Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Ajak Pasien Tetap Semangat Jalani Pengobatan

disrupsi.id - Medan | Kehangatan terlihat saat Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem, drg. Ismail Lubis, MM, menemui pasien dan keluarga disabilitas mental. Kehadirannya tidak hanya menyapa, tetapi juga menghadirkan senyum dan semangatt baru bagi mereka.

Dalam kesempatan itu, Ismail tampak berinteraksi langsung dengan pasien. Begitu melihat sosoknya hadir, para pasien dan keluarga disabilitas mental terlihat sumringah. Mereka segera menghampiri, menyalami, dan sebagian menyampaikan harapan. “Pak, kapan saya pulang?” ucap salah seorang pasien dengan penuh antusias.

Mendengar pertanyaan itu, Ismail memberikan jawaban penuh motivasi. Ia menegaskan bahwa kunci untuk bisa segera kembali ke rumah adalah dengan tetap semangat dan disiplin menjalani pengobatan.

“Harus tetap semangat, jalani pengobatan dengan baik. InsyaAllah nanti bisa cepat pulang dan berkumpul bersama keluarga,” tutur Ismail menenangkan, Jum'at (29/9/2025). 

Tak hanya memberikan semangat, Ismail juga membagikan snack berupa roti kepada pasien dan keluarga. Momen sederhana tersebut semakin mempererat kedekatan antara pihak rumah sakit dengan pasien serta keluarganya.

Ismail juga mendengarkan cerita, pengalaman, hingga keinginan keluarga disabilitas mental. Menurutnya, komunikasi langsung menjadi bagian penting dalam kesembuhan keluarga disabilitas mental. 

“Kita harus terus untuk memberikan semangat, harapan, dan dukungan bagi pasien dan keluarganya,” pungkasnya. (*)

LBH Medan Dampingi Mahasiswa Korban Kekerasan Polisi: Kami Cari Keadilan

LBH Medan dampingi mahasiswa korban aniaya polisi (poto: disrupsi.id)

disrupsi.id - Medan | Video seorang mahasiswa dipukuli dan wajahnya diinjak yang diduga dilakukan aparat kepolisian viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat ricuh aksi unjuk rasa menolak tunjangan mewah anggota DPR di Medan pada Rabu (26/8/2025).

Dirtektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra mengatakan kroban berimisial DS merupakan mahasiswa Politeknik Medan. Saat kejadian itu, DS bersama empat temannya bertemu untuk membahas tugas akhir semester.

"Kebetulan mereka bertemu tak jauh dari lokasi unjuk rasa itu. Saat itu mereka melewati jalan yang ditutup. Kemudian mereka pun hanya melihat aksi unjuk rasa tersebut," ujarnya.

Akan tetapi, aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh. Polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Para pengunjuk rasa berlari tepat ke arah DS dan teman temannya.

"Polisi mengejar para pengunjuk rasa. DS yang berada di sana pun ditangkap dengan cara dicekik, dipiting dan dibanting ke lantai. Setelah itu korban diseret, diangkat dan dijatuhkan. Yang mirisnya wajah korban sampai diinjak berkali kali seperti video yang beredar. Saat dipukul, mereka juga bilang ke korban mati kau, mati kau," terangnya.

Bukannya ditolong, korban malah dibiarkan tergeletak tak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah. Pegawai Bank Mandiri yang berada di sekitar lokasi langsung mencoba menolong korban.

"DS ditolong pegawai Mandiri. Dia dibawa ke mushalla, dan sorenya dibawa ke Rumah Sakit Malahayati Medan untuk mendapatkan perawatan. Bahkan biaya perobatan DS ditanggung oleh pegawai Mandiri. Saat kejadian itu, handphone korban juga hilang diduga diambil polisi" jelasnya.

Akibat mendapatkan penganiayaan itu, DS mengalami pendarahan di bagian kepala. Namun DS terpaksa rawat jalan karena keterbatasan biaya. Setelah video itu viral, DS didatangi dua orang polisi yang mengaku dari Paminal Polda Sumut.

"DS mengalami pendarahan di kepala. Saat ini DS sedang rawat jalan di RS Malahayati akibat penganiayaan yang dialamimya. Dan ada pendarahan di kepala sebelah kirinya. Setelah videonya viral, korban dicari polisi dengan alasan mau mengobati. Itu jelas jelas respon yang ketinggalan hanya untuk mengambil moment," tegasnya.

Irvan menegaskan apa yang dialami korban merupakan bentuk penyiksaan. Untuk itulah LBH Medan dan KontraS yang telah menerima kuasa dari korban membuat Laporan Pengaduan ke Polda Sumut dan Laporan Pelanggaran Kode Etik ke Propam Polda Sumut.

"LBH dan KontraS akan memperjuangkan hak korban. Kami patut meyakini bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh polisi. Korban juga mengalami trauma. Dan kondisinya juga sulit bicara akibat disiksa. Untuk itulah kami melaporkan kasus itu ke Polda Sumut," urainya.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan KontraS Sumut, Dinda mengatakan saat penyiksaan itu terjadi, DS tidak membawa senjata apapun. Namun polisi membabi buta memukul korban dan menginjak-injak wajahnya. 

"Korban bahkan tidak melakukan apa apa tapi penyiksaan tetap dilakukan, apa yang dilakuan polisi jelas jelas sudah mengabaikan aturan soal penggunaan kekuatan yang harusnya dilakukan kepolisian dengan standart yang jelas. Lebih mirirs lagi polisi tidak ada empati karena membiarkan korban kejang kejang," sebutnya.

Dinda menegaskan tindakan penyiksaan ini bertentangan dengan aturan perundang undangan terkait kebebasan meyampaikan pendapat di depan umum serta bertentangan dengan kewajiban institusional Polri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang tugas utama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"DS akan menggunakan hak nya untuk melaporkan tindak pidana ini dan melaporkan dugaan pelanggaran etiknya di Propam Polda Sumut," sebutnya.

Sementara itu, DS mengatakan hanya ingin meminta keadilan atas penganiayaan yang dialaminya.                

"Saya hanya minta keadilan," ucap DS terbata bata. 

Harga Sembako Meroket, Pemprov Sumut dan Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah di kantor dinas Ketapang dan Hortikultura

disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Bulog dan sejumlah stakeholder terus menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

Wakil Gubernur Sumut, Surya menyampaikan program ini digelar serentak di 354 titik di seluruh kabupaten/kota. Khusus di Medan, pelaksanaan dipusatkan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sumut.

“Kita sudah melaporkan kepada Menteri melalui zoom meeting. Dari 33 kabupaten/kota, saat ini GPM baru menjangkau sekitar 85 persen kecamatan. Kami berharap 15 persen sisanya bisa segera menyusul agar seluruh wilayah Sumut merasakan dampaknya,” ujar Surya.

Menurut Surya, GPM diharapkan mampu menekan harga beras secara bertahap hingga kembali normal di kisaran Rp13.100 per kilogram. Meski sudah lebih dari sebulan berjalan, ia mengakui harga beras di pasaran masih tinggi.

“Kita tetap optimis, dengan keterlibatan semua pihak harga beras bisa stabil. Saat ini harga sudah turun sekitar Rp500 per kilogram, meski masih perlu diturunkan lebih jauh,” jelasnya.

Surya juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap daerah Nias yang selama ini kerap masuk kategori daerah tertinggal. Menurutnya, program pangan murah harus mampu menjangkau wilayah kepulauan agar masyarakat tidak semakin terbebani.

“Kenaikan harga beras ini salah satunya dipicu oleh naiknya harga gabah. Namun, Bulog sudah mendapat instruksi Presiden untuk menyerap hasil panen petani, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan ketersediaan beras di pasaran terjamin,” tambahnya.

Kepala Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah membuka 474 titik distribusi pangan murah, melampaui jumlah kecamatan di Sumut yang mencapai 455 wilayah. Distribusi melibatkan Bulog, RPK, kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah.

“UHET (Harga Eceran Tertinggi) beras medium di Sumut ditetapkan Rp14.000 per kilogram. Saat ini harga pasar berkisar Rp15.100. Dengan panen raya dan GPM yang digelar setiap hari, kami optimis harga akan turun dalam satu hingga dua pekan ke depan,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, beras Bulog untuk program ini dijual dengan harga khusus Rp11.300 per kilogram di gudang Bulog, berkat subsidi ongkos angkut dari Bank Indonesia. Total beras yang disalurkan melalui GPM di Sumut mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, jauh melampaui target awal 414 ton.

“Khusus daerah kepulauan seperti Nias Selatan, termasuk Pulau Batu dan Pulau Telo, distribusi dibantu oleh TNI AL menggunakan kapal perang karena kapal pengangkut sebelumnya mengalami kerusakan. Kami juga mengajukan perpanjangan distribusi hingga 10 September,” jelasnya.

Pemprov Sumut menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar upaya jangka pendek, tetapi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi daerah. Dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, Bulog, hingga Bank Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita harus optimis. Dengan panen yang berjalan baik, pasokan lancar, dan distribusi merata, harga beras di Sumut akan segera stabil,” pungkas Budi.

Insiden Tewasnya Ojek Daring Dilindas Mobil Brimob, Rachel Vennya Akui Menyesal Pernah Dukung Prabowo

Selebgram Rachel Vennya

disrupsi.id – Jakarta | Insiden tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang dilindas mobil rantis polisi saat aksi demonstrasi pada Jumat (28/8/2025), memicu gelombang reaksi dari publik. Tidak hanya aktivis, sejumlah selebgram juga turut menyampaikan kekecewaan dan penyesalan atas pilihan politik mereka pada Pemilu 2024 lalu.

Salah satu yang ikut bersuara adalah Rachel Vennya. Selebgram yang akrab disapa Buna itu mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Dalam unggahan di media sosial, Rachel menuliskan rasa kecewa dan kemarahannya terhadap pilihan politiknya sendiri.

Unggahan dari instagram Rachel Vennya

“Saya merasa malu, muak, kecewa, dan terkhianati oleh pilihan saya sendiri. Saya meminta maaf, minta maaf sebesar-besarnya. #RipJustice. Sudah cukup lama saya memendam kekecewaan, tapi kali ini saya bersuara. Maaf, maaf, maaf,” tulis Rachel.

Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Sejumlah warganet menanggapi dengan komentar pedas.

Akun @cakdan menulis, “Duitnya udah dimakan, baru nyesal.”

Sementara akun @idocprakoso menyindir gaya penyesalan Rachel, “Template, soalnya (gaya minta maaf, red) mirip sama yang lain.”

Fenomena selebgram mengungkap penyesalan politik ini semakin ramai dibicarakan pasca insiden Affan Kurniawan. Tagar #RipJustice pun sempat trending di media sosial sebagai bentuk solidaritas dan kritik terhadap aparat keamanan.

Pengamat Politik Arlan Siddha: Masalah Haji dan Umrah Bukan Soal Kementerian, Tapi Sistem Pengelolaan

Pengamat politik Arlan Siddha

disrupsi.id – Medan | Presiden Prabowo Subianto resmii membentuk Kementerian Haji dan Umrah melalui pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI dalam rapat revisi Undang-Undang Haji. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025), dihadiri delapan fraksi DPR dan dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Dengan adanya kementerian baru ini, kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Haji dan Umrah akan dialihkan. Pemerintah menilai langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Langkah ini mendapat tanggapan dari pengamat politik, Arlan Siddha.

“Persoalan haji dan umrah itu kan selalu muncul tiap tahun. Menambah kementerian belum tentu menjawab masalah, karena problem utama ada pada sistem pengelolaan, kuota, dan potensi kebocoran dana,” ujar Arlan dalam wawancara dengan disrupsi.id.

Ia menambahkan, isu yang muncul dalam penyelenggaraan haji dan umrah erat kaitannya dengan dana dan kuota terbatas dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kalau bicara haji dan umrah, yang muncul itu soal uang, kuota, dan distribusi layanan. Jadi yang penting itu memperkuat pengawasan dan menutup ruang kebocoran, bukan sekadar membuat kementerian baru,” jelasnya.

Menurut Arlan, tanpa pembenahan sistem pengawasan, kementerian baru berpotensi menghadapi persoalan yang sama.

“Ruang-ruang komisi dan kebocoran harus ditutup dengan pengawasan ketat. Kalau tidak, kementerian baru hanya akan jadi nama baru tanpa solusi nyata,” ujarnya.

Publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam menjawab persoalan penyelenggaraan haji, mulai dari antrean panjang keberangkatan, biaya yang semakin tinggi, hingga praktik percaloan kuota.

MIND ID Perkuat Hilirisasi Bauksit, Dorong Ekosistem Industri Berkelanjutan

Sosialisasi lomba MIND ID di Medan

disrupsi.id - Medan | Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem industri berkelanjutan lewat hilirisasi mineral strategis, khususnya bauksit yang diolah menjadi aluminium bernilai tambah tinggi.

Upaya ini dijalankan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), smelter aluminium terbesar di Indonesia yang kini menjadi bagian dari MIND ID.

Dalam kegiatan MediaMIND 2025 di Universitas Sumatra Utara (USU), Selasa (27/8/2025), Grup Head Business and Development INALUM, Al Zufri, menyampaikan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri.

“Bauksit bernilai sekitar 40 dolar, tetapi setelah diolah menjadi alumina dan kemudian aluminium, nilainya bisa mencapai hingga 2.800 dolar. Ini bukan hanya soal angka, tetapi kontribusi nyata pada PDB, penciptaan lapangan kerja, serta terbentuknya ekosistem industri berkelanjutan,” jelas Al Zufri.

Sosialisasi lomba MIND ID di Medan

INALUM bersama PT Borneo Alumina Indonesia (joint venture INALUM dan ANTAM) mengelola Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, yang menjadi bukti nyata bagaimana rantai pasok mineral terintegrasi mampu menciptakan kepastian bahan baku bagi industrialisasi Indonesia.

“Tahun 2025, kami akan sepenuhnya menggunakan alumina domestik, sejalan dengan implementasi UU Minerba. Hilirisasi adalah fondasi pembangunan industri berkelanjutan,” tambah Al Zufri.

Selain memperkuat nilai ekonomi, INALUM juga aktif mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Salah satunya melalui program substitusi penggunaan High-Speed Diesel (HSD) B30 menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) di Baking Plant INALUM.

Langkah ini berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 3.700 tCO2e per tahun, sekaligus mendukung transisi energi bersih dan peningkatan kualitas lingkungan di wilayah operasional perusahaan.

Corporate Communication MIND ID, Pratiwa Dyatmika, menegaskan bahwa hilirisasi adalah agenda nasional yang dijalankan secara terintegrasi oleh seluruh anggota Grup MIND ID.

“Upaya ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, tetapi juga menunjukkan peran negara dalam memperkuat perekonomian nasional. MediaMIND hadir sebagai wadah bagi jurnalis, mahasiswa, dan publik untuk mengulas kontribusi MIND ID lewat karya jurnalistik yang membangun,” ujarnya.

Sosialisasi lomba MIND ID di Medan

Hilirisasi mineral seperti bauksit dipandang sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, melainkan menghadirkan industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Transformasi yang dilakukan MIND ID dan INALUM menjadi bukti bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi konkret membangun ekosistem industri berkelanjutan dan berdaya saing global.

Viral! Diduga Oknum Polisi Injak Kepala Demonstran hingga Kejang di Depan DPRD Sumut

Disrupsi.id, Medan - Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memicu gelombang kecaman. Rekaman itu memperlihatkan seorang pemuda yang diduga mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (26/8/2025), mengalami penganiayaan brutal.

Dalam video berdurasi kurang dari dua menit itu, terlihat seorang mahasiswa bertubuh kurus berbaju hitam awalnya dipukul dan diduduki dadanya oleh seorang pria berbadan besar berkaos cokelat. Tak lama kemudian, korban dijambak dan ditarik menjauh secara kasar.

Puncaknya, seorang pria berbaju biru bergaris putih dengan topi krem—yang diduga oknum polisi—menginjak kepala mahasiswa tersebut. Seketika, korban mengalami kejang hebat sebelum akhirnya tampak lemas tak berdaya.

Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi di hadapan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, yang terlihat berada di lokasi. Namun, rekaman menunjukkan ia tidak langsung menghentikan atau mengamankan pelaku di tempat.

Aksi kekerasan itu membuat warga sekitar marah. Beberapa orang terdengar berteriak, bahkan seorang pria berkemeja kotak-kotak sempat mendorong pelaku berbaju biru yang mencoba meninggalkan lokasi.

Informasi yang dikutip dari bitvonline, salah satu pelaku penganiayaan adalah Kanit Resmob Polrestabes Medan berinisial Iptu ES. Ia terlihat mengenakan topi hitam, kaos olahraga bisbol, dan celana jeans. Selain itu, pria berbaju biru bergaris putih yang menginjak kepala korban juga disebut-sebut bagian dari tim opsnal kepolisian.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut maupun kondisi terkini mahasiswa yang menjadi korban. (pujo)

Momen Langka: Induk Kucing Pasir Terekam di Gurun Kuwait, Spesies Misterius yang Hampir Punah

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

disrupsi.id - Jakarta | Di tengah gurun tandus yang sepi dari aktivitas manusia, sebuah pemandangan menakjubkan berhasil diabadikan. Seekor induk kucing pasir (Felis margarita) terlihat merawat anak-anaknya dengan penuh kelembutan—momen yang sangat jarang terlihat di alam liar.

Rekaman ini datang dari lensa fotografer satwa liar talal92 di Kuwait, salah satu wilayah di dunia di mana spesies ini masih bertahan hidup. Potret tersebut sekaligus membuka jendela bagi publik untuk mengenal lebih dekat kucing pasir, salah satu kucing liar paling misterius di bumi.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Kucing Pasir: Ahli Penyamaran di Tengah Gurun

Kucing pasir dikenal sebagai “master of disguise”. Dengan tubuh mungil, bulu berwarna pasir, serta perilaku nokturnal, mereka mampu bersembunyi dari pandangan manusia maupun predator lain.

Tidak hanya itu, jejak langkah mereka nyaris tidak meninggalkan bekas di pasir karena bulu tebal yang menutupi telapak kakinya. Inilah salah satu alasan mengapa keberadaan kucing pasir jarang terdeteksi, meski mereka hidup di kawasan yang sama dengan manusia.

Adaptasi lain yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya bertahan di suhu ekstrem gurun—panas menyengat di siang hari dan dingin menusuk di malam hari. Karena itulah, kucing pasir lebih aktif pada malam hari, berburu mangsa seperti tikus gurun, burung kecil, hingga reptil.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Spesies yang Terancam dan Sulit Ditemukan

Meski berstatus Least Concern menurut IUCN, populasi kucing pasir tetap dianggap rentan. Ancaman datang dari hilangnya habitat alami, berkurangnya sumber mangsa, hingga perburuan liar. Karena sulitnya mendeteksi mereka di alam, penelitian mengenai perilaku dan jumlah populasi kucing pasir masih sangat terbatas.

Momen langka seperti yang terekam di Kuwait ini menjadi bukti nyata bahwa kucing pasir masih bertahan di gurun, meski keberadaannya sering kali hanya berupa bayang-bayang samar di balik pasir.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Mengapa Penting untuk Dunia Konservasi?

Foto induk kucing pasir bersama anak-anaknya bukan sekadar dokumentasi satwa liar, melainkan juga alarm penting bagi konservasi global. Keunikan kucing pasir yang mampu bertahan di salah satu ekosistem paling keras di bumi menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Bagi peneliti, momen ini adalah data berharga untuk memahami lebih jauh perilaku reproduksi dan pola asuh kucing pasir di habitat aslinya. Sementara bagi masyarakat luas, kisah ini menjadi pengingat bahwa masih banyak misteri satwa liar yang belum terungkap, dan setiap dokumentasi bisa menjadi kunci untuk menjaga kelestarian mereka.

Kehadiran induk kucing pasir di gurun Kuwait bersama anak-anaknya adalah pengingat bahwa alam selalu menyimpan kejutan luar biasa. Spesies yang hampir tak terlihat ini kini menjadi sorotan dunia berkat satu momen langka yang berhasil diabadikan.

Di era digital, dokumentasi seperti ini bukan hanya viral di media sosial, tetapi juga mendorong kesadaran global tentang pentingnya melindungi satwa liar, sekecil dan sesamar apapun keberadaan mereka.

LBH Tuding Polda Sumut Halangi Pendampingan Hukum 39 Demonstran yang Ditangkap

disrupsi.id - Medan | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta agar Polda Sumut membebaskan 39 orang yang ditangkap saat rusuh aksi unjuk rasa menolak tunjangan mewah anggota DPR di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan pada Selasa (26/8/2025).

"Kami mendesak 39 orang massa aksi yang ditangkap Polda Sumut secara sewenang-wenang agar dibebaskan," kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Rabu (27/8/2025).

Menurut Irvan, aparat kepolisian melakukan penyiksaan massa saat aksi unjuk rasa tersebut. Tindakan penyiksaan dengan cara pemukulan dan bahkan melakukan penginjakan wajah massa aksi merupakan perbuatan brutal dan tidak manusiawi.

"Menyampaikan pendapat di muka umum melalui berdemonstrasi adalah hak setiap warga megara yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang," sebutnya.

Secara hukum LBH Medan menilai, tindakan brutal Polda Sumut telah menciderai prinsip demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan kewajiban institusional Polri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang tugas utama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan demikian, pola penanganan yang brutal justru menunjukkan pengingkaran terhadap mandat undang-undang sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," urainya.

Tidak hanya melakukan penyiksaan, Polda Sumut juga melakukan penghalang-halangan pendampingan terhdap massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang.

"Pasca terjadinya ricuh Polda Sumut menangkap lebih kurang 39 orang massa aksi dan dibawa ke Polda Sumut tepatnya Direktorat Kriminal Umum. Mengetahui hal tersebut LBH Medan bersama Kontras berupaya melakukan pendampingan sebagaimana amanat KUHAP," sebutnya.

Namun parahnya Polda Sumut menghalang-halangi hak penasehat hukum dengan berdalih melakukan pendataan. Tidak ujuk-ujuk menerima pernyataan Polda Sumut, LBH Medan dan Kontras Sumut terus menyampaikan argumentasi hukumnya untuk dapat diberikan akses pendamping.

"Akan tetapi upaya tersebut tidak dihiraukan Polda. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika adanya abuse of power yang dilakukan polda Sumut dalam proses pemerikasaan para massa aksi dan bertentangan dengan KUHAP," sebutnya.

Bahkan secara hukum penanganan massa aksi yang dilakuan kepolisian diduga telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

"Di mana secara jelas terjadinya penyiksaan dan tindakan brutal terhadap massa aksi. Serta pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan senjata laras panjang yang seyogianya tidak dibenarkan secara hukum," paparnya.

Terpisah, Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait masalah itu. (*)

Pertama di Dunia, Tiongkok Kembangkan Robot yang Bisa Hamil

Poto ilustrasi: nurse.org

disrupsi.id - Jakarta | Dunia sains kembali diguncang oleh inovasi dari Tiongkok. Para peneliti di negara tersebut tengah mengembangkan robot kehamilan pertama di dunia yang mampu meniru proses kehamilan manusia hingga tahap persalinan. Teknologi ini menggabungkan robotik, kecerdasan buatan (AI), dan bioteknologi medis dalam sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya.

Robot tersebut dirancang dengan rahim buatan yang bisa menciptakan kondisi serupa dengan kehamilan alami. Sistem ini mampu menyediakan oksigen, nutrisi, hingga perlindungan bagi janin. Menurut tim peneliti, teknologi ini berpotensi membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan, menurunkan risiko kehamilan pada perempuan dengan komplikasi medis, sekaligus menjadi sarana penelitian perkembangan manusia secara lebih detail.

Jika berhasil disempurnakan, robot kehamilan diyakini dapat mengurangi angka kematian ibu, memperluas pilihan reproduksi, serta memungkinkan pemantauan kesehatan janin yang lebih aman. Inovasi ini dianggap sebagai salah satu langkah terbesar dalam dunia kedokteran modern, dengan peluang besar untuk mengubah wajah layanan kesehatan global.

Namun, para ahli juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan. Kritik muncul terkait implikasi moral dan etis, mulai dari definisi alami kelahiran, risiko manipulasi kehidupan buatan, hingga dampak sosial jika teknologi ini digunakan secara luas.

Meski mendapat sorotan internasional, proyek ini masih berada pada tahap uji coba laboratorium. Robot tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan proses kehamilan alami, tetapi kemajuan yang dicapai sudah cukup untuk memicu perdebatan global.

Terlepas dari pro dan kontra, para pengamat menilai inovasi ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah medis dan teknologi. Fakta bahwa sebuah mesin bisa dirancang untuk melahirkan bayi, kini bukan lagi sekadar imajinasi fiksi ilmiah, melainkan kemungkinan nyata yang sedang dibangun.

Terapi Fotodinamik: Cahaya Mampu Hancurkan 99% Sel Kanker, Harapan Baru Pasien di Seluruh Dunia

Ilustrasi sel kanker

disrupsi.id - Jakarta | Dunia medis mencatat terobosan penting dalam upaya melawan kanker. Para ilmuwan berhasil mengembangkan terapi fotodinamik atau photodynamic therapy, sebuah metode yang menggunakan cahaya untuk menghancurkan hingga 99% sel kanker. Temuan ini digadang-gadang sebagai alternatif masa depan yang lebih aman dibanding kemoterapi maupun radiasi.

Terapi fotodinamik bekerja dengan memanfaatkan molekul khusus yang peka terhadap cahaya. Begitu molekul tersebut dipaparkan cahaya terarah, mereka menghasilkan oksigen beracun yang langsung menyerang sel kanker. Keunggulannya, metode ini mampu bekerja dengan presisi tinggi tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya.

Berbeda dengan kemoterapi yang menyerang seluruh tubuh atau radiasi yang kerap meninggalkan dampak jangka panjang, terapi cahaya ini hanya menargetkan sel kanker. Hasilnya, pasien mengalami efek samping lebih ringan, proses pemulihan lebih singkat, dan kualitas hidup lebih terjaga selama pengobatan.

“Teknologi ini membuat pengobatan kanker terasa lebih manusiawi. Pasien tidak harus menderita akibat terapi, tetapi tetap mendapat hasil yang efektif,” ungkap salah satu peneliti yang terlibat.

Dalam uji coba, sejumlah tumor dilaporkan menyusut drastis bahkan ada yang hilang sepenuhnya setelah terapi. Menariknya, kanker dengan tingkat agresif tinggi pun merespons positif terhadap pengobatan ini.

Para ahli juga menilai, metode berbasis cahaya ini dapat menjangkau tumor di lokasi yang sulit dioperasi atau tidak merespons terapi tradisional. Hal ini membuat terapi fotodinamik dianggap sebagai salah satu pendekatan paling inovatif dalam pengobatan kanker modern.

Selain keberhasilan klinis, inovasi ini juga membawa harapan bagi sistem kesehatan global. Tanpa bergantung pada bahan kimia berbahaya atau mesin radiasi berbiaya besar, terapi fotodinamik berpotensi lebih mudah diakses dan lebih terjangkau bagi banyak negara.

Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa uji klinis lebih luas tetap diperlukan sebelum metode ini bisa dipakai secara massal di rumah sakit.

Dengan segala potensinya, terapi fotodinamik diyakini dapat membuka era baru dalam pengobatan kanker. Bagi jutaan pasien yang selama ini harus menanggung penderitaan akibat terapi konvensional, hadirnya pengobatan berbasis cahaya ini bukan sekadar sains, melainkan sebuah harapan nyata. (dl)

3 Tahun Dirumorkan Pacaran, Jimin BTS & Song Da-eun Akhirnya Ketahuan Lewat Video TikTok?

Jimin BTS

disrupsi.id - Jakarta | Rumor pacaran Jimin BTS dengan aktris Song Da-eun kembali mencuat usai sebuah video TikTok memicu kehebohan di kalangan ARMY. Video yang diunggah Song Da-eun pada 27 Agustus 2025 itu memperlihatkan sosok yang diyakini Jimin sedang berbincang di dalam sebuah rumah.

Dalam rekaman yang kini sudah dihapus, wajah dan suara Jimin terlihat jelas. Bahkan terdengar percakapan: “Oh, itu kejutan. Kamu tahu aku akan datang? Aku sengaja tidak memberitahumu.” Potongan itu langsung memicu spekulasi bahwa keduanya mengadakan “pertemuan rahasia” di sebuah apartemen kawasan Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul.

Sumber: video tiktok Song Da-Eun

Meski video asli sudah hilang, potongan rekamannya tetap beredar luas di media sosial. ARMY terbelah: ada yang menuntut klarifikasi resmi, ada pula yang menekankan pentingnya menghormati privasi idola mereka.

Isu hubungan Jimin dan Song Da-eun bukan kali ini saja mencuat. Sejak 2022, keduanya beberapa kali dikaitkan. Pada 2024, Song Da-eun sempat memposting foto earphone dengan tulisan “Jimin” dan “Da-eun”, yang kembali memancing spekulasi. Sikap diam agensi disebut sebagai alasan mengapa rumor ini bertahan hingga tiga tahun.

Song Da-eun juga pernah membuat pernyataan keras pada 2023. Ia menulis di media sosial: “Silakan tanyakan pada orang lain soal pihak ketiga. Jangan biarkan ketakutan pada fandom menakut-nakuti kalian. Saya punya semua buktinya.” Saat itu, ia bahkan menyinggung kemungkinan melaporkan komentar jahat ke ranah hukum.

Hingga kini, Big Hit Music belum pernah memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Namun, kali ini situasinya berbeda. Dengan bukti visual yang lebih jelas, pihak agensi disebut tengah menyiapkan respons resmi.

“Kami akan merespons setelah diskusi internal,” demikian pernyataan awal Big Hit yang beredar.

Publik kini menunggu apakah klarifikasi Big Hit Music akan mengakhiri rumor pacaran Jimin dan Song Da-eun yang telah berlangsung selama tiga tahun. Sebagian fans mendesak agar agensi tidak lagi tarik-ulur, sementara yang lain menegaskan bahwa privasi artis tetap harus dihormati.

Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara kehidupan pribadi idol K-Pop, ekspektasi fandom global, dan sikap agensi dalam mengelola isu sensitif. Apapun hasil klarifikasi nanti, perhatian dunia kini tertuju pada langkah resmi Big Hit Music.

Fantagio Terjebak Krisis Keuangan Serius Usai Cha Eun Woo Hengkang

Aktor Korea Cha Eun Woo

disrupsi.id - Seoul | Agensi hiburan Korea Selatan Fantagio, rumah lama bagi aktor sekaligus idol Cha Eun Woo, tengah menghadapi tekanan finansial besar, Selasa (26/08). Perusahaan dibelit utang dan tagihan pajak miliaran won yang jatuh tempo dalam waktu dekat, menimbulkan kekhawatiran soal keberlangsungan bisnisnya.

Fantagio baru saja menerima tagihan pajak senilai 8,2 miliar won dari Kantor Pajak Regional Seoul, dengan batas pembayaran pada 31 Oktober 2025. Beban ini kian berat dengan adanya obligasi konversi sebesar 13 miliar won (USD 9,6 juta) yang jatuh tempo pada November. Dengan harga saham perusahaan yang masih rendah, kecil kemungkinan pemegang obligasi akan mengonversi utang menjadi saham, sehingga Fantagio terpaksa harus membayar dalam bentuk tunai.

Laporan keuangan per akhir Maret menunjukkan perusahaan hanya memiliki kas 11 miliar won, jauh di bawah kebutuhan dana lebih dari 21 miliar won untuk melunasi kedua kewajiban tersebut. Kondisi ini membuat likuiditas Fantagio dipertanyakan.

Krisis ini memperlihatkan masalah mendasar yang kerap disorot pengamat industri: ketergantungan Fantagio yang terlalu besar pada Cha Eun Woo. Dokumen perusahaan mencatat bahwa satu artis – diyakini sebagai Cha – menyumbang lebih dari 50% total pendapatan perusahaan pada 2023.

Dengan hengkangnya Cha Eun Woo bulan lalu, Fantagio kehilangan sumber pendapatan utama. Analis memperkirakan pendapatan perusahaan akan turun drastis pada kuartal mendatang.

Upaya Fantagio menciptakan sumber pemasukan alternatif juga tersendat. Drama sejarah “Uinyeo Dae Jang Geum”, yang direncanakan terdiri dari 24 episode dan menjadi proyek andalan selama masa wajib militer Cha Eun Woo, ditunda.

Seorang pejabat perusahaan menyebut penundaan ini disebabkan “melemahnya pasar drama sejarah”, dan menegaskan pihaknya masih memantau tren industri sebelum melanjutkan produksi.

Ini bukan kali pertama Fantagio berada di ujung tanduk finansial. Pada 2021 dan 2023, perusahaan sempat menggalang dana 48 miliar won dari pemegang saham melalui penawaran umum terbatas (HMETD) untuk mendukung ekspansi proyek. Namun, investasi besar tersebut hingga kini belum memberikan hasil sesuai ekspektasi.

Dengan jadwal pembayaran pajak dan obligasi yang kian dekat, masa depan Fantagio kini dipertaruhkan. Hilangnya figur sentral seperti Cha Eun Woo membuat agensi harus segera mencari strategi baru agar tetap kompetitif di industri hiburan Korea Selatan.

Publik dan pelaku pasar kini menanti langkah penyelamatan yang akan diambil manajemen, apakah melalui restrukturisasi, kolaborasi strategis, atau suntikan modal baru.

Mantan Manajer Kim Sae Ron Bebas dari Tuduhan Penggelapan Biaya Rumah Sakit

Kim Sae-ron

disrupsi.id - Seoul | Mantan manajer mendiang aktris Kim Sae Ron resmi dinyatakan bebas dari tuduhan penggelapan biaya rumah sakit, Jumat (22/08). Badan Kepolisian Nasional Korea pada 21 Agustus memastikan kasus tersebut ditutup dengan keputusan “tidak ada tuntutan karena kurang bukti”.

Kasus ini bermula dari laporan Kwon Young Chan pada Juni lalu. Ia menuding K, mantan manajer Kim, melanggar Undang-Undang Layanan Medis, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, serta melakukan penghalangan bisnis. Tuduhan mencuat setelah ditemukan catatan rawat jalan atas nama Kim pada 14 Maret, sebulan setelah sang aktris meninggal.

Kwon juga mempertanyakan perbedaan tagihan operasi rumah sakit pada November 2023. Biaya awal sebesar 5,4 juta KRW untuk operasi pergelangan tangan dibatalkan, lalu diproses ulang menjadi 4,98 juta KRW, yang menimbulkan dugaan penggelapan.

Namun, K membantah keras tuduhan tersebut. “Kim tidak punya asuransi, jadi biaya operasinya hampir 5 juta KRW. Dia sendiri yang menyebut tagihannya sekitar itu, dan saya langsung membayarnya ke rumah sakit,” ujarnya.

Seorang mantan perwakilan agensi yang pernah bekerja dengan K juga memberikan kesaksian serupa. Ia menyebut K justru sangat peduli pada Kim Sae Ron hingga meninggalkan perusahaannya pada Desember 2023. “Tuduhan penggelapan atau memaksa minum itu tidak benar. K bahkan memastikan Kim makan dengan baik, dan tidak ada masalah soal biaya rumah sakit,” katanya.

Meski kasus penggelapan ditutup, konflik hukum belum selesai. Pada 19 Juni, K melayangkan gugatan balik terhadap Kwon Young Chan atas tuduhan pencemaran nama baik. Proses penyelidikan untuk kasus ini masih berlangsung.

Keputusan kepolisian yang membebaskan K dari tuduhan penggelapan ini menjadi perhatian publik, terutama karena kasus muncul hanya sebulan setelah kematian tragis Kim Sae Ron. Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum atas laporan balik yang diajukan mantan manajer tersebut.

RS Jiwa Ildrem Ajak Keluarga Peduli Pasien Disabilitas Mental

disrupsi.id - Medan | Direktur RS Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem, drg. Ismail Lubis, MM menyapa keluarga disabilitas mental yang tengah berolahraga pagi di halaman rumah sakit. Aktivitas olahraga ini merupakan rutinitas pasien setelah sarapan untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus pemulihan mental.

Kehadiran Ismail Lubis disambut hangat para pasien. Mereka yang sedang berolahraga tampak mendekat dan bersalaman dengan dirinya. Beberapa di antaranya juga menyampaikan keinginan untuk segera pulang dan berkumpul bersama keluarga.

Kepada pasien yang masih dalam tahap perawatan, Ismail memberikan motivasi agar tetap semangat menjalani proses pengobatan. Ia menekankan bahwa semangat dan kepatuhan terhadap terapi akan mempercepat kesembuhan sehingga mereka bisa segera kembali ke rumah.

“Kalau nanti sudah pulang, jangan lupa rutin mengonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter, serta hilangkan semua pikiran buruk,” kata Ismail kepada keluarga disabilitas mental, Selasa (26/8/2025). 

Ia juga mengungkapkan banyak pasien yang masih merindukan keluarganya. Tidak sedikit dari mereka jarang bahkan tidak pernah dijenguk. Ada pula pasien yang sudah bertahun-tahun tidak dijemput meski kondisinya sudah stabil.

Untuk itu, Ismail mengajak keluarga pasien agar lebih peduli dan mau menjemput anggota keluarganya yang telah dinyatakan sembuh. “Kehadiran keluarga sangat berarti bagi mereka. Jangan biarkan mereka terlalu lama menunggu, karena dukungan keluarga adalah bagian penting dari kesembuhan,” tegasnya. (*)

V BTS Jadi Pusat Perhatian, Lempar First Pitch di Dodger Stadium

V 'BTS' dalam seremonial di Dodger Stadium Los Angeles

disrupsi.id - Jakarta | V BTS (Kim Taehyung) kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil sebagai pelempar bola pertama seremonial di Dodger Stadium sebelum laga Los Angeles Dodgers vs Cincinnati Reds, Senin (25/08).

“Orang ini sangat hebat, dia dikenal hanya dengan satu huruf,” ucap komentator saat V naik ke gundukan untuk melakukan lemparan perdananya.

Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya anggota BTS dipercaya membuka pertandingan Major League Baseball (MLB). Sebelumnya, Jungkook pada 2017 dan J-Hope pada 2024 sudah lebih dulu mendapat kesempatan melempar bola pertama di acara olahraga besar.

V 'BTS' dalam seremonial di Dodger Stadium Los Angeles

Mengenakan jersey Dodgers nomor 7 dipadukan celana jins pudar, V melangkah percaya diri di hadapan ribuan penonton. Lemparannya sukses ditangkap pitcher Dodgers Yoshinobu Yamamoto, disambut sorak meriah dari tribune. Usai melempar, V memberikan hormat dengan membungkuk ke arah Yamamoto.

Tak hanya itu, sebelum pertandingan dimulai, V BTS bertemu superstar bisbol Shohei Ohtani di bangku cadangan dan sempat berpelukan hangat. Pitcher Dodgers Tyler Glasnow bahkan memberikan tips singkat soal teknik melempar, sementara fotografer mengabadikan momen langka tersebut.

V 'BTS' dalam seremonial di Dodger Stadium Los Angeles

Kehadiran Taehyung di stadion langsung menjadi fenomena global. Pengumuman resmi MLB pada 17 Agustus membuat situs mereka sempat tumbang karena membludaknya penggemar yang berburu tiket pertandingan.

Pertandingan ini disiarkan secara lokal lewat Spectrum SportsNet LA, sementara siaran nasional ditayangkan melalui MLB Network. Menariknya, bintang sepak bola Korea Son Heung-min juga dijadwalkan melempar bola pertama di Dodger Stadium pada 27 Agustus, hanya dua hari setelah aksi V.

Momentum ini semakin spesial karena datang di tengah kembalinya BTS ke panggung publik setelah jeda wajib militer. Grup global tersebut dikabarkan akan merilis album penuh dan menggelar tur dunia pada 2026. Penampilan V di Dodger Stadium menjadi bagian dari kembalinya BTS secara bertahap ke sorotan internasional.

PLN dan Pemprov Sumut Kolaborasi Percepat Transisi Energi Hijau

disrupsi.id - Medan | PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mempercepat pemerataan listrik hingga ke pelosok desa dan kepulauan sekaligus mendorong transisi energi hijau.

 

Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi General Manager PLN UID Sumut, Ahmad Syauki beserta jajaran dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, di Kantor Gubernur Sumut, Senin (25/8/2025).

General Manager PLN UID Sumut, Ahmad Syauki, menegaskan bahwa PLN terus berupaya menghadirkan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“PLN siap menghadirkan solusi kelistrikan baik melalui pembangunan jaringan baru maupun pengembangan energi terbarukan. Dengan langkah ini, kami optimis seluruh masyarakat di Sumatera Utara akan segera menikmati manfaat listrik, tanpa terkecuali,” ujar Syauki.

PLN UID Sumut juga berkomitmen mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 melalui pengembangan infrastruktur energi hijau. Upaya ini diwujudkan dengan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di titik strategis untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik.

 

Kemudian program Super SUN yang menyediakan akses listrik dengan menggabungkan PV Rooftop dengan sistem penyimpanan energi baterai mikro (BESS) dan dilengkapi meteran alternatif dengan daya 450 VA, 900 VA, dan 1300 VA. Pelanggan juga dapat memantau penggunaan listrik mereka melalui aplikasi di smartphone.

“Kami mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sumut. Kolaborasi ini sangat penting karena dalam membangun jaringan listrik, dibutuhkan sinergi lintas sektor agar seluruh proses dapat berjalan optimal. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin Sumatera Utara tidak hanya terang, tetapi juga semakin siap menghadapi era energi bersih,” tambah Syauki.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menyatakan bahwa Pemprov menyambut baik langkah PLN dalam mempercepat pemerataan listrik dan transisi energi hijau.

“Harapan Bapak Gubernur adalah juga harapan masyarakat. Yang terpenting bagaimana kita bisa saling support agar seluruh kawasan di Sumut mendapatkan akses listrik. Untuk proses pembangunan jaringan, kami harapkan ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Togap.

Dalam kesempatan tersebut, Togap juga didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Fitra Kurnia, yang siap menindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama PLN guna mematangkan mekanisme dan pemetaan lokasi pembangunan jaringan listrik baru.

Syauki menegaskan bahwa PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong investasi, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“PLN UID Sumut siap bersinergi untuk mewujudkan Sumut yang terang, hijau, dan berdaya saing. Listrik tidak hanya sekadar penerangan, tetapi juga penggerak investasi, industri, dan masa depan energi bersih di daerah ini,” tegasnya. (*)

Lee Jae Wook dan Choi Sung Eun Mainkan Drama Romansa "Last Summer" di KBS2

Lee Jae Wook dan Choi Sung Eun duet dalam Last Summer

disrupsi - Jakarta | Aktor Lee Jae Wook dan aktris Choi Sung Eun dipastikan membintangi drama akhir pekan terbaru KBS2 berjudul Last Summer, yang dijadwalkan tayang perdana pada November mendatang, Selasa (26/08). Serial ini digambarkan sebagai kisah “romansa renovasi” yang menyingkap kebenaran cinta pertama di balik kotak Pandora masa lalu.

Dilansir dari KBSKorea, dalam drama Last Summer, Lee Jae Wook akan menantang dirinya dengan dua peran sekaligus, memerankan saudara kembar Baek Do Ha dan Baek Do Young. Do Ha adalah arsitek berbakat yang besar di Amerika Serikat setelah orang tuanya bercerai, sementara Do Young menetap di Korea.

Keduanya tumbuh dengan ikatan erat bersama Song Ha Kyung (Choi Sung Eun), putri teman ayah mereka. Setiap musim panas, Do Ha hanya kembali ke Korea selama 21 hari dan menghabiskan waktunya di sebuah “rumah kacang” unik yang dibangun ayah mereka. Namun, sebuah peristiwa dua tahun lalu meretakkan hubungan yang sebelumnya tak terpisahkan itu.

Sebagai orang dewasa, Song Ha Kyung bekerja sebagai pegawai negeri sipil di departemen arsitektur. Meski bercita-cita meninggalkan kampung halamannya di Patanmyeon, ia masih menyimpan luka dan kenangan dari masa lalunya bersama Do Ha. Pertengkaran remaja yang berubah menjadi perasaan mendalam semakin rumit ketika Ha Kyung akhirnya menemukan rahasia pahit yang melibatkan kedua saudara kembar tersebut.

Aktris Choi Sung Eun, yang sebelumnya menuai pujian lewat aktingnya dalam The Sound of Magic dan Beyond Evil, diharapkan mampu memberikan performa emosional yang kuat.

Drama ini diarahkan sutradara Min Yeon Hong, yang dikenal lewat karya The Impossible Heir, Missing: The Other Side, dan Insider. Sementara naskah ditulis oleh Jeon Yoo Ri, penulis Kiss Sixth Sense dan Radio Romance. Last Summer juga menjadi ajang reuni Lee Jae Wook dengan Min Yeon Hong setelah The Impossible Heir, sekaligus kolaborasi keduanya dengan Jeon Yoo Ri setelah Kiss Sixth Sense.

Last Summer menjadi salah satu drama Korea paling ditunggu akhir tahun ini berkat kombinasi aktor papan atas, jalan cerita emosional, dan kolaborasi sutradara-penulis yang sebelumnya sukses menghadirkan serial populer.

Pemilihan Rektor USU 2026–2031 Dimulai, Panitia Penjaringan Libatkan Akademisi Perempuan

Universitas Sumatra Utara

disrupsi.id - Medan | Universitas Sumatra Utara (USU) resmi memulai proses penjaringan calon Rektor periode 2026–2031, Selasa (26/8), menyusul akan berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si pada 28 Januari 2026.

Majelis Wali Amanat (MWA) USU pada 19 Agustus 2025 telah membentuk Panitia Penjaringan dan Pemilihan Rektor melalui SK MWA USU Nomor 7/UN5.1.MWA/SK/TP.00.00/2025. Panitia terdiri dari 11 orang, melibatkan unsur MWA, Senat Akademik (SA), Dewan Guru Besar (DGB), serta unsur Rektorat.

Susunan panitia adalah sebagai berikut:

Unsur MWA: Prof. Dr. Tamrin, M.Sc; Fadhullah, S.E, M.M; Dr. Husni Thamrin, S.Sos, MSP; Ir. Indra Chahaya S, M.Si.

Unsur Senat Akademik USU: Boy Laksamana, S.H., M.Hum; Mhd. Pujiono, S.S., M.Hum, Ph.D; Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., MM.IT.

Unsur Dewan Guru Besar USU: Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D; Prof. Dr. Ameta Primasari, drg., MDSc, M.Kes, Sp.MM; Prof. Dr. Apri Heri Iswanto, S.Hut, M.Si.

Unsur Rektorat USU: Prof. Dr. Ir. Luhut Sihombing, MP.

Kehadiran Prof. Dr. Ameta Primasari sebagai satu-satunya akademisi perempuan dalam panitia menjadi sorotan tersendiri. Ia diharapkan dapat memberi perspektif inklusif dan memperkuat representasi gender dalam proses pemilihan rektor.

Proses pemilihan akan melalui tiga tahapan, yaitu penjaringan, penyaringan, dan pemilihan. Tahap penjaringan dimulai 28 Agustus hingga 24 September 2025, mencakup pendaftaran, seleksi administrasi, hingga audisi. Pada audisi, calon rektor diminta memaparkan rekam jejak, prestasi, visi-misi kepemimpinan, serta rencana strategis mengacu pada kebijakan jangka panjang USU.

Tahap penyaringan dijadwalkan 25 September 2025, di mana 112 anggota Senat Akademik USU memberikan suara untuk menentukan tiga kandidat. Selanjutnya, tahap pemilihan akan digelar 2 Oktober 2025 oleh MWA USU untuk menetapkan rektor terpilih periode 2026–2031.

Ketua Panitia, Prof. Dr. Tamrin, M.Sc, menegaskan pemilihan ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan USU sebagai “Kampus Berdampak”, memperkuat pendanaan, serta meningkatkan posisi universitas di tingkat nasional maupun global.

“Dengan mekanisme ini, diharapkan muncul sosok rektor yang visioner, kompeten, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Informasi lengkap dan berkas pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi MWA USU di https://mwa.usu.ac.id/pilrek.

OJK Dorong Bank Turunkan Bunga Kredit Sejalan Penurunan BI Rate

Otoritas Jasa Keuangan

disrupsi.id - Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan menurunkan suku bunga kredit sejalan dengan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang kini berada di level 5 persen per 20 Agustus 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan rata-rata tertimbang bunga kredit rupiah sudah turun 7 basis poin (bps) pada Juli 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, terutama pada kredit produktif. Meski demikian, OJK menilai ruang penurunan masih terbuka.

“OJK melihat ada potensi penurunan bunga kredit lebih lanjut. Namun hal itu bergantung pada strategi pendanaan bank, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada dana mahal,” kata Dian dalam keterangan resmi, Minggu (24/8).

Menurut Dian, sebagian bank masih mengandalkan deposito berjangka (time deposit) dalam struktur Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga biaya dana (Cost of Fund/CoF) relatif tinggi. OJK meminta bank memperbesar porsi dana murah seperti tabungan dan giro untuk membuka ruang penurunan bunga lebih signifikan.

“OJK mengimbau agar penyesuaian bunga dilakukan bertahap, tetap menjaga kesehatan rasio keuangan, dan menghindari persaingan bunga yang tidak sehat. Transparansi kepada nasabah juga wajib dijaga,” tegasnya.

OJK menilai penurunan bunga kredit akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong ekspansi usaha dan konsumsi masyarakat. “Dengan bunga lebih rendah, dunia usaha lebih leluasa melakukan investasi, sementara daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Hasil revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) pada semester I-2025 menunjukkan target yang lebih konservatif, namun OJK tetap memproyeksikan kinerja perbankan stabil sepanjang 2025. Optimisme ini juga terlihat dari Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) yang mencatat bank umum masih memiliki persepsi positif terhadap prospek ekonomi domestik.

Dian menegaskan, OJK akan terus mendorong strategi perbankan yang adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi makroekonomi. “Tujuan kami bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memastikan perbankan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Keduanya sudah berbentuk straight news ala portal berita: judul lugas, lead jelas, paragraf ringkas, kutipan langsung, dan tetap sesuai angle peran OJK.

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Terjaga di Tengah Gejolak Global

Otoritas jasa keuangan (poto: ist)

disrupsi.id - Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sektor perbankan Indonesia tetap stabil meski perekonomian global menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, dan perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan industri perbankan nasional masih menunjukkan daya tahan kuat dengan kinerja positif sepanjang Juli 2025. Kredit perbankan tumbuh 7,03 persen (yoy) dengan kualitas aset terjaga. Non-Performing Loan (NPL) tercatat di level 2,28 persen, sementara Loan at Risk (LaR) turun ke 9,68 persen.

“Resiliensi perbankan Indonesia masih kuat. Namun OJK tetap mewaspadai potensi risiko global yang bisa memengaruhi stabilitas sistem keuangan,” kata Dian dalam keterangan resmi, Minggu (24/8).

OJK menilai likuiditas bank juga berada pada kondisi aman. Rasio AL/NCD tercatat 119,43 persen dan AL/DPK 27,08 persen, masing-masing jauh di atas threshold 50 persen dan 10 persen. Rasio kecukupan modal (CAR) juga tinggi di angka 25,81 persen, yang menunjukkan kesiapan bank menyerap risiko ke depan.

Menurut Dian, kondisi ini memperlihatkan bahwa perbankan Indonesia siap menghadapi dinamika ekonomi global. Meski begitu, OJK tetap memperkuat pengawasan dan berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kepercayaan publik.

“OJK akan terus memastikan fungsi intermediasi berjalan sehat dan stabilitas sistem perbankan terjaga,” ujarnya.

Sebelumnya, OJK mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7 persen (yoy) hingga Juli 2025, sehingga turut menopang penguatan likuiditas. Pertumbuhan kredit juga didorong sektor ekspor seperti pertambangan dan perkebunan, serta transportasi, industri, dan jasa sosial.

Dian menyebutkan, meski kondisi global menekan perdagangan, perekonomian domestik masih tumbuh solid. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II-2025 tumbuh 5,12 persen yoy, lebih tinggi dari perkiraan 4,8 persen. Surplus neraca perdagangan juga berlanjut dengan cadangan devisa tetap tinggi.

“OJK akan terus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas perbankan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” kata Dian.

6 Polisi Terluka Saat Pengamanan Unjuk Rasa Menolak Tunjangan Mewah DPR di Medan

disrupsi.id - Medan | Enam personel kepolisian mengalami luka luka saat mengamankan aksi unjuk rasa menolak tunjangan mewah anggota DPR di Gedung DPRD Sumut, Jalan Diponegoro Medan pada Selasa (26/8/2025).

"Saat aksi unjuk rasa, bentrokan tidak terhindarkan dan mengakibatkan sejumlah personel mengalami luka," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (27/8/2025).

Dia menyebutkan saat aksi unjuk rasa berlangsung, massa menyampaikan aspirasi terkait tuntutan penghapusan tunjangan mewah anggota DPR. Namun, situasi berubah memanas ketika massa mencoba merobohkan gerbang utama DPRD dengan menggunakan tali tambang.

"Aksi itu memicu bentrokan. Massa melempari aparat dengan batu dan petasan, bahkan sempat mencoba menaiki kendaraan water cannon yang dikerahkan polisi untuk mengurai kerumunan," sebutnya.

Aparat gabungan pun dikerahkan dengan kekuatan penuh. Dari Polda Sumut, diturunkan 2 SSK Dit Samapta (200 personel), 2 SSK Brimob (200 personel), serta unsur Reserse dan Intel. Sementara Polrestabes Medan mengerahkan 380 personel.

"Mereka membentuk barisan pertahanan lengkap dengan perlengkapan anti huru-hara untuk mencegah massa memasuki Gedung DPRD," pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, personel Dit Samapta Polda Sumut dirujuk ke RS Bhayangkara yakni Bripda Rio William Rapmagabe Silalahi mengalami cidera tangan kiri usai tertimpa massa.

Lalu Bripda Rikoanan mengalami cidera kaki dan kepala akibat pintu gerbang roboh serta dikeroyok massa, dan Bripda Royanto Hutasoit mengalami luka robek di kepala kanan dekat telinga, telah dijahit.

Selain itu, dari Polrestabes Medan tercatat Ipda Hesti Hutajulu terjatuh ke arah ban terbakar, Brigadir Anwar mengalami luka di dengkul akibat lemparan batu serta Bripda Daniel Silitonga luka di pipi terkena bambu.

"Seluruh personel yang terluka sudah mendapat perawatan medis. Polri tetap menjamin kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis tidak bisa ditolerir karena membahayakan masyarakat maupun petugas," jelasnya. (*)

DPRD Tapteng Protes Bupati Masinton Gunakan Rp 3 Miliar untuk HUT dari APBD Belum Disahkan

disrupsi.id - Tapteng | DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyampaikan protes karena Bupati Tapteng Masinton Pasaribu disebut menggunakan anggaran Rp 3 miliar untuk membuat acara Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tapteng. Anggaran itu disebut DPRD digunakan menggunakan P-APBD yang belum disahkan.

"Kita dari DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, melaksanakan tugas, diperintahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal untuk menyampaikan laporan keberatan penggunaan anggaran P-APBD sebelum penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2025," kata anggota Badan Anggaran DPRD Tapteng, Musliadi Simanjuntak dalam keterangan, Selasa (25/8/2025).

Musliadi yang didampingi anggota Banggar lainnya, Abdul Basir Situmeang dan Antonius Hutabarat, menyebut jika sebenarnya pembahasan P-APBD Tapteng 2025 sudah dilakukan. Rapat pembahasan sudah dilakukan sejak 5 Agustus 2025.

Pembahasan itu kemudian buntu ketika membahas soal rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membuat program pembangunan jogging track di Pantai Pandan, Kecamatan Pandan. Anggaran untuk pembangunan itu rencananya Rp 3 miliar. Pemkab Tapteng juga mengusulkan kegiatan dalam rangka HUT ke-80 Tapteng. Meski anggarannya masih diusulkan, ternyata kegiatan untuk HUT itu sudah berjalan.

"Bahwa pengelolaan anggaran yang cukup fantastis kita nilai untuk peringatan HUT hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ini. DPRD menilai terjadi pemborosan, pada acara seremonial yang berlebihan. Hal ini sangat bertentangan dengan imbauan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tidak menggambarkan situasi yang sedang efisiensi," sebut Musliadi.

Musliadi menyebut pihaknya pun menyampaikan keberatan dengan kegiatan yang dikerjakan menggunakan anggaran Rp 3 miliar ini. Anggaran ini bahkan disebut Musliadi belum disahkan.

"Yang diusulkan dalam P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025. Padahal pembahasan KUA-PPAS P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah ini masih berlangsung, akan tetapi sudah digunakan anggarannya," tutur Musliadi.

DPRD menilai penggunaan anggaran daerah sebelum adanya persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penetapan APBD yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah, merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kita melihat ini tidak berdasarkan hukum. Kita khawatir ini menjerat DPRD. Makanya kita menyampaikan laporan sekaligus berkonsultasi dengan dinas (di Pemprov Sumut) terkait," jelasnya.

Musliadi mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan adanya kegiatan HUT Pemkab Tapteng. Namun menurutnya, kegiatan itu bisa dilakukan secara sederhana. Karena sejumlah program ini mereka tolak, pembahasan KUA-PPAS ini terhenti.

"DPRD melakukan skors, namun saat rapat kembali dibuka pihak Pemkab Tapteng tidak kunjung datang," sebutnya.

Musliadi menyebut pihaknya sudah bersurat dengan Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumut, hingga BPK RI Perwakilan Sumut mengenai persoalan penggunaan P-APBD Tapteng ini. DPRD Tapteng menunggu adanya masukan dari pihak-pihak yang mereka surati.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti langkah Pemkab Tapteng yang sempat mau menghentikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa. Bahkan, ada mahasiswa yang terancam gagal menyelesaikan kuliah karena beasiswa yang dihentikan.

"Padahal sudah semester akhir," ujar Abdul Basir.

Langkah Pemkab Tapteng ini dinilai aneh karena berniat menghapuskan beasiswa pendidikan. Namun membuat acara hari jadi Tapteng dengan angggaran yang fantastis. Persoalan beasiswa itu kini sudah diselesaikan usai Pemkab Tapteng batal menghentikan beasiswa kepada para mahasiswa itu.

"Beasiswa itu pun kita dorong terus baru nggak jadi dibatalkan," jelasnya. (*)

Ricuh Aksi Demo Tolak Tunjangan DPR di Medan, 39 Orang Provokator Ditangkap

disrupsi.id - Medan | Polisi menangkap 39 orang dari massa aksi protes tunjangan mewah anggota DPR di depan Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (26/8/2025). Puluhan orang yang ditangkap itu diduga merupakan provokator maupun terlibat kerusuhan.

"Polisi mengamankan 39 orang yang diduga sebagai provokator maupun pelaku anarkis, terdiri dari 15 mahasiswa dan 24 non-mahasiswa," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan.

Dia menyebutkan aksi yang digelar massa pada awalnya berjalan tertib. Namun belakangan memanas setelah sekelompok massa merobohkan pagar gerbang DPRD Sumut.

"Tak hanya itu massa juga melakukan pelemparan batu, botol minuman serta petasan ke arah petugas," sebutnya.

Untuk mencegah kerusuhan semakin meluas, aparat bertindak tegas. Namun dia mengklaim aparat tetap mengedepankan prinsip persuasif dengan menangkap massa yang diduga sebagai provokator dan yang melakukan aksi anarkis.

"Puluhan orang tersebut dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," paparnya.

Ferry Walintukan, menegaskan langkah pengamanan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Kami menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi apabila aksi dilakukan dengan cara anarkis hingga merusak fasilitas dan melukai petugas, maka aparat wajib bertindak,” ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi terhadap sebagian besar peserta aksi yang tetap tertib dan kooperatif. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan hingga menimbulkan gangguan kamtibmas.

“Polri selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Namun, keselamatan masyarakat, termasuk peserta aksi sendiri, tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Hingga sekitar pukul 19.00 Wib, kondisi di sekitar Gedung DPRD Sumut sudah berangsur kondusif. Aparat gabungan dari Polda Sumut dan Polrestabes Medan masih bersiaga untuk memastikan keamanan serta mencegah terulangnya kericuhan. (*)

DPRD Medan Bahas Ranperda Pencegahan Kebakaran, Hanya 5 dari 60 Hydrant Berfungsi

Disrupsi.id, Medan - DPRD Kota Medan melalui Panitia Khusus (Pansus) kembali menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Gedung DPRD, Senin (25/8). Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution bersama Wakil Ketua Lailatul Badri, dengan menghadirkan perwakilan Dinas Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran (P2K), Perumda Tirtanadi, PLN, serta Bagian Hukum Pemko Medan.

Dalam rapat terungkap kondisi memprihatinkan, dari total 60 hydrant yang ada di Medan, hanya lima unit yang berfungsi. Hal ini menjadi perhatian utama DPRD agar penyediaan sumber air seperti hydrant dan tandon diatur secara tegas dalam Perda.

“Ini sangat memprihatinkan. Dalam Perda nanti harus diatur soal tanggung jawab dan perawatan fasilitas ini. Kami minta Dinas P2K segera berkoordinasi dengan Perumda Tirtanadi dan PLN,” ujar Edwin Sugesti.

Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, menekankan agar Dinas P2K menyampaikan secara rinci jumlah hydrant yang dibutuhkan saat ini. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi lokasi-lokasi penempatan hydrant dan tandon agar lebih efektif dalam penanganan kebakaran.

“Kalau memang titik-titiknya perlu ditambah atau dipindah, segera lakukan koordinasi. Begitu juga dengan PLN, harus aktif mengawasi instalasi dan pencurian arus listrik, karena ini juga bisa memicu kebakaran,” kata Lailatul yang akrab disapa Lela.

Perwakilan Perumda Tirtanadi, Dedi Gusman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pelaksanaan Perda ini. Ia mengakui selama ini kurangnya koordinasi menyebabkan tidak terpantau dengan baik kondisi hydrant yang ada.

“Ke depan kami siap berkolaborasi dan memberikan masukan titik-titik mana yang memiliki sumber air besar dan hydrant yang perlu segera difungsikan kembali,” jelas Dedi.

Kepala Dinas P2K, M Yunus, menambahkan pihaknya akan segera menyusun kajian kebutuhan hydrant dan tandon, berikut sistem perawatan yang akan dimasukkan dalam aturan.

“Kami siap berkoordinasi agar seluruh sarana pendukung pemadaman kebakaran bisa berfungsi optimal. Kajian menyeluruh akan kami lakukan untuk menentukan prioritas lokasi dan kebutuhan teknis lainnya,” katanya.

Ranperda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kota Medan dari risiko kebakaran, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang jelas. (pujo)