Dorong Peningkatan Ekonomi di Daerah 3T, Pertamina Resmikan 7 Titik BBM Satu Harga Klaster Sumatera

disrupsi.id - Medan | PT Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan meresmikan tujuh titik Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Klaster Sumatera.

Tujuh lembaga penyalur yang diresmikan mencakup berbagai provinsi, termasuk Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Acara peresmian berlangsung di Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Sumatera Barat.

Di Aceh, lokasi penyalur berada di Danau Paris dan Teupah Tengah, sementara di Kepulauan Riau terdapat di Palmatak dan Durai Karimun. Provinsi Bengkulu memiliki satu penyalur di Air Napal, Sumatera Barat di Kabupaten Mentawai, dan Sumatera Selatan di Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

Pj Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando menyampaikan rasa terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas atas kehadiran SPBU BBM Satu Harga. Ia menekankan bahwa kehadiran lembaga penyalur ini akan mempermudah akses masyarakat Mentawai terhadap bahan bakar dengan harga yang terjangkau.

"Kami berharap SPBU ini dapat mengatasi masalah akses bahan bakar subsidi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat," ungkap Fernando.

Sementara itu, Saleh Abdurrahman, perwakilan dari BPH Migas, menegaskan bahwa program BBM Satu Harga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T. Program ini juga bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi yang cepat dan tepat sasaran.

"Harapan kami adalah ekonomi di daerah ini semakin berkembang, sehingga tujuan dari program BBM Satu Harga dapat tercapai," tambah Saleh.

Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengungkapkan sejak 2017 hingga September 2024, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 542 lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia, dengan 84 titik di Sumatera.

"Hingga akhir 2024, Pertamina menargetkan untuk mengoperasikan 573 titik lembaga penyalur. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan target 71 titik BBM Satu Harga pada tahun 2024 tepat waktu," jelas Ega.

Ega juga menekankan bahwa program BBM Satu Harga merupakan wujud nyata komitmen Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di daerah 3T. Ia mencatat bahwa volume penyaluran BBM Satu Harga terus meningkat, dengan total penyaluran mencapai 424.060 KL hingga September 2024.

"Dukungan dari lembaga penyalur sangat penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan dengan baik dan tepat sasaran," pungkas Ega.

Dengan langkah ini, Pertamina Patra Niaga menunjukkan dedikasinya untuk meningkatkan akses energi di daerah-daerah yang membutuhkan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. (*) 

Sumatranomics: Ajang Inovasi Riset untuk Kemajuan Ekonomi Sumatera Utara

disrupsi.id - Medan | Di era yang dipenuhi ketidakpastian global, Sumatera Utara (Sumut) semakin gencar mendorong penggunaan riset dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hal ini terungkap dalam Annual Conference 5th Sumatranomics yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Kamis (31/10/2024).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Arief S Trinugroho, menegaskan urgensi kebijakan berbasis ilmiah untuk mengatasi berbagai tantangan terkini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam menghasilkan riset yang implementatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

"Sumatranomics menjadi wadah yang sangat baik bagi akademisi dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Sumut melalui riset-riset inovatif," ujar Arief.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, I Gede Putu Wira Kusuma mengapresiasi kualitas paper yang semakin meningkat dan implementatif meskipun jumlah paper yang masuk tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

"Paper yang masuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sektor riil dan memberikan solusi konkret untuk meningkatkan perekonomian daerah," ungkap Wira.

Sumatranomics menjadi bukti nyata komitmen Sumut dalam mengoptimalkan potensi daerah melalui riset dan inovasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan stakeholders diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi dinamika global. (*) 

Tingkatkan Kenyamanan Penumpang, 7 Stasiun Kereta Api di Sumut Dibenahi

disrupsi.id - Medan | PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara bersiap menyambut musim liburan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan melakukan peningkatan layanan melalui renovasi beberapa stasiun strategis. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin menjelaskan bahwa proyek renovasi ini mencakup tujuh stasiun utama, termasuk Stasiun Binjai, Kisaran, Tanjung Balai, Dolok Merangir, Baja Linggei, Bandar Tinggi, dan Rampah.

"Kami fokus pada perbaikan infrastruktur vital seperti atap, lantai, toilet, ruang tunggu, dan mushola. Selain itu, kami juga mengembalikan warna asli kayu pada kusen pintu dan jendela untuk menciptakan nuansa klasik yang elegan," ujarnya.

Renovasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga mendorong pertumbuhan wisatawan yang menggunakan kereta api sebagai moda transportasi utama ke berbagai destinasi di Sumatera Utara.

"Dengan fasilitas yang lebih baik, kami optimis dapat menarik lebih banyak penumpang dan wisatawan," tambah Anwar.

Data terkini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap layanan kereta api di wilayah ini. Stasiun Medan mencatat rata-rata 8.000 penumpang per hari, sementara Stasiun Binjai melayani sekitar 5.800 penumpang setiap harinya. Angka ini mencakup pengguna layanan kereta api antar kota dan perkotaan.

Selain fokus pada kenyamanan penumpang, KAI juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Renovasi juga dilakukan pada kantor-kantor unit pelaksana teknis di wilayah Divre I Sumatera Utara.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan kualitas layanan secara keseluruhan," jelas Anwar.

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang KAI untuk meningkatkan daya saing transportasi kereta api di tengah berkembangnya opsi transportasi lainnya. Dengan memadukan unsur kenyamanan, efisiensi, dan nilai historis, KAI berharap dapat memberikan pengalaman perjalanan yang unik dan berkesan bagi para penumpang.

Melalui upaya peningkatan layanan ini, KAI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah penumpang, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi di Sumatera Utara. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

(*)

3 Tersangka Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau Rp1 Miliar Ditahan

disrupsi.id - Medan | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara mengambil langkah tegas dengan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penataan Situs Benteng Putri Hijau di Kabupaten Deliserdang. Proyek yang seharusnya melestarikan warisan sejarah ini justru ternodai oleh tindakan korupsi yang merugikan negara hingga Rp1 miliar.

Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting mengatakan ketiga tersangka yang kini mendekam di balik jeruji besi adalah JP: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sumut; RGM: Konsultan Pengawas proyek dan RS: Rekanan proyek

Kasus ini terungkap setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tim Pidsus) Kejati Sumut menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek penataan Situs Benteng Putri Hijau. Proyek yang didanai APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2022 senilai Rp3.995.670.000 ini ternyata menyisakan sejumlah masalah.

"Pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Proyek ini mengalami dua kali addendum, mengindikasikan buruknya perencanaan dan manajemen proyek. Selain itu terjadi Kekurangan volume pekerjaan. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati, mengisyaratkan potensi penggelembungan anggaran, " ujarnya

Ahli Auditor Kejati Sumut memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp1 miliar. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penahanan terhadap JP, RGM, dan RS dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup. Ketiganya ditahan selama 20 hari terhitung mulai 31 Oktober 2024 hingga 19 November 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.

"Penahanan ini diharapkan dapat memperlancar proses penyidikan dan mengungkap tuntas kasus korupsi yang mencoreng upaya pelestarian situs bersejarah ini. Masyarakat pun menanti keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini, " ujarnya. (*) 

Bawaslu Sumut Ajak Masyarakat Berperan Aktif Dukung Pemilu Transparan dan Adil

disrupsi.id - Medan | Dalam upaya memastikan kelancaran Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, mengajak semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas. 

Ajakan ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi bersama berbagai pihak terkait yang berlangsung di Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dalam rangka menyukseskan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Aswin menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Semua pihak, baik dari sektor pemerintahan, partai politik, maupun organisasi masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan proses pemilu yang terbuka dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

“Pemilu adalah momen besar yang menentukan arah bangsa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam setiap tahapan pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi,” ungkap Aswin dalam sambutannya. 

Ia mengajak seluruh warga untuk aktif mengawasi jalannya pemilu guna memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip keadilan. Sebagai bagian dari ajakan tersebut, Aswin juga berharap bahwa dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi tonggak penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat yang penuh dalam pengawasan akan membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih dan terhindar dari manipulasi.

“Pemilu yang sukses dan berkualitas adalah hasil dari kolaborasi yang baik antara semua elemen masyarakat. Mari kita jaga integritas dan kepercayaan publik agar pemilu kali ini dapat memperkokoh fondasi demokrasi kita,” tambahnya.

Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Semua pihak yang terlibat dalam tugas negara diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau mendukung calon tertentu dalam Pemilu 2024. “Netralitas adalah syarat utama bagi terciptanya pemilu yang jujur dan adil,” jelasnya.

Hingga saat ini, Aswin mengungkapkan bahwa belum ada laporan pelanggaran serius terkait kampanye Pilkada yang tengah berlangsung, baik untuk Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten/Kota. Meski begitu, ia menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan partai politik, kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media jurnalis. 

Selain itu, sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum dan pengawasan pemilu turut memberikan masukan, seperti Kapolda yang diwakili oleh Kasubdit, Kejaksaan yang diwakili oleh fungsional jaksa, serta Kesbangpol yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Kesbangpol.

Tidak ketinggalan, para penggiat pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Nazir Salim Manik, seorang tokoh pemilu, turut hadir untuk memberikan pandangannya tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyukseskan pemilu mendatang. (*)

Relawan Blok Sumut Desak Kapolrestabes Medan Usut Anggaran Makan Rumah Dinas Walikota Medan

Disrupsi.id, Medan | Anggaran makan rumah dinas Walikota Medan yang mencapai Rp 5 juta per hari menuai sorotan tajam dari Wakil Ketua Relawan Blok Sumut (RBS), Asril Hasibuan. Ia secara terbuka menantang Kapolrestabes Medan yang baru, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, untuk mengusut tuntas penggunaan anggaran fantastis tersebut.

“Kita tantang Kombes Gidion untuk memeriksa anggaran makan rumah dinas Walikota Medan. Besar itu, per harinya Rp. 5 juta. Anggaran makan dinas menteri per hari saja Rp. 3 juta diperiksa KPK, itu SYL mantan menteri pertanian,” ujar Asril Hasibuan, Kamis (31/10/2024).

Asril yang juga menjabat sebagai Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi, mempertanyakan transparansi dana konsumsi harian tersebut, yang sejak 2021 telah dialokasikan oleh bagian umum Pemko Medan. Sementara, lanjut Asril, warga Kota Medan sangat sulit datang apa lagi bertamu ke rumah dinas Walikota Medan sejak 2021 sampai sekarang.

“Pertanyaannya, apa benar-benar digunakan itu uang makan rumah dinas Walikota Medan yang Rp. 5 juta per hari itu? Jangan jangan uangnya masuk ke kantong pribadi. Pos anggarannya yang Rp. 5 juta itu boleh diperiksa di bagian umum Pemko Medan, ya jelas dari 2021 sampai sekarang” tegas Asril. 

Asril turut mengkritik Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion, yang dinilai lebih sering melakukan aktivitas seremonial, seperti meresmikan Pos Kamling dalam kegiatan bertajuk Jumat Curhat. Ia berharap Kombes Pol Gidion Arif lebih berfokus pada isu-isu krusial yang dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Medan, serta mempertegas komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran di lingkungan pemerintahan demi menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kalau hanya jadi relawan calon gubernur saja jadi pemegang tongkat komando, lebih baik bertugas di lemdik Polri saja. Berpahala lagi dengan ilmu yang disampaikan ke siswa," tutup Asril.

Pj. Gubsu Agus Fatoni Janji Tindak Tegas PNS yang Diduga Tidak Netral di Pilkada Binjai

Disrupsi.id, Medan | Menanggapi laporan keterlibatan seorang ASN Dinas PUPR Sumatera Utara sebagai ketua relawan salah satu pasangan calon walikota dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Binjai, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, memastikan akan menindak tegas Yudi Irawan dan seluruh PNS di Sumut jika terbukti tidak netral di Pilgub Sumut.

Ia menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut diwajibkan untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan.

Dalam pernyataannya, Agus Fatoni berjanji bahwa pemeriksaan terkait dugaan ketidaknetralan Yudi Irawan akan tetap berjalan sesuai prosedur yang tengah dilakukan oleh Bawaslu dan Inspektorat.

Setelah pemeriksaan rampung dan bukti-bukti ditemukan, Pemprov Sumut akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. 

“Terima kasih infonya. Kami tindaklanjuti. Biar berproses pemeriksaan Bawaslu dan Inspektorat. Baru ditentukan sanksi sesuai aturan,” kata Agus Fatoni, Rabu (30/10/2024).

Nama Yudi Irawan sebelumnya ramai diperbincangkan setelah diketahui terlibat aktif sebagai ketua relawan rumah aspirasi untuk salah satu paslon wali kota Binjai, dan kabarnya juga sebagai tim sukses dari salah satu paslon Gubernur Sumatera Utara. 

Yudi yang juga menjabat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR di Kota Binjai, diduga melanggar aturan yang melarang ASN berpihak atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, ia tercatat sebagai anggota pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai.

Agus Fatoni juga menegaskan bahwa setiap ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas akan dikenakan sanksi tegas. Ia menyoroti pentingnya netralitas ASN demi menjaga kredibilitas lembaga pemerintah di tengah kontestasi Pilkada. 

“Setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Bawaslu dan Inspektorat akan melakukan pemeriksaan. Apabila ada PNS terbukti bersalah dan tidak netral akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan,” tambahnya.

Polisi Dalami Temuan 1,56 Kg Kokain di Tanjungbalai, 2 Wanita Ditangkap

disrupsi.id - Tanjungbalai | Polda Sumut berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis kokain di Kota Tanjungbalai. Dua orang wanita berinisial F dan J ditangkap dengan barang bukti seberat 1,56 kilogram.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.

"Setelah penyelidikan, kami mengamankan dua wanita yang diduga akan menjual kokain," ujarnya

Penangkapan ini menunjukkan komitmen Polda Sumut dan jajarannya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Upaya ini merupakan langkah penting mengingat narkoba menjadi pemicu utama berbagai tindak kejahatan.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan Sumatera Utara bebas dari narkoba," tegas Irjen Pol Whisnu.

Kedua tersangka saat ini ditahan di Mapolres Tanjungbalai untuk proses hukum lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman berat sesuai undang-undang yang berlaku.

Polda Sumut masih mendalami pengakuan kedua tersangka, termasuk kemungkinan adanya jaringan internasional mengingat kokain merupakan jenis narkoba yang jarang ditemukan di Indonesia. Investigasi mendalam diperlukan untuk mengungkap asal-usul kokain dan membongkar jaringan peredarannya.

Kedua tersangka mengaku mendapatkan kokain tersebut dari keluarga mereka yang berprofesi sebagai nelayan. 

"Barang itu kami dapat dari suami saya waktu melaut. Katanya dari kapal yang tenggelam, kami hanya disuruh menjualkannya,” ujar salah satu tersangka

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan bahaya peredaran narkoba yang dapat menyasar siapa saja. Kerjasama dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi sangat dibutuhkan untuk membantu aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. (*) 

Tingkatkan Keselamatan, 7 Perlintasan Liar di Sumut Ditutup

disrupsi.id - Medan | Dalam upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api (KA) dan pengguna jalan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, Dinas Perhubungan, TNI/Polri, serta pemerintah daerah, telah melaksanakan penutupan serentak terhadap tujuh titik perlintasan sebidang liar. 

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solihkin, menjelaskan bahwa penutupan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjamin keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan. 

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menutup tujuh titik perlintasan sebidang liar yang berpotensi membahayakan," ungkap Anwar.

Daftar Lokasi Perlintasan yang Ditutup 

Tujuh perlintasan sebidang yang ditutup mencakup:

1. Km 14 + 2/3 antara Stasiun Medan dan Binjai
2. Km 48 + 5/6 antara Stasiun Perbaungan dan Teluk Mengkudu
3. Km 68 + 5/6 antara Stasiun Situngir dan Pamingke
4. Km 159 + 8/9 antara Stasiun Kisaran dan Tanjung Balai
5. Km 88 + 085 antara Stasiun Pamingke dan Padang Halaban
6. Km 14 + 4/5 antara Stasiun Tanjung Gading dan Lalang
7. Km 138 + 9/0 antara Stasiun Sei Bejangkar dan Bunut

Penutupan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus ditutup demi keselamatan. Selain itu, pengelolaan perlintasan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 94/2018, yang menetapkan tanggung jawab pengelolaan perlintasan berdasarkan jenis jalan.

Statistik Perlintasan Sebidang di Sumut 

Saat ini, di wilayah PT KAI Divre I Sumut terdapat 412 perlintasan sebidang, di mana 121 di antaranya dilengkapi palang, sementara 291 lainnya tidak. Selain itu, terdapat 17 flyover dan 17 underpass yang berfungsi sebagai perlintasan tidak sebidang.

"Kami terus berupaya menutup perlintasan yang tidak aman. Pada tahun 2023, kami berhasil menutup 10 titik, dan pada tahun 2024 dari Januari hingga Oktober, kami telah menutup 39 perlintasan sebidang, " ucap Anwar.

Tindakan untuk Meningkatkan Keselamatan 

Untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, KAI mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018. "Keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama, karena potensi kerugian akibat kecelakaan sangat besar. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya pengelolaan yang baik di pintu perlintasan," tambah Anwar.

Data mencatat bahwa dari Januari hingga Oktober 2024, terjadi 51 kecelakaan di perlintasan sebidang, yang mengakibatkan 24 korban jiwa, 17 luka berat, dan 16 luka ringan. KAI mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.

"Kami meminta agar pengguna jalan selalu berhenti dan melihat situasi sekeliling sebelum melintas. Selain itu, jangan sekali-kali membuat perlintasan baru yang tidak resmi, karena ini sangat berbahaya bagi keselamatan kita semua," tutup Anwar.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api di Sumatera Utara dapat terjaga dengan lebih baik. (*) 

PNS Pemprov Sumut Diduga Jadi Ketua Relawan Paslon di Pilkada Binjai, Netralitas ASN Dipertanyakan

Yudi Irawan

Disrupsi.id, Medan - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali dipertanyakan menyusul dugaan keterlibatan seorang PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon (paslon) Walikota Binjai pada Pilkada Serentak 2024.

Oknum PNS yang diketahui bernama Yudi Irawan tersebut diduga menjabat sebagai ketua relawan rumah aspirasi salah satu paslon Walikota Binjai, yang juga dikabarkan sebagai tim sukses dari salah satu paslon Gubernur Sumatera Utara. 

Yudi, yang bertugas di UPT Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai, juga tercatat sebagai pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memeriksa Yudi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN ini. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Aldun, membenarkan bahwa Yudi Irawan merupakan staf di Dinas PUPR dan telah diperiksa oleh Bawaslu serta Inspektorat Provinsi. 

"Iya,staf dia. Sudah diperiksa Bawaslu juga. Sekarang lagi dalam proses di inspektorat. Soal sanksi, tanyakan saja langsung ke inspektorat," ujar Aldun pada Rabu (30/10/2024).

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, beserta jajaran Forkopimda, termasuk Wakapolda Brigjen Pol. Rony S, Pangdam I/BB Mayjen TNI M. Hasan, dan Kajatisu Idianto, telah menegaskan komitmen netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.

Dugaan keterlibatan Yudi Irawan dalam kegiatan kampanye ini tentu mencederai komitmen tersebut dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Masyarakat berharap agar Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku jika Yudi Irawan terbukti melanggar netralitas ASN.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Yudi Irawan mengenai dugaan keterlibatannya dalam kegiatan kampanye Pilkada Kota Binjai.

Komitmen Polda Sumut: Netralitas Polri Dijamin di Pilkada 2024

disrupsi.id - Medan | Polda Sumatera Utara komitmen untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme Polri.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menegaskan netralitas Polri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam konteks politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. 

"Kami berkomitmen untuk menjaga kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan profesionalisme yang tinggi," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Hadi menyoroti bahwa dalam ayat 2, diatur bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih maupun dipilih dalam pemilihan umum. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa setiap pejabat Polri harus menjaga netralitas dalam kehidupan politik.

Polda Sumut juga mengacu pada Surat Telegram Kapolri, termasuk STR/246/III/OPS.1.3/2022 yang dikeluarkan pada 22 Maret 2022, serta ST/2407/X/HUK 7.1/2023 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2023, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas Polri dalam politik.

Kombes Hadi menambahkan bahwa Polda Sumut akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh personel melalui berbagai platform media sosial untuk menghindari perilaku yang tidak netral, termasuk dalam cara berfoto yang tidak menunjukkan simbol-simbol peserta pemilu.

“Tugas kami adalah memberikan pengamanan dan memastikan semua tahapan pemilu berlangsung dengan aman, damai, dan bermartabat,” tutupnya.

Dengan komitmen ini, Polda Sumut berharap dapat menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada 2024, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (*) 

Rahudman Harahap Dukung Edy Rahmayadi Lanjutkan Kepemimpinan Sumut

disrupsi.id - Medan | Mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap secara tegas mendukung pasangan calon gubernur Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala untuk Pilkada Sumut 2024. Rahudman memuji kepemimpinan Edy yang telah ia saksikan selama menjabat Gubernur Sumut periode 2018-2023.

"Edy Rahmayadi memiliki rekam jejak yang jelas sebagai pemimpin, serta komitmen kuat untuk memajukan Sumatera Utara yang bermartabat. Beliau layak melanjutkan kepemimpinan," ujar Rahudman saat menghadiri peringatan Milad ke-3 Parsadaan Boru Harahap (Parboha) Sumut di Medan, Selasa (29/10/2024).

Sosok Pemimpin Tegas dan Visioner

Menurut Rahudman, Edy Rahmayadi dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tidak mudah diatur, terutama ketika menyangkut kepentingan rakyat. Kepemimpinannya yang visioner menjadikannya tokoh yang dihormati. "Beliau tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, tapi lebih kepada bagaimana membangun Sumut ke depan," ujarnya.

Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad, dinilai memiliki integritas tinggi serta komitmen yang kuat dalam mengembangkan Sumut di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Dukungan Masyarakat Harahap

Pada kesempatan yang sama, Ketua Parboha Sumut, Dewi Harahap, turut mengajak warga bermarga Harahap dan marga-marga lainnya di Sumut untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan Edy-Hasan. Ia yakin, pasangan ini dapat melanjutkan program pembangunan dan membawa Sumut menjadi provinsi yang bermartabat.

"Kami percaya, Edy-Hasan adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan perubahan di Sumut. Mereka mampu memajukan berbagai sektor strategis, seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata," ujar Dewi.

Pelestarian Budaya Lokal dalam Membangun Sumut

Edy Rahmayadi, dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Harahap. Ia juga menyoroti pentingnya pelestarian adat dan budaya Mandailing sebagai bagian dari kekuatan untuk membangun Sumut. "Kearifan lokal adalah identitas kita. Dengan budaya yang kokoh, kita dapat bersama-sama membangun Sumut yang lebih baik," ujarnya.

Di akhir acara, Edy Rahmayadi bersama istrinya, Nawal Lubis, menerima upah-upah atau doa adat Mandailing, simbol harapan agar mereka diberi kesehatan dan kelancaran dalam Pilkada Sumut 2024 mendatang.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, Edy Rahmayadi berharap proses pemilihan gubernur berjalan sesuai aturan, dengan tetap menghormati prinsip demokrasi yang ada. "Mari kita hormati hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya," tutupnya. (*)

Gelar Rakerda 2024, Partai Buruh Sumut Fokus Menangkan Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024

Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamonangan, Sekjen Partai Buruh, Ferry Nuzarli, Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henry Saragih.

Disrupsi.id, Medan - Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2024 dengan semangat untuk menyatukan kekuatan dalam memenangkan Pilkada serentak di Sumut. Rakerda yang bertemakan "Satukan Kekuatan Menangkan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumatera Utara. Rakyat Sejahtera Sumut Bermartabat" ini berlangsung selama dua hari, pada 28-29 Oktober 2024, bertempat di Hotel Grand Antares, Medan.

Acara Rakerda dihadiri sejumlah tokoh penting dari Partai Buruh, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferry Nuzarli, yang mewakili Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henry Saragih. Selain itu, hadir juga Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, Sekretaris Ijon Tuah Hamonangan Purba, dan seluruh pengurus Partai Buruh dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Calon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, turut hadir sebagai bentuk dukungan partai terhadap pencalonannya.

Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menjelaskan bahwa Rakerda kali ini difokuskan untuk merumuskan strategi pemenangan, khususnya bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. 

Selain di tingkat provinsi, Partai Buruh juga mengusung kandidat di 24 kabupaten/kota untuk posisi Bupati dan Wali Kota. 

“Untuk itu, Rakerda ini, kita akan mematangkan lagi khusus di Sumut untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai Buruh kita pastikan lagi menyumbang ratusan ribu suara dari partai serta seluruh anggota dan keluarga untuk memenangkan Edy Rahmayadi,” ungkap Willy.

Lebih lanjut, Willy menyampaikan bahwa Edy Rahmayadi memiliki program yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, terutama buruh, petani, dan nelayan. Dukungan Partai Buruh terhadap Edy dianggap tepat karena ia berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. 

“Jadi kita anggap ini tepat, karena Partai Buruh ini adalah simbol rakyat kecil. Karena itu kami pastikan mendukung Edy Rahmayadi,” tegasnya.

Edy Rahmayadi dalam sambutannya menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan buruh, termasuk upah layak yang sesuai dengan kondisi ekonomi setempat dan stabilitas harga kebutuhan pokok. 

"Yang diperlukan buruh lah, UMR yang layak. Dicocokkan dengan kondisi yang ada di wilayah itu. Tidak terjadi inflasi, tidak deflasi. Buruh itu, harus itu dia. Kalau dibesarkan bisa deflasi dia, kalau dikecilkan dia bisa inflasi dia. Ini lah kehadiran seorang pemimpin," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, UMR yang layak dengan kemampuan perusahaan. Jangan sampai UMR tinggi berimbas perusahaan yang tutup. Termasuk, menjaga kestabilan harga pangan sehingga UMR tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok dari buruh tersebut.

"Naikan gaji buruh, perusahaan tutup. Tak makan rakyat semua nanti. Seharusnya, harganya (kebutuhan) yang dicocokkan. Turunkan harga, itu lah kebijakan Gubernur," imbuhnya.

Edy juga berkeinginan Partai Buruh memiliki perwakilan di legislatif, yakni di DPRD Sumut hingga DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga mampu menyerap aspirasi para buruh untuk disampaikan kepada Pemerintah.

"Saya akan membesarkan Partai Buruh, saya perlu legislatif di tingkat DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota. Kalau pusat saya tidak ikut campur, karena bukan wewenang saya," pungkasnya.

Underpass H.M. Yamin Medan Hampir Rampung, Siap Kurangi Kemacetan di Akhir Tahun

disrupsi.id - Medan | Proyek pembangunan Underpass H.M. Yamin di Medan kini telah mencapai 81,7 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan optimis proyek multiyears senilai Rp170 miliar ini akan rampung sesuai jadwal.

Menurut Plh. Kepala Dinas SDABMBK Medan, Gibson Panjaitan, underpass ini dibangun dengan dana APBD Kota Medan dan ditargetkan selesai pada 12 Desember 2024. "Pembangunan ini mencakup berbagai pekerjaan, mulai dari pembuatan retaining wall (dinding penahan tanah), pengecoran jalan, hingga pemasangan box untuk jalur atas Jalan H.M. Yamin dan reservoir," ungkap Gibson.

Gibson menjelaskan, sebagian jalan dan dinding penahan tanah sudah selesai dikerjakan. Underpass ini memiliki panjang 426 meter dengan lebar 10 meter, memberikan akses lebih luas bagi pengguna jalan dan membantu mengurai kemacetan di wilayah tersebut.

Saat ini, pengerjaan difokuskan pada pembangunan reservoir, yang nantinya akan berfungsi sebagai penampung air. Reservoir ini memiliki panjang 16,1 meter, lebar 9,6 meter, dan kedalaman 11,21 meter, serta dilengkapi pompa untuk mengalirkan air ke Sungai Deli melalui subdrain di Jalan Tembakau Deli.

Pembangunan underpass ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan di Medan, sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas yang berdampak positif pada perekonomian lokal. Selain mengatasi kemacetan, proyek ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Medan melalui infrastruktur yang lebih modern dan efektif. (*) 

79 Tahun PLN: Inovasi Energi Bersih dan Dukungan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

disrupsi.id - Medan | Pada 27 Oktober, Indonesia memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-79, menandai hampir delapan dekade peran PT PLN (Persero) dalam menerangi nusantara. Dengan tema "Energi Baru untuk Indonesia Maju," PLN berupaya berinovasi dalam menyediakan energi bersih yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam peringatan HLN yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, menyampaikan bahwa PLN mengusung semangat pemuda untuk terus mengokohkan perannya sebagai fondasi pembangunan nasional.

"PLN tidak hanya bertugas menyediakan listrik andal, tetapi juga menjaga lingkungan, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan menjadi motor kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Darmawan.

PLN berkomitmen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dengan listrik hijau yang andal dan merata. Ini sejalan dengan target pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan melalui akses energi yang berkelanjutan.

Transformasi PLN: Dari Penyediaan Listrik ke Energi Bersih

Seiring berjalannya waktu, PLN terus melakukan transformasi di berbagai lini, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Dalam empat tahun terakhir, perusahaan ini merombak proses bisnisnya menjadi lebih sederhana, cepat, dan responsif. Langkah ini termasuk mengonsolidasi aset-aset perusahaan menjadi lebih terstruktur dalam bentuk holding dan subholding, serta mengimplementasikan modernisasi dan digitalisasi di berbagai sektor.

Buah dari upaya transformasi ini tampak dalam ketahanan PLN di masa pandemi COVID-19. Ketika banyak perusahaan besar mengalami kemunduran, PLN justru mencatatkan pendapatan listrik tertinggi dalam sejarahnya. Kekompakan dan semangat gotong-royong menjadi modal utama bagi PLN untuk tetap tangguh di tengah situasi krisis.

Mendukung Transisi Energi untuk Masa Depan yang Lebih Hijau

Sebagai bagian dari tanggung jawab global menghadapi perubahan iklim, PLN kini menggeser fokus pengembangan energinya dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Darmawan menjelaskan bahwa misi PLN kini lebih dari sekadar penyediaan listrik, tetapi juga mencakup penyediaan energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan. "Kami berkomitmen untuk menyediakan energi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

Ke depannya, PLN menargetkan untuk menjadi perusahaan energi terkemuka, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi di dunia. “Transformasi ini adalah tantangan besar sekaligus peluang untuk PLN, demi menciptakan masa depan yang lebih kokoh dan berdaya saing tinggi di kancah global,” tambah Darmawan.

Sejarah Listrik di Indonesia: Dari Era Kolonial hingga Masa Kini

Perjalanan kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika listrik pertama kali digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk operasional perusahaan, seperti pabrik gula dan jalur kereta api. Pada tahun 1927, s'Lands Waterkracht Bedriven (LWB) dibentuk sebagai perusahaan listrik negara, yang mengelola berbagai pembangkit listrik di wilayah Indonesia. Pendirian LWB menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya penyediaan listrik bagi masyarakat luas.

Dengan sejarah panjang ini, HLN ke-79 menjadi momen refleksi bagi PLN dan masyarakat untuk mengingat peran penting kelistrikan dalam pembangunan Indonesia. Transformasi yang dijalankan PLN saat ini diharapkan dapat membuka babak baru bagi energi bersih yang andal dan merata di Indonesia. (*) 

Debat Perdana Pilgub Sumut Bobby Nasution vs Edy Rahmayadi, Ini Tema dan Panelisnya

disrupsi.id - Medan | Debat terbuka perdana untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 akan berlangsung pada Rabu, 30 Oktober 2024, di Hotel Mercure Medan. Dalam debat tersebut akan bertemu dua pasangan calon, yaitu Bobby Nasution-Surya (paslon 01) dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala (paslon 02).

Acara ini akan disiarkan langsung dan diharapkan memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai visi dan misi kedua paslon. Debat tersebut akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Tema Debat: Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Komisioner KPU Sumut, Sitori Mendrofa, mengungkapkan bahwa tema utama dalam debat ini adalah "Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat." Tema ini dipilih untuk memberikan ruang bagi kedua pasangan calon memaparkan strategi mereka dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Sumatera Utara. Debat ini akan dijaga ketat oleh aparat kepolisian, mengingat tingginya antusiasme pendukung.

Dalam debat ini, setiap pasangan calon akan didampingi maksimal 75 pendukung, termasuk pimpinan partai politik yang mengusung mereka. Pembatasan jumlah pendukung dilakukan guna menjaga kelancaran dan keamanan acara.

Panelis dan Moderator Profesional

Debat akan dibimbing oleh dua moderator berpengalaman, Gina Vebriona dan Dedy Suyanda. Selain itu, sembilan panelis berpengalaman dari berbagai bidang telah dipilih untuk menggali pandangan dan kebijakan dari kedua paslon. Mereka adalah Dr. Nispul Khair, Dr. Hatta Ridho, Dadang Darmawan Pasaribu, Prof. Dr. Hisarma Saragih, Dr. Mahmul Siregar, Dr. Moammar Andar Roemare Siregar, Prof. Dr. Hasan Sazali, Assoc. Prof. Mujahiddin, dan Dr. Zakaria Siregar. Kehadiran panelis ini diharapkan mampu mengarahkan debat ke topik yang relevan dan mendalam.

Profil Singkat Kedua Pasangan Calon

Paslon 01, Bobby Nasution-Surya, didukung oleh sepuluh partai besar, seperti Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Bobby Nasution, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan, dikenal sebagai sosok muda yang berpengaruh, juga merupakan menantu mantan Presiden Jokowi. Pasangannya, Surya, adalah Bupati Asahan yang sudah berpengalaman di pemerintahan daerah.

Di sisi lain, paslon 02, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, membawa pengalaman yang berbeda. Edy Rahmayadi adalah mantan Gubernur Sumatera Utara dan eks Pangkostrad, didukung oleh koalisi partai seperti PDI Perjuangan dan Partai Gelora. Sementara itu, Hasan Basri Sagala sebelumnya berkiprah sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama RI dan aktif di Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Harapan Debat Perdana Pilgub Sumut 2024

Sitori Mendrofa menambahkan harapannya agar debat ini berjalan lancar sesuai aturan yang telah ditetapkan, termasuk tata tertib bagi pasangan calon dan pendukung. “Kami berharap agar kedua paslon memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan visi dan misi mereka serta mematuhi tata tertib yang berlaku,” ujarnya.

Dengan berlangsungnya debat ini, masyarakat Sumatera Utara diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang calon pemimpin yang mereka pilih. Visi dan misi yang ditawarkan masing-masing paslon diharapkan memberikan solusi konkret terhadap isu-isu yang ada di provinsi ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Debat perdana ini tidak hanya menjadi ajang adu gagasan, tetapi juga cerminan kesiapan kedua paslon untuk membawa Sumatera Utara ke arah yang lebih baik.

(*)

Relawan Blok Sumut: Menilik Prestasi Edy Rahmayadi yang Lebih Menonjol Dibanding Bobby Nasution

Disrupsi.id, Medan - Edy Rahmayadi, yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara dari 2018 hingga 2023, telah menunjukkan sejumlah prestasi yang signifikan selama masa kepemimpinannya. Kini, ia kembali mencalonkan diri untuk periode 2024-2029, bertekad melanjutkan berbagai program yang masih tertunda demi kemajuan Sumatera Utara.

Sekjen Relawan Blok Sumut (RBS), Riki Irawan, mengungkapkan bahwa kinerja Edy Rahmayadi selama menjabat jauh lebih nyata dibandingkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Riki mempertanyakan pencapaian Bobby yang telah menjabat sejak 2021.

"Hasil kerja Pak Edy tak sebanding dengan Bobby. Yang kita lihat dan ketahui dari investigasi RBS untuk 5 tahun lalu di Sumut. Kerja Bobby yang mana beres sejak 2021 hingga kini?," ujar Riki Irawan kepada wartawan di Medan, Selasa (29/10/2024).

Pembangunan Masjid Agung dan Proyek Infrastruktur

Salah satu prestasi utama Edy Rahmayadi adalah pembangunan Masjid Agung Medan, yang menjadi simbol kemajuan infrastruktur religius di Sumatera Utara. Sementara itu, proyek yang terlihat dari Bobby Nasution adalah revitalisasi Lapangan Merdeka dan Stadion Teladan di Medan..

Proyek Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu (FPLT)

Riki juga menyoroti keberhasilan Edy Rahmayadi dalam membangun Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu (FPLT) di Jalan Saparua KIM 4, Kabupaten Deliserdang, yang selesai pada 2020 oleh BUMN PT. Adhi Karya. 

Proyek Sport Center: Ide yang Digagas oleh Edy

Pada 2022, Edy menyediakan lahan 324 hektar yang telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang diperuntukkan bagi kawasan sport center.

Riki juga menegaskan bahwa ide untuk pembangunan sport center berasal dari Edy Rahmayadi, Tetapi 'digoreng' dan dijadikan bahan 'black campaign' dari calon sebelah. Padahal, Proses pembangunan sport center sendiri baru dimulai setelah Edy tidak lagi menjabat pada September 2023.

"Tapi idenya itu dari Pak Edy. Kawasan sport center itu untuk masyarakat Sumut," tambahnya.

Peningkatan Akses Pendidikan di Kepulauan Nias

Edy juga berkontribusi pada pendidikan dengan membangun 69 gedung sekolah baru untuk SD, SMP, dan SMA di Kepulauan Nias, yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Haji Medan pada 2021-2022 juga akan dilanjutkan pada 2025 jika Edy Rahmayadi terpilih kembali sebagai Gubernur Sumatera Utara.

"Kita bisa lihat bersama, Rumah Sakit Haji Medan itu kondisi bangunannya sekarang bagaimana, bagus kan? Itu kerja Pak Edy, dan masih berlanjut lagi pembangunannya nanti jika Pak Edy kembali menjadi gubernur. Yuk kita doakan dan menangkan Pak Edy di Pilgubsu, agar berlanjut pembangunan Rumah Sakit Haji Medan kita," kata Riki.

SPAM Regional Medan-Binjai untuk Penyediaan Air Bersih

Riki juga menjelaskan tentang pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Medan-Binjai yang bertujuan untuk memberikan akses air bersih kepada warga.

Islamic Center: Harapan Keberlanjutan di Bawah Kepemimpinan Edy

Pemprov Sumut juga telah menyiapkan lahan seluas 50 hektare untuk pembangunan Islamic Center.

"Pembangunan islamic center itu bisa dipastikan berlangsung jika Pak Edy Rahmayadi yang gubernurnya. Lahan islamic center seluas 50 hektare itu sertifikatnya sudah atas nama Pemprovsu," jelas Riki.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Situs Budaya Pancuran Air

Sebagai penutup dari hasil investigasi Relawan Blok Sumut, Riki menyatakan bahwa Edy Rahmayadi berhasil membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di lahan seluas 7 hektare di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang. Selain itu, Edy juga memugar Situs Kerajaan Aru, yaitu Pancuran Air yang merupakan tempat mandi Putri Hijau.

"TPA di Namorambe boleh dilihat langsung wujudnya itu, tak ada foto Pak Edy Rahmayadi di lokasi TPA. Beda kelas dengan yang terlihat di Stadion Taman Bunga Medan, hanya merehab saja ada gambar yang terpasang di pagar. Sepertinya milik pribadi itu stadion, padahal pakai uang rakyat merehabnya," ungkap Riki.

Kritik terhadap Kinerja Bobby Nasution di Kota Medan

Riki juga mengakui bahwa RBS telah melakukan investigasi terhadap kinerja Bobby Nasution, yang merupakan penantang Edy Rahmayadi di Pilgubsu 27 November 2024. Ia menilai bahwa Bobby, yang merupakan menantu mantan Presiden Jokowi, sangat ambisius untuk memenangkan kursi Gubernur Sumut.

Namun, Riki menilai bahwa hasil kerja Bobby Nasution di Kota Medan tidak terlihat jelas. "Ada revitalisasi Lapangan Merdeka yang hasilnya masih belum jelas. Juga proyek Stadion Teladan plus tamannya yang diubah bentuknya, tetapi nasibnya entah kapan selesai," tuturnya.

"Proyek Stadion Teladan Medan itupun telah berakhir kontrak kerja multi yearsnya pada September 2024," tambah Riki.

Riki juga menyoroti berbagai proyek lainnya yang belum selesai, seperti lampu pocong, taman cadika, drainase, underpass jalan, pembangunan Islamic Center Medan Labuhan, rehab bangunan warenhuis kota lama, dan masih banyak lagi.

""Bisa dibandingkan kerjanya Bobby dan Edy Rahmayadi. Saat mertua belum pensiun pun tak beres, apa lagi ini sudah Presiden Prabowo. Apa mungkin dibantu lagi, dan apa mungkin APBN bisa sesukanya diambil dari pusat? kan sudah beda," tutup Riki Irawan.

Pembunuhan Wanita dalam Tas di Karo Libatkan 2 Polisi

disrupsi.id - Medan | Ditreskrimum Polda Sumut mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang wanita berinisial MP (26) warga Kabupaten Simalungun. Mayat MP diitemukan dalam tas di Jalan Jamin Ginting, Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

"Dalam kasus ini polisi telah menetapkan lima orang tersangka yakni Jo, S, El dan dua oknum polisi JHS dan HP. Polisi menetapkan dua orang lainnya sebagai buronan. Saat ini kita melakukan pengejaran,," kata Dir Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, Senin (28/10/2024) malam

Kombes Pol Sumaryono mengatakan tersangka Jo merupakan kekasih dari korban yang melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. S membantu mengangkat dan membuang jasad korban. Lalu tersangka EI membantu mencari eksekutor untuk membuang jenazah. 

"Sedangkan dua oknum anggota kepolisian, JHS dan HP mengetahui kejadian namun tidak melaporkannya, turut terlibat sebagai saksi yang absen melapor," jelasnya.

Dia menyebutkan korban selama sebulan terakhir tinggal di rumah Jo. Penganiayaan itu sendiri terjadi di rumah Jo di Jalan Merdeka, Kota Siantar pada 20 Oktober 2024. Jo yang memiliki orientasi seksual menyimpang melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan serta gagang sapu berbahan kayu.

"Korban dan tersangka Jo ini sempat melakukan hubungan intim di bawah pengaruh narkoba jenis sabu. Motifnya adanya hubungan pribadi antara tersangka Jo dan korban yang memicu terjadinya penganiayaan ini. Dari hasil otopsi korban MP meninggal karena kehilangan banyak darah dan luka luka di bagian badan dan kepalanya," urainya.

Menurut Sumaryono setelah korban tewas, tersangka sempat menjanjikan sejumlah uang kepada beberapa orang untuk membantu menghilangkan jejak kejahatannya, yang menunjukkan niat untuk menutupi perbuatannya dan menghindari proses hukum.

"Tersangka Jo ditangkap saat sedang berada di salah satu klinik kecantikan di Pematang Siantar. Penggeledahan di rumah Jo mengungkap berbagai barang bukti, termasuk beberapa bantal, sarung bantal, dan seprei yang bercak darah, serta sejumlah alat pribadi korban," sebutnya.

Dari hasil pemeriksaan, tambah Sumaryono, tersangka Jo mengaku selama ini melakukan hubungan intim dengan korban lewat cara-cara kekerasan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tersangka Jo juga terbukti mengonsumsi narkoba sebelum menganiaya korban. 

"Melihat korban dalam kondisi tidak bernyawa pelaku Jo menyuruh rekannya untuk membuang jasad korban lalu ditemukan di Kabupaten Tanah Karo. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, tersangka Jo mengonsumsi narkoba," sebutnya.

Dalam kasus ini tersangka Jo akan dijerat Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 KUHPidana terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dan empat tersangka lainnya akan dijerat Pasal 221 juncto 55 KUHPidana.

"Kelima tersangka saat ini sudah ditahan. Sementara terhadap kedua oknum polisi itu turut diamankan karena mengetahui kejadian namun tidak melaporkan adanya peristiwa tindak kejahatan. Saat ini kedua oknum itu sudah di Patsus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya. (*)

Perjalanan Lebih Cepat! Tol Kutepat Mulai Dikenakan Tarif

disrupsi.id - Medan | PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan segera menerapkan tarif pada Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Tol Kutepat) Seksi 3, yang menghubungkan Junction Tebing Tinggi dengan Interchange Dolok Merawan, serta sebagian dari Seksi 4 menuju Interchange Sinaksak.

Setelah lebih dari satu bulan dioperasikan tanpa biaya, penerapan tarif ini diharapkan semakin memperkuat manfaat tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik di Sumatera Utara.

Manfaat Tol Kutepat bagi Efisiensi Waktu dan Akses Wisata

Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin menyebutkan sejak Tol Kutepat beroperasi, respon positif terus berdatangan dari masyarakat. Jalur tol ini berhasil memangkas waktu tempuh dari Medan Raya ke Pematang Siantar, yang sebelumnya memakan waktu sekitar 3 jam, menjadi hanya 1 jam 30 menit.

"Selain itu, Tol Kutepat juga memudahkan akses ke berbagai destinasi wisata di Sumatera Utara bagi pengguna yang bepergian dari Medan atau Tebing Tinggi, " ujarnya.

Tingginya Antusiasme Pengguna Tol

Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di ruas tol Tebing Tinggi–Dolok Merawan–Sinaksak selama masa uji coba gratis, dengan rata-rata sekitar 10.080 kendaraan melintasi jalur ini setiap hari.

"Data ini menunjukkan tingginya antusiasme pengguna jalan yang memanfaatkan kehadiran tol sebagai solusi mobilitas yang lebih cepat dan efisien, " jelasnya.

Kualitas Pelayanan Tol Kutepat Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Hamawas memastikan bahwa kualitas jalan dan kelengkapan fasilitas di tol ini telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Jalan tol ini dilengkapi dengan 14 armada pelayanan, 258 personel, 107 kamera CCTV, dan 5 Variable Message Sign (VMS) untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna.

"Seluruh petugas pelayanan, mulai dari tim patroli, petugas rescue, paramedis, hingga petugas derek, siap siaga selama 24 jam untuk memberikan bantuan kepada pengguna tol yang membutuhkan, " urainya

Sosialisasi Tarif dan Edukasi Penggunaan Tol

Sebelum penerapan tarif, Hamawas telah melakukan sosialisasi secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, media luar ruang, dan siaran pers. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai aturan berkendara yang baik di jalan tol, pentingnya memastikan saldo kartu elektronik yang cukup, serta manfaat keberadaan tol ini bagi masyarakat Sumatera Utara.

Imbauan bagi Pengguna Tol Sebelum Penerapan Tarif

Dengan penerapan tarif yang segera diberlakukan, Hamawas menghimbau pengguna tol untuk memastikan saldo kartu elektronik yang mencukupi, menaati batas kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam, serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat. Hamawas juga menyediakan Call Center Tol Kutepat di nomor 0812-9595-3536, bagi pengguna yang ingin melaporkan keluhan atau tindak kejahatan yang mungkin terjadi di jalan tol.

"Pemberlakuan tarif di ruas tol Tebing Tinggi–Dolok Merawan–Sinaksak ini diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi Sumatera Utara, mendukung kelancaran transportasi serta distribusi barang dengan lebih efisien, " paparnya. (*)

Diskusi Pemuda KNPI Kota Medan, Prof Ridha Siap Berdayakan Pemuda Kota Medan untuk Pembangunan

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Prof Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani menerima Piagam Penghargaan dari Ketua DPD KNPI Kota Medan, Riza Usty Siregar

Disrupsi.id, Medan - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Prof. Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, menegaskan komitmen mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan pemuda Medan sebagai kunci pembangunan kota. Sebab, pembangunan yang optimal tak sekadar berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan SDM yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Ridha, yang hadir bersama Abdul Rani, dalam acara Diskusi Pemuda yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Medan di Mall Focal Point pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2024). 

Diskusi yang dibuka langsung oleh Ketua DPD KNPI Kota Medan, Riza Usty Siregar, itu menjadi wadah bagi Ridha untuk menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Prof. Ridha mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya partisipasi generasi muda dalam meningkatkan kompetensi diri.

“Itu yang kita lihat hari ini, banyak anak muda yang apatis dengan Indonesia Emas 2045. Banyak anak muda yang tidak mau ikut kegiatan apapun, yang tidak mau meningkatkan kualitas diri. Ini tidak boleh terjadi, pembangunan SDM harus dikedepankan,” jelas Ridha. 

Menurutnya, pemuda Medan perlu memperingati Sumpah Pemuda dengan lebih menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebagai senjata utama untuk membawa kemajuan di Medan dan Indonesia.

Prof. Ridha juga mendorong pemuda Medan untuk memiliki pandangan progresif terhadap pendidikan. Ia mengajak mereka untuk menolak stigma negatif terhadap pendidikan. 

“Setiap anak muda di Kota Medan harus berani 'melawan' anak-anak muda yang bilang bahwa pendidikan itu gak penting. Faktanya, saat ini pendidikan adalah penggerak dunia,” tegasnya. 

Ia menekankan bahwa pendidikan yang baik akan membentuk pola pikir yang lebih kritis dan solutif, kualitas yang diperlukan bagi calon pemimpin masa depan untuk mengatasi berbagai permasalahan kota.

Dalam rencana kepemimpinannya, Prof. Ridha dan Abdul Rani berjanji akan melibatkan pemuda di Kota Medan dalam berbagai program pembangunan. Mereka ingin memastikan bahwa pemuda tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga terlibat aktif sebagai motor penggerak dalam pembangunan kota. 

“Sebab pemuda harus ikut serta dalam pembangunan. Pemuda harus diberdayakan, pemuda harus berani mengambil bagian dalam kemajuan Kota Medan,” pungkas Ridha.

Melalui program ini, pasangan Ridha-Rani berharap dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi secara langsung dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan di Kota Medan.

3 Tersangka Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas Rp8 Miliar di Tapteng Ditahan

disrupsi.id - Medan | Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati Sumut) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka korupsi penggunaan biaya operasional kesehatan (BOK) dan uang jasa pelayanan (Jaspel) Puskesmas di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Adre W Ginting mengatakan tiga tersangka yang ditahan yakni N (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapteng); HNG (PNS-Kasi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Tapteng) dan HH (PNS, Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan Tapteng).

"Tersangka HNG dan HH ikut serta membantu N dalam melakukan tindak pidana korupsi penggunaan biaya operasional kesehatan dan uang jasa pelayanan puskesmas di Tapteng," kata Adre, Senin (28/10/2024).

Adre menambahkan para tersangka mengumpulkan Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah dan memerintahkan pemotongan BOK dan Jaspel untuk dana taktis Dinas Kesehatan. Dalam kasus ini diduga merugikan negara lebih dari Rp8 miliar. 

"Seharusnya, dana itu menjadi hak para pegawai puskesmas yang bertujuan untuk dana taktis Dinas Kesehatan. Sehingga diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum pada penggunaan BOK dan Jaspel Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023," urainya.

Menurut Adre ketiga tersangka melanggar Pasal 11 Subsidair Pasal 12 huruf e dan f jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

*Tim Penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti, terhadap para tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sehingga ketiga tersangka ditahan," paparnya. (*)

Mayat Pria Tanpa Kepala di Deliserdang Bikin Geger

disrupsi.id - Medan | Penemuan mayat pria tanpa kepala dengan kondisi tubuh sudah mengering di aliran sungai tepatnya di perbatasan Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Tanah Karo dengan Kabupaten Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara membuat geger.

Kapolsek Pancur Batu AKP Krisnat Napitupulu mengatakan mayat tersebut pertama kali ditemukan warga yang melakukan pengecekan air di aliran sungai. Saat itu warga melihat mayat dengan kondisi sudah mengering tepat di samping batu besar.

"Warga melihat mayat pria tanpa kepala. Kemudian warga memberitahukan ke piket SPKT  Polsek Pancur Batu," kata AKP Krisnat, Senin (28/10/2024).

AKP Krisnat menambahkan dari hasil pengecekan di lokasi kejadian, kondisi mayat pada saat ditemukan dalam keadaan sudah mulai mengering dan kepala mayat tidak terlihat, mengenakan baju kaos warna biru tanpa memakai celana.

"Setelah menerima informasi tersebut selanjutnya personel Polsek Pancur Batu mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi," jelasnya.

Saat ini, tambah AKP Krisnat, mayat laki laki yang belum diketahui identitasnya tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna mencari penyebab kematiannya.

"Setelah dievakuasi ke rumah sakit, akan dilakukan otopsi. Terhadap penemuan mayat tersebut saat ini dalam penanganan personel Polsek Pancur Batu," pungkasnya. (*)

Pemko Siapkan Bus Gratis Wisata ke Dhuna Glow Medan Zoo, Ini Jadwal dan Rutenya!

disrupsi.id - Medan | Bagi Anda yang ingin menjelajahi wisata malam Dhuna Glow di Medan Zoo, kini Pemkot Medan menyediakan layanan shuttle bus gratis untuk memudahkan akses ke sana.

Mulai 26 Oktober 2024, fasilitas ini dapat dinikmati dengan jadwal keberangkatan dari Taman Cadika Medan pada pukul 19.30 WIB dan 21.00 WIB, sementara jadwal kepulangan dari Medan Zoo kembali ke Taman Cadika tersedia pada pukul 20.30 WIB dan 22.00 WIB.

Fasilitas Shuttle Bus untuk Kemudahan Wisata Malam di Dhuna Glow

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Medan, Ami Kholis, menyatakan bahwa layanan shuttle bus ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Medan dalam mempermudah akses ke destinasi wisata malam.

“Bus pariwisata gratis ini digunakan khusus untuk malam hari di Dhuna Glow, sementara pada siang hingga sore hari beroperasi di Balai Kota Medan untuk melayani rute wisata keliling kota,” jelas Ami.

Dengan adanya shuttle bus ini, warga Medan dan sekitarnya yang ingin menikmati keindahan Dhuna Glow tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, sehingga lebih nyaman dan praktis.

Dhuna Glow: Wisata Cahaya di Tengah Hutan Kota Medan

Dhuna Glow yang berlokasi di Medan Zoo, Jalan Bunga Rampai IV, Ujung Labuhen, menawarkan pengalaman wisata malam yang unik dengan tema hutan bercahaya. Wisata ini dihiasi dengan permainan cahaya warna-warni yang menyoroti pepohonan tinggi, memberikan kesan estetik dan penuh imajinasi.

Ada berbagai spot Instagramable yang menarik bagi para pengunjung, seperti area dengan pohon-pohon tinggi berlampu ungu, hijau, dan kuning serta dinding yang memproyeksikan gambar hewan-hewan seperti ikan, rusa, dan harimau. Setiap spot memiliki tema pencahayaan khusus yang memberikan pengalaman visual tak terlupakan.

Dhuna Glow dibuka setiap malam mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB. Untuk tiket masuk, pengunjung dikenakan biaya Rp 50.000 per orang pada hari biasa, dan Rp 75.000 saat akhir pekan.

Cara Menuju Dhuna Glow dengan Shuttle Bus Gratis

Pengunjung yang ingin memanfaatkan fasilitas shuttle bus ini cukup datang ke Taman Cadika di jam keberangkatan yang sudah ditentukan. Dengan fasilitas ini, Anda bisa menikmati wisata malam yang unik di Medan tanpa harus mengkhawatirkan transportasi, terutama bagi mereka yang kurang nyaman berkendara saat malam hari.

Dhuna Glow telah menjadi destinasi favorit baru bagi wisatawan lokal dan luar kota. Selain menawarkan pemandangan unik dan Instagramable, kehadiran fasilitas shuttle bus gratis ini diharapkan semakin memudahkan wisatawan dalam menikmati keindahan wisata malam di Kota Medan. (*)

PD Pemuda Pujakesuma Medan Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Rico-Zaki di Pilkada Medan 2024

Disrupsi.id, Medan - Puluhan anggota dan pengurus Pemuda Pujakesuma dari 21 kecamatan di Medan menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 1, Rico Waas dan H. Zakiyuddin Harahap, di Rumah Pemenangan Rico-Zaki, Jl. Juanda No.57 Medan, pada Minggu (27/10/2024). 

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus PD Pemuda Pujakesuma Kota Medan, yang diketuai Alwi Maksudi dan Eswin sebagai sekretaris jenderal. Deklarasi ini juga dihadiri oleh Dewan Penasihat Jenderal (Purn) Ahwan Ismadi serta Ketua Wilayah Pemuda Pujakesuma Sumatera Utara, Raden Mas Bambang Hendra Atmaja (Mas Hendra).

Di hadapan para pengurus dan anggota Pemuda Pujakesuma, Rico Waas memaparkan sejumlah program utama pasangan nomor urut 1 Rico-Zaki yaitu :

1. BERBUDAYA : Membangun Kota Medan yang Berbudaya. Menjadikan Kota Medan yang Berkarakter, berbasis Budaya untuk menjaga Harmonisasi dan Toleransi antar umat beragama dalam Bingkai Keberagaman dan Persatuan.
2. ENERGIK : Menjadikan Kota Medan sebagai Kota yang Sehat, Dinamis, Kreatif dan Inovatif.
3. RAMAH : Menjadikan Kota Medan sebagai Kota yang Ramah untuk Keluarga.
4. TERTIB : Menjadikan Kota Medan menjadi kota yang Tidak Macet, Tertib Berlalulintas dan Taat Aturan.
5. UNGGUL : Menjadikan Kota Medan menjadi kota yang Unggul baik di bidang Pendidikan, Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi dan juga UMKM.
6. AMAN : Rico menjanjikan bila terpilih akan menjadikan Kota Medan menjadi Kota yang Bebas dari Narkoba, Aman, Nyaman, dan Bersih.
7. HUMANIS : Menjadikan Kota Medan menjadi Kota yang Melayani dengan hati, ramah terhadap difabel dan disabilitas, dan Pemberdayaan masyarakat secara Aktif.

Ketua Wilayah Pemuda Pujakesuma, Mas Hendra dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap program-program yang ditawarkan Rico-Zaki. Ia optimis program ini mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi warga Medan yang beragam.

"Saya rasa ini adalah program yang terbaik bagi jutaan warga kota Medan dimana kultur dan basic warganya beragam dengan berbagai problematika kehidupan. Dan sebagai warga Kota Medan, saya yang akan menjembatani aspirasi masyarakat Jawa di kota ini ke Rico-Zaki, "tutupnya. (pujo)

PDI Perjuangan Singgung Menantu Mulyono: Dia Beban Selama ini

disrupsi.id - Medan | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon menyinggung kepemimpinan Bobby Nasution saat menjadi Wali Kota Medan. Menurutnya menantu dari Mulyono (nama kecil dari mantan Presiden Jokowi) tersebut hanya menjadi beban bagi PDIP.

"Kita sudah bersama menantu Mulyono selama 5 tahun. Tidak ada satupun kegiatan signifikan yang bisa kita banggakan. Yang kita dapatkan dari dia adalah beban selama ini," kata Rapidin saat Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) Pemenangan Pilkada Serentak 2024 yang digelar DPC PDI Perjuangan Medan, Sabtu (26/10/2024).

Rapidin mengingat kembali moment ketika Ketua DPRD Medan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Medan Hasyim mengkritik lampu pocong proyek yang dikerjakan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Akan tetapi, Hasyim malah mendapatkan banyak serangan. 

"Waktu Ketua DPRD Medan Hasyim mengkritik soal lampu pocong adalah hal wajar. Namun digunakan kekuatan buzzer untuk menyerang. Selama ini kita memelihara anak macan. Yakinlah," ucap Anggota DPR RI dari Dapil Sumut 2 itu.

Rapidin mengaku yakin PDI Perjuangan bisa memenangkan calon gubernur -wakil gubernur Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024. Namun begitu pengkhianat di tubuh partai, tambah Rapidin harus disingkirkan terlebih dahulu.

"Perjuangan kita akan lebih mulus, tercapai dengan hasil maksimal kalau kita mengenyahkan pengkhianat di tubuh partai kita. Pengkhianat ini yang membocorkan strategi yang akan memenangkan partai kita. Kita harus bahu membahu bantu membantu," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Medan Hasyim mengatakan Rakercabsus diagendakan secara khusus memenangkan paslon pilkada Sumut dan Medan. Oleh karena itu, Hasyim mengingatkan seluruh kader mengawasi jika ada kecurangan terjadi di depan mata. 

"Sudah ada pergerakan aparatur pemerintahan melalui kepling memenangkan paslon tertentu. Apabila didapati kepling atas perintah kekuasaan , jangan diam. laporkan," tegasnya. (*)

DPP PDI Perjuangan: Anggota DPRD Dukung Bobby Nasution Harus Dipecat

disrupsi.id - Batubara | DPP PDI Perjuangan memperingatkan seluruh kadernya termasuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Sumut akan dipecat jika berpihak ke pasangan calon Bobby Nasution - Surya di Pilgub Sumut 2024

"Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat saat Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batubara, Minggu (27/10/2024).

Oleh karena itu, Djarot mengingatkan seluruh kader agar memperjuangkan kemenangan pasangan calon Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala yang diusung PDI Perjuangan.

"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan dukung Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat," tegas Djarot.

Tak hanya itu, Djarot juga mengingatkan kepada TNI/Polri untuk untuk menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, untuk menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.

"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini. Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Berikan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sebut Djarot. 

Djarot juga meminta kepada Bawaslu untuk tidak pandang buku untuk menindak pelanggaran di Pilgub Sumut dan memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat, terhadap seluruh pelanggaran.

"Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," kata Djarot. 

Djarot mengimbau kepada masyarakat, untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini, hingga pemungutan suara nantinya. Jangan segan-segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.

"KPU juga jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024. Kalau kejadian, di desa segara dilaporkan dan bersuara," ucap Djarot. (*)