke perumahan tersebut dan berhasil menangkap 22 remaja yang terlibat.
"Dari hasil interogasi, para remaja tersebut mengaku tergabung dalam genk motor Simpang WI, Andan Sari Misteri, dan Marelan Berdarah. Mereka berencana melakukan tawuran setelah genk motor Simpang WI ditantang oleh genk motor Andan Sari Misteri yang bersekutu dengan genk motor Marelan Berdarah, " jelasnya.
Saat penangkapan, petugas juga berhasil mengamankan empat senjata tajam (sajam), yang terdiri dari tiga celurit dan satu parang panjang bergerigi. Dari hasil tes urine, satu remaja dinyatakan positif menggunakan narkotika.
"Saat ini, delapan orang dari kelompok tersebut telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, " paparnya.
Dengan penangkapan ini, Polsek Hamparan Perak berharap dapat mencegah aksi tawuran dan perilaku negatif lainnya di kalangan remaja, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
"Kami mengimbau kepada para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka, khususnya pada malam hari. Kami berkomitmen untuk terus melakukan patroli dan tindakan preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan," tambah AKP Mualimin. (*)
Pertamina Ajak Agen dan Pangkalan Catat Transaksi LPG 3 Kg Secara Digital
disrupsi.id - Medan | PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan sosialisasi tata cara pencatatan transaksi penyaluran LPG 3 Kg kepada Penyalur (Agen) di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bertempat di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Medan, Senin (27/5).
"Kegiatan sosialisasi tata cara pencatatan transaksi penyaluran LPG 3 Kg ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena pada kesempatan ini hadir pemangku kepentingan di regulasi LPG 3 Kg diantaranya Kementerian ESDM, Pertamina, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas dan Agen," ujar VP Retail LPG Sales PT Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno.
Ia menjelaskan, transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran ini merupakan langkah besar Pertamina (Persero) dan Pertamina Patra Niaga untuk menjalankan penugasan dari pemerintah. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini untuk memastikan pendistribusian LPG 3 Kg tepat sasaran.
"Peserta kegiatan sosialisasi tata cara pencatatan transaksi penyaluran LPG 3 Kg ini dari Penyalur (Agen) di wilayah Sumbagut meliputi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Barat serta Hiswana Migas DPP dan seluruh DPD," katanya.
Ia berharap dengan terselenggaranya sosialisasi ini, informasi tata cara pencatatan transaksi penyaluran LPG 3 Kg ini sampai ke agen dan pangkalan sehingga pencatatan di Merchant Apps MyPertamina Lite (MAP Lite) bisa mencapai 100 persen. MAP Lite adalah aplikasi yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi produk subsidi LPG 3 Kg.
"Kita punya beban moril, LPG subsidi ini harus sampai ke konsumen yang berhak karena uang negara ada di situ. Jadi mohon pangkalan-pangkalan untuk mencatat penyaluran yang dilakukan agar LPG subsidi tepat sasaran," ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi, Senior Vice President Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof, Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas, Christina Meiwati Sinaga, dan Pjs Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Tiara Thesaufi.
Mustika mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dimana sebagai dasar hukum pelaksanaan transformasi subsidi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan merujuk Keputusan Dirjen Migas No.99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi Kepdirjen Migas No.229.K/MG.01/DJM/2024 tentang Pedoman Verifikasi Volume Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. "Hingga saat ini telah dilaksanakan pencocokan data pengguna LPG 3 Kg di 411 kabupaten/kota," kata Mustika.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof menambahkan, pihaknya telah mengembangkan satu aplikasi yang disebut Merchant Apps MyPertamina Lite (MAP Lite) dan telah dijalankan pada 1 Maret 2023 lalu. Pertamina juga telah melakukan transformasi dengan melakukan pencatatan LPG 3 Kg, uji verifikasi dan kesiapan sistem data.
"Kami mengharapkan para Penyalur (Agen) yang hadir ini bisa melaksanakan pencatatan MAP mulai 1 Juni 2024 dan juga berkoordinasi dengan seluruh pangkalan dan sub pangkalan. Apabila ada kesulitan kami (Pertamina) siap membantu mencari solusi yang terbaik," jelas Aris. (*)
Seorang Pria Ditembak Saat Duduk di Warung Kopi Simalungun
disrupsi.id - Simalungun | Pendi Saragih (50), warga Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengalami luka tembak di bagian kepala. Pria tersebut diduga ditembak orang tak dikenal saat duduk di warung kopi di jalan besar Tigarunggu – Saribudolok, Lingkungan 3, Kelurahan Tigarunggu.
Kapolres Simalungun, AKBP Choky S Meliala, melalui Sat Reskrim AKP Ghulam Yanuar Lutfi, membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut. Menurut AKP Ghulam, penembakan ini diduga dilakukan oleh orang tak dikenal.
“Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11.50 WIB di warung kopi milik Sahrun Purba. Korban sudah dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan medis,” ujar AKP Ghulam, Senin (27/5/2024).
Setelah penembakan itu, Polres Simalungun menurunkan Tim Opsnal dan Inafis untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Tim juga melakukan interogasi terhadap beberapa saksi, mencari rekaman CCTV di sekitar TKP, mengamankan barang bukti berupa proyektil peluru, serta membuat sketsa TKP.
"Hasil olah TKP menunjukkan arah peluru menuju pintu besi warung kelontong UD.Yuli yang bersebelahan dengan warung kopi tersebut. Tim Opsnal berhasil menemukan pecahan proyektil di dalam kardus minuman anak-anak, " urainya
Dari penyelidikan awal, jarak penembakan diperkirakan sekitar 10 meter dari tempat korban dan saksi-saksi duduk. Pelaku diduga menggunakan satu mobil pick up L.300 dan satu unit sepeda motor, namun nomor plat kendaraan tidak diketahui.
"Korban mengalami luka di bagian atas kepala dan langsung dibawa ke Puskesmas Tigarunggu untuk mendapatkan perawatan, " urainya.
Hingga saat ini, motif penembakan masih belum diketahui. Sat Reskrim Polres Simalungun terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku di balik peristiwa ini dengan mengamankan barang bukti berupa pecahan proyektil peluru.(*)
Wali Kota Bobby Nasution Akui Medan Zoo Mengalami Krisis Pakan
disrupsi.id - Medan | Wali Kota Medan Bobby Nasution mengakui terjadi krisis pakan di Medan Zoo atau Kebun binatang Medan. Oleh karena itu, untuk memenuhi pakan hewan selama ini banyak disupport dana CSR.
"Udah lama krisis pakan dari dulu. (Sampai sekarang) ya iya. Dari dulu juga pakannya itu kita banyak mengharapkan bantuan dari CSR," kata Bobby Nasution, Selasa (27/5/2024).
Mantu Presiden RI Jokowi itu mengatakan manajemen Medan Zoo hingga kini belum bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi satwa satwanya. Meski demikian, Bobby tak punya solusi mengatasi krisis pakan di Medan Zoo.
"Kita tidak menuntut mau menyalahkan siapa siapa, tapi dari dulu memang dari CSR (untuk pakan). Medan Zoo belum bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Jadi harus masuk pihak ketiga," urainya.
Bobby kembali berjanji bahwa relokasi Medan Zoo akan dilakukan bulan depan. Padahal beberapa waktu lalu Bobby sempat mengatakan bahwa relokasi akan dilakukan pada Februari 2024.
"Kita fokuskan untuk kesehatan hewannya mudah mudahan bulan depan akan mulai direlokasi. Kerjanya ini bukan berpatokan dengan Pemko tapi BUMD juga karena aset punya mereka," sebutnya
Menurut Bobby tahap pertama relokasi, semua satwa di Medan Zoo akan dipindahkan. Untuk sementara, akan dikelola lahan seluas 5 hektare di Medan Zoo.
"Kemarin saya baru bertemu (dengan investor ). Sudah kita sampaikan kemarin terakhir dari teman investor. Investasi tahap pertama kita akan pindahkan semua hewannya akan kita bantu hewannya untuk bisa breeding dari 30 hektare kita utamakan 5 hektare," jelasnya
Diketahui, Medan Zoo yang berlokasi di Jalan Bunga Rampai IV, Kelurahan Simalingkar B, Sumatera Utara terus menjadi sorotan. Kebun binatang tersebut mengalami krisis pakan, dan beberapa satwa terpaksa dipuasakan.
Juru Kampanye Satwa Liar - The Wildlife Whisperer of Sumatra Arisa Mukharliza mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa terjadi krisis pakan di Medan Zoo. Bahkan bantuan dari Pemko Medan hingga kini belum terlihat.
"Kemaren itu teman-teman influencer memberikan bantuan pakan 38 kg daging ayam. Tapi untuk hari ini Medan Zoo kebingungan. Dari keterangan manajer belum ada bantuan apapun dari Pemko Medan. Hanya dari masyarakat saja yang peduli. Ada beberapa masyarakat yang ngasi makan gajah. Tapi untuk satwa lainnya gak ada," kata Arisa, Sabtu (4/5/2024).
Menurut Arisa selama ini Medan Zoo hanya bergantung bantuan pakan satwa dari PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia). Namun bantuan tersebut saat ini sudah berakhir. Sayangnya PUD Pembangunan Kota Medan sebagai pengelola Medan Zoo tetap tak mampu mengupayakan pakan satwa.
"Namun karena PKBSI mengelola kebun binatang bukan hanya Medan zoo saja, masih banyak program lainnya, jadi otomatis gak bisa secara bisa sukarelawan, untuk ngasi bantuan terus menerus. PUD Pembangunan diharapkan harus lebih gesit karena mereka sebagai pengelola. Tapi kita lihat mereka memang kurang maksimal mengupayakan pakan satwa," ujarnya.
Tak hanya itu, tambah Arisa, operasional Medan Zoo selama lebaran Idulfitri juga jauh dari harapan. Sebab pengunjung Medan Moo tetap sepi. Selama ini Medan Zoo hanya berharap pemasukan dari kunjungan wisatawan.
"Krisis pakan mulai akhir Maret 2024. Mereka sempat ngeluarin biaya dari PUD Pembangunan. Tapi tetap saja tidak mencukupi. Untuk karyawan saja itu gak ada dibayar gajinya. Jadi dana yang sebenarnya untuk karyawan keputusannya dialokasikan untuk satwa," terangnya.
Arisa juga mengkritisi sikap Wali Kota Medan Bobby Nasution yang tidak komitmen dengan keberlangsungan Medan Zoo. Para investor yang dibawa Bobby Nasution ke Medan Zoo juga tak ada kejelasannya. Deretan nama yang menjadi investor di antaranya artis ternama Raffi Ahmad, pengusaha Rudy Salim, Raja Sapta Oktohari, dan Tommy Lo.
"Untuk berkaitan wali kota (Bobby Nasution) kita sudah kebingungan, karena tiga investor kemaren belum ada kelanjutan sama sekali. Dan untuk satwa aja dari statemen walkot yang katanya mau direlokasi, tapi di sekitar itu belum ada perencanaan dibangun kandangnya. Justru masyarakat yang datang ke sana secara bergantian untuk ngasi pakan satwanya," urainya.
Keberadaan Medan Zoo memang menjadi sorotan. Sebab dalam kurun waktu November 2023 - Februari 2024, tercatat lima harimau di Medan Zoo merenggang nyawa masing masing tiga harimau Sumatra dan dua harimau Benggala.
Selain harimau, organisasi pencinta satwa liar The Wildlife Whisperer of Sumatra mencatat dalam kurun waktu November 2023 - Februari 2024, terdapat 6 kematian satwa liar di Medan Zoo antara lain 1 Owa Agile, 2 kucing emas, 1 orangutan Kalimantan, 1 bangau Tong Tong, dan 1 kuda betina yang mati saat proses melahirkan tanpa diketahui pengelola Medan Zoo.
Banyak satwa satwa di Medan Zoo sakit. Tak sedikit pula yang mati karena kandang dan fasilitas yang tak layak. Tercatat pada 2022 Medan Zoo memiliki jumlah kandang 76 unit dengan satwa sebanyak 255 ekor, terdiri atas 163 ekor aves, 60 ekor mamalia, dan 32 ekor reptil di lahan 10 hektare dari total seluas 30 hektare.
Namun kini jumlah satwa tersisa hanya sekitar 115, termasuk delapan di antaranya harimau ( 3 harimau Sumatera dan 5 harimau Benggala). Meski begitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) mengungkap bahwa keseluruhan harimau dalam kondisi sakit. Karena itulah desakan untuk menutup Medan Zoo terus berdatangan. (*)
