400 Ribu Warga Sumut Belum Punya Rumah Layak, Bobby Nasution Genjot Program FLPP

disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong bupati/walikota se-Sumut untuk memaksimalkan program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, ini akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Tahun 2024, rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak menurut BPS sebesar 73,47%. Itu berarti ada sekitar 400.000 lebih rumah tangga yang belum bisa mengakses hunian layak (dengan hitungan jumlah rumah tangga 1.500.000 di Sumut).

“Ini program yang luar biasa dari Presiden RI, jadi perlu kita maksimalkan program ini terutama kabupaten/kota, karena akan banyak membantu masyarakat kita yang belum memiliki rumah, apalagi program ini memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat,” kata Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (30/6), usai Rakor bersama BP Tapera secara virtual.

FLPP memberikan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Uang muka untuk rumah program FLPP hanya 1% dari harga rumah dengan suku bunga 5% flat. Harga rumah di Sumut menurut FLPP sebesar Rp166 juta, maka uang mukanya yang dibutuhkan sekitar Rp1 juta lebih.

“Ini benar-benar terjangkau, suku bunga juga lebih rendah dari KPR lainnya, banyak keuntungan yang didapat masyarakat bila ini kita maksimalkan, kita persiapkan yang dibutuhkan agar program ini berjalan dengan lancar,” kata Bobby Nasution.

Menurut keterangan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, hingga 25 Juni 2025 realisasi FLPP di Sumut masih 4,32% atau sebanyak 5003 unit. Oleh karena itu, menurutnya perlu disosialisasikan secara masif agar program ini bisa mencapai target.

Program FLPP ini, menurut Heru, memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat, selain uang muka yang ringan, program ini juga mewajibkan menjual rumah yang tersedia. Kemudian dipermudah dengan pengajuannya lewat aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep ) dan melihat rumah yang tersedia di sikumbang.tapera.go.id.

“Kita di program ini tidak menjual desain, setengah jadi, tetapi yang ready stok, debitur juga kita minta untuk melihat langsung rumah yang dipilih di marketplace yang kita bangun, selfie di sana memastikan rumah tersebut memang sesuai, kita tidak ingin masyarakat mendapat rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar,” kata Heru, melalui teleconference. 

Heru juga menjelaskan program ini diawasi ketat oleh berbagai 20 asosiasi pengembang yang terdaftar di aplikasi SIRENG dan lokasi perumahan juga terdaftar di SIKUMBANG. Dengan begitu memperkecil kemungkinan untuk kontraktor-kontraktor yang membangun rumah tidak sesuai dengan spek yang ditentukan. 

“Harapan kita seperti itu, semua berjalan by system, diawasi ketat, jadi masyarakat tidak akan mendapatkan rumah yang retak dindingnya, sanitasinya buruk, jalannya tidak ada karena mereka sudah mengecek langsung dan kita juga sudah mengecek langsung,” kata Heru.

Hadir pada pertemuan ini bupati/walikota se-Sumut dan Plh Sekdaprov Sumut M Armand Effendy Pohan. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD terkait kabupaten/kota serta jajaran BP Tapera. (*)

Polda Sumut Bongkar Pabrik Liquid Vape Mengandung Narkotika Senilai Rp300 Miliar

disrupsi.id - Medan | Polda Sumatera Utara mengungkap pabrik rumahan pembuat liquid vape ilegal mengandung narkotika golongan I, di sebuah apartemen mewah kawasan Kesawan, Medan Barat.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyebutkan pengungkapan ini merupakan kasus pertama di Indonesia yang menjadikan vape sebagai media penyebaran narkoba golongan I, seperti epilon dan NTF jenis PFBP serta PV8.

“Pabrik ini telah memproduksi ribuan catridge yang akan diedarkan di Sumut dan sekitarnya, dengan potensi nilai edar mencapai Rp300 miliar,” kata Whisnu, Senin (30/6/2025).

Whisnu menambahkan biasanya, liquid ilegal hanya mengandung obat keras tertentu. Namun kali ini, kandungannya jauh lebih berbahaya dan mematikan.

"Ini bukan sekadar pelanggaran, ini ancaman serius terhadap generasi muda,” tegas Whisnu.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, apartemen tersebut memiliki tiga gudang, salah satunya digunakan untuk mencampur narkotika dengan bahan pelarut umum, kemudian dimasak dan dikemas dalam catridge bermerek palsu “Ricchat Mille”. Satu paket catridge dijual seharga Rp5 juta.

“Dalam sehari, dua tersangka bisa memproduksi 300 catridge dengan omzet harian mencapai Rp1,5 miliar. Total sudah 3.000 catridge mereka hasilkan,” jelasnya.

Awalnya, mereka gagal dalam delapan percobaan, sebelum berhasil di percobaan kesembilan. Penggerebekan dilakukan saat kedua tersangka hendak mengantar dua paket pesanan.

"Dari hasil penyidikan, produksi ini sudah berjalan dua bulan dan enam kali distribusi dilakukan. Polisi juga menyita sisa bahan baku, alat produksi, mesin pengisi, kemasan, dan hologram palsu, serta merekam aktivitas tersangka dari CCTV," paparnya.

Keduanya merupakan residivis narkoba. Satu pelaku lebih dulu menghuni apartemen dan memulai produksi, kemudian karena kewalahan, lalu merekrut pelaku kedua untuk membantu proses pencampuran hingga pengemasan.

"Pengungkapan ini menegaskan komitmen Polda Sumut dalam memerangi peredaran narkoba dengan modus baru. Berkat informasi masyarakat dan kerja keras anggota, ribuan nyawa berhasil kita selamatkan dari ancaman liquid vape bernarkotika,” tutupnya. (*)

Kadis PUPR Ditangkap KPK, Bobby Nasution Tegaskan Proyek Perbaikan Jalan Lanjut

disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan proyek pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Sumut tetap berlanjut meski Kadis PUPR Sumut Topan Ginting terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Ya harus dilanjutkan bukan karena seseorang pengerjaannya bisa batal," ucap Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin 30 Juni 2025.

Bobby mengatakan proyek jalan di Sumut yang membuat Topan Ginting ditangkap KPK, belum dimulai proses pengerjaannya.

"Apalagi disampaikan kemarin dalam keterangannya memang ini kan belum dimulai pengerjaannya belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja, oleh karena itu kita lebih gampang memulainya," tukasnya.

Bobby juga belum menunjuk Plt Kepala Dinas PUPR Sumut pengganti Topan Ginting.

"Yang pasti akan ditunjuk Plt nya, tapi. Belum ditunjuk orangnya," jelasnya.

Diketahui, Kadis PUPR Sumut Topan Ginting resmi ditetapkan KPK jadi tersangka dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Penetapan tersangka terhadap Topan Ginting ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut serta Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan selain menetapkan tersangka terhadap Topan Ginting Kadis PUPR Sumut, penyidik juga menetapkan 4 orang lainnya menjadi tersangka terhadap 4 orang lainnya. (*).

Pasca OTT KPK Topan Ginting, Karangan Bunga Ucapan Terima Kasih kepada KPK Bermunculan di Medan

Disrupsi.id, Medan – Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai dukungan dari masyarakat Medan. Senin (30/6/2025), warga menyampaikan apresiasi atas langkah hukum tersebut dengan memasang sejumlah karangan bunga di beberapa titik strategis kota Medan.

Karangan bunga itu terlihat di kawasan Taman Cadika, komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, dan sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang, berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas penangkapan Topan Ginting terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur jalan di Sumut. Beberapa karangan bunga dikirim  oleh kelompok seperti “Korban Galian Drainase”, “Stadion Teladan dan Lapangan Merdeka”, dan “Warga yang Terzalimi”.

Pengamat sosial Sumatera Utara, Abyadi Siregar, menilai fenomena ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap sosok Topan Ginting sekaligus terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Saya pikir fenomena ini wajar saja. Mungkin selama ini masyarakat mengira Topan Ginting adalah sosok tegas dan berwibawa. Tapi ternyata sebaliknya, kini dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” ujarnya.

Abyadi, yang juga pernah menjabat Kepala Ombudsman Sumut, menilai bahwa kasus ini merupakan sinyal kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang belum genap enam bulan menjabat. Menurutnya, banyak pejabat yang selama ini merasa ‘terlindungi’ karena kedekatan dengan Bobby ketika masih menjabat Wali Kota Medan.

“Sejak kekuasaan nasional bergeser, kekuatan Bobby ternyata tidak sekuat dulu. Penangkapan Topan Ginting, salah satu pejabat kepercayaannya, menjadi bukti nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dukungan masyarakat kepada KPK menunjukkan bahwa publik menaruh harapan pada lembaga penegak hukum tersebut untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini mandek. Di antaranya proyek Blok Medan, revitalisasi Lapangan Merdeka, dan pembangunan Kebun Bunga, yang menggunakan anggaran besar dari APBD Sumut namun dinilai jauh dari hasil memuaskan.

“Seluruh proyek itu menghabiskan anggaran besar dari APBD, tapi hasilnya justru tidak memuaskan,” pungkas Abyadi. (pujo)

Bobby Nasution Bersama 7 Kepala Daerah di Danau Toba Bersiap Sambut Kedatangan Asesor UNESCO

disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama tujuh kepala daerah se-kawasan Danau Toba menyiapkan laporan revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark Tahun 2025. Persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan para asesor UNESCO ke sejumlah geosite yang ada di Kawasan Danau Toba.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat rapat Revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nonor 30 Medan, Senin (1/7/2025). Rapat tersebut dihadiri tujuh kepala daerah yakni Bupati Samosir, Tapanuli Utara (Taput), Toba, Simalungun, Dairi, Karo, dan Humbanghasundutan (Humbahas), pimpinan OPD Pemprov Sumut, serta instansi vertikal lainnya.

Bobby berharap pada pertemuan ini seluruh daerah yang ada di Kawasan Danau Toba bisa memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, untuk mendukung seluruh tahapan proses revalidasi secara terpadu.

“Tahun ini kita berupaya untuk bisa meraih kembali Green Card. Kalau boleh tadi ada empat rekomendasi yang kita ketahui bersama tadi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Diketahui, pada rapat tersebut dilaporkan bahwa ada empat rekomendasi dari UNESCO untuk Kaldera Toba, diantaranya, perlu adanya penelitian berkelanjutan dan peta geologi, peningkatan visibility di seluruh wilayah geopark dengan panel informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, memperkuat eksistensi warisan budaya, dan keaktifan badan pengelola menyelenggarakan event nasional dan internasional.

Bobby juga menyarankan kepada seluruh daerah dan instansi terkait, agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan ini. Seperti keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah tentang kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran di sekitar area geosite, harus jadi perhatian bersama. “Oleh karena itu edukasi tetap dilakukan, serta perlu adanya pendampingan dari pihak kepolisian,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPB/Bappenas, Mineral, Togu Santoso Pardede mengatakan geopark merupakan program resmi UNESCO yang dibentuk pada 2015. 

Geopark memiliki potensi warisan geologi (geosite) yang bernilai yakni geoheritage, geodiversity, biodiversity, dan culture diversity. Karena itu perlu memahami, menjaga, dan mencintai warisan yang ada di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba.

“Saat ini terdapat 229 UNESCO Global Geopark (UGGp) di 50 negara di dunia. Jumlah UGGp terbanyak ada di Tiongkok 49 UGGp, Spanyol 18 UGGp, Indonesia 12 UGGp, Italia 12 UGGp, dan Jepang 10 UGGp,” sebutnya.

UGGp diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs melalui geowisata berkelanjutan. Selain itu kegiatan ekonomi yang didorong oleh masyarakat lokal yang bukan hanya mengasilkan pekerjaan dan pendapatan juga meningkatkan kesadaran publik akan pengelolaan berkelanjutan terhadap warisan bumi.

General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) Azizul Kholis menyebutkan revalidasi Toba Caldera akan dilakukan pada 21-25 Juli 2025. Para asesor atau validator akan tiba melalui Bandara Silangit. 

Mereka direncanakan akan mengunjungi sejumlah tempat di Kawasan Danau Toba seperti Taman Eden, juga dilakukan kunjungan ke Samosir untuk melihat sejumlah geosite. Para validator juga akan menuju Merek-Sipiso-piso-Tongging, dan kembali ke Kota Medan.

Dijadwalkan validator/asesor yang akan hadir yakni Jose Brilha (Portugal) dan Jeon Yong Mun (Korea Selatan). Pada acara itu juga Gubernur Sumut bersama tujuh kepala daerah se-kawasan Danau Toba juga melakukan penandatangan pernyataan komitmen mendukung revalidasi dan keberlanjutan pengelolaan Toba UNESCO Global Geopark. (*)

Bobby Nasution Soal Kasus Korupsi Menjerat Kadis PUPR Topan Ginting: Kami Hargai Proses Hukum KPK

disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis, 26 Juni 2025.

Dalam keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025), Bobby menyatakan kekecewaannya atas keterlibatan anak buahnya dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur senilai Rp231,8 miliar. Meski begitu, ia tetap mendukung langkah penegakan hukum yang diambil oleh KPK.

"Yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi Pak Topan di OTT oleh KPK. Kami sangat menyayangkan kami di Pemprov menghargai putusan dan tindakan hukum oleh KPK," kata Bobby di Kantor Pemprov Sumut, Senin (30/6/2025).

Bobby menekankan pentingnya integritas bagi setiap pejabat publik. Ia menyebutkan bahwa setiap pemegang jabatan harus mampu menjaga diri dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, terlebih ketika diberi kewenangan besar dalam pengelolaan proyek atau anggaran.

"Apa yang kita lakukan yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri karena apa yang kita lakukan apa yang kita amanah kan kita juga amanah, tanggung jawab juga tapi kita diberikan wewenang," paparnya.

Menurutnya, sejak awal menjabat, ia telah berkali-kali mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjauhi praktik korupsi dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan proyek

"Nah wewenang ini kadang kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya atas wewenang nya. Jadi saling mengingatkan jangan korupsi. Karena kemaren sudah kita sampaikan jangan ada kegiatan kegiatan seperti itu. Jangan ada lagi kelompok a kelompok b kelompok c," paparnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur jalan sebesar Rp231,8 miliar.

Penetapan status hukum ini dilakukan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025. Tak hanya Topan, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka yakni Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua/PPK),Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), serta dua pihak swasta yaitu Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT DNG dan Rayhan Dulasmi Pilang – Dirut PT RN. (*)

Pemprov Sumut Apresiasi DPRD Edukasi Publik Lewat Agenda Reses

disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan apresiasi atas peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Selain menampung masukan warga, agenda ini juga turut menjadi sarana edukasi publik terkait program pembangunan yang tengah dijalankan Pemprov di 33 kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar pada Senin, 30 Juni 2025, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Rapat tersebut membahas laporan hasil kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang I 2024–2025 oleh para anggota dewan dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) di Sumut.

Wagub Surya menegaskan bahwa kegiatan reses memiliki nilai strategis sebagai forum interaksi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun merupakan cerminan kebutuhan riil warga, dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

“Setiap masukan dari masyarakat yang disampaikan saat reses merupakan suara yang harus ditindaklanjuti. Ini adalah tanggung jawab bersama, karena menyangkut kepentingan publik yang sangat menantikan realisasi nyata di lapangan,” ujar Surya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai usulan hasil reses perlu mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah. Oleh karena itu, aspirasi yang terkumpul akan diprioritaskan dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah melalui RAPBD maupun RPJMD Sumut.

Surya juga menyampaikan penghargaan kepada anggota DPRD yang tidak hanya fokus menyerap aspirasi, tetapi juga aktif menyosialisasikan program-program prioritas Pemprov Sumut kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi langkah edukatif yang dilakukan para legislator. Ini sangat membantu pemerintah dalam membangun pemahaman publik terhadap arah kebijakan dan pembangunan daerah,” katanya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah aspirasi utama dari masyarakat yang disampaikan anggota dewan meliputi perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di kawasan pedesaan. Kemudian dukungan untuk sektor pertanian, termasuk ketersediaan pupuk subsidi, pembangunan balai latihan kerja bagi generasi muda hingga penguatan stabilitas harga pangan, khususnya saat panen raya.

Setelah laporan reses disampaikan, agenda rapat dilanjutkan dengan pembacaan penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta pimpinan dan seluruh anggota dewan. (*)

Kadis PUPR Ditangkap KPK, Bobby Nasution Sebut Sudah Berulang Kali Ingatkan Jajaran

disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan pernyataan resmi menanggapi penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan ini menambah daftar panjang pejabat di lingkungan Pemprov Sumut yang tersandung kasus korupsi.

Bobby menegaskan bahwa dirinya sejak awal menjabat telah secara konsisten mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah kepemimpinannya untuk menjauhi praktik korupsi, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

"Sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan main-main dengan proyek. Kita semua diberi amanah dan wewenang, tapi itu harus disertai dengan tanggung jawab dan integritas,” ujar Bobby kepada awak media di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (30/6/2025).

Penangkapan Topan Ginting menambah jumlah pejabat Pemprov Sumut yang terseret kasus korupsi menjadi tiga orang. Bobby pun mengaku sangat menyayangkan peristiwa ini, mengingat upaya pencegahan telah berkali-kali disuarakan.

“Ini sudah yang ketiga kalinya pejabat OPD kami terjerat kasus korupsi. Tentu ini mengecewakan, karena peringatan sudah sering kami sampaikan,” lanjutnya.

Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa Pemprov Sumatera Utara akan bersikap kooperatif dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Ia menilai langkah penegakan hukum harus dihormati sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kasus ini kembali menyorot pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah. Bobby Nasution, yang dikenal aktif mendorong reformasi birokrasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, menekankan pentingnya integritas di setiap lini, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek publik yang rawan penyalahgunaan.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan penegakan hukum dan pembenahan internal di Pemprov Sumut dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur negara. (*)

Pemprov Sumut Komitmen Jaga Hutan Batangtoru, Bentuk Pokja Perlindungan Ekosistem

disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam melestarikan kawasan hutan tropis Batangtoru yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. 

Komitmen ini ditunjukkan melalui peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batangtoru yang resmi diperkenalkan dalam Dialog Para Pihak dan Sosialisasi Pokja di Hotel Santika, Medan, Selasa (24/6/2025).

Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam sambutannya mengatakan bahwa Hutan Batangtoru merupakan kawasan strategis yang tidak hanya kaya akan flora dan fauna langka seperti Harimau Sumatera, Beruang, Rangkong, dan Orangutan Tapanuli—spesies endemik yang baru diidentifikasi pada 2017—tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.

“Hutan Batangtoru adalah anugerah alam yang tak ternilai. Ia menyuplai air bersih, udara segar, serta menjadi sumber pangan dan obat-obatan alami bagi warga sekitar,” ujar Surya.

Ia menambahkan, kawasan hutan yang mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga ini juga memiliki nilai adat yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat lokal. Gangguan terhadap ekosistem ini—baik berupa aktivitas ilegal maupun eksploitasi berlebihan—dapat berdampak langsung pada keseimbangan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen pemerintah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/156/KPTS/2025 yang menetapkan pembentukan Pokja Ekosistem Batangtoru. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan dalam melindungi kawasan tersebut secara menyeluruh.

Pokja ini bertugas melakukan kajian, merumuskan kebijakan strategis, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan Batangtoru secara berkelanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat “Kolaborasi Sumut Berkah” yang tercantum dalam visi pembangunan berkelanjutan daerah.

Surya turut menekankan pentingnya merancang rencana aksi lintas sektor dari hulu ke hilir, menyelaraskan kebijakan tata ruang, serta mempermudah proses birokrasi agar tidak menghambat inisiatif pelestarian lingkungan. Ia juga mendorong mitra pembangunan untuk berkontribusi aktif melalui riset, masukan kebijakan, dan pelibatan masyarakat, dengan tetap fokus pada penguatan ekonomi berbasis alam.

“Tim Pokja harus menjadikan forum ini sebagai wadah kolaboratif, tempat berbagi gagasan, dan titik awal pengawalan serius terhadap warisan ekologis Batangtoru bagi generasi masa depan,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, menambahkan bahwa keberadaan Pokja ini merupakan langkah nyata menindaklanjuti arahan Gubernur Bobby Nasution untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di dalam atau sekitar hutan Batangtoru. 

Dialog dan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Guru Besar UMSU Prof. Sabrina, perwakilan pemerintah daerah dari empat wilayah di kawasan Batangtoru, LSM lingkungan, serta sejumlah perusahaan yang beraktivitas di kawasan strategis ini. (*)

Bobby Nasution Siapkan Strategi Tekan Harga Tiket Pesawat Hingga 25 Persen

disrupsi.id - Deli Serdang | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, tengah menyusun strategi khusus untuk menurunkan harga tiket pesawat dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu. 

Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar menjadikan Kualanamu sebagai gerbang utama Indonesia bagian barat, khususnya dalam sektor transportasi dan pariwisata.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat meresmikan fasilitas Autogate dan Lounge Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandara Kualanamu, Selasa (24/6/2025), bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Menurut Bobby, sejak sebelum dirinya dilantik sebagai gubernur, ia dan Agus telah memiliki mimpi yang sama: menjadikan Kualanamu sebagai bandara strategis untuk mendatangkan wisatawan mancanegara maupun pelancong domestik ke Sumatera Utara.

“Salah satu hambatan terbesar saat ini adalah tingginya harga tiket pesawat, yang tentu mengurangi daya tarik wisata dan mobilitas masyarakat,” ujar Bobby.

Bobby menyebut perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat, termasuk tarif penerbangan, menjadi pendorong utama untuk mencari solusi konkret. 

Ia mengklaim telah menyiapkan formula strategis guna menurunkan harga tiket pesawat sebesar 20 hingga 25 persen, baik untuk penerbangan domestik seperti rute Jakarta maupun internasional.

“Kami telah berdiskusi dengan Direktur Utama Bandara Kualanamu untuk merealisasikan hal ini,” jelasnya.

Ia meyakini bahwa penurunan tarif pesawat akan berdampak besar terhadap peningkatan konektivitas dan daya saing Sumut, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di pasar global. 

Bila harga tiket lebih terjangkau secara konsisten, Bobby optimistis akan lebih banyak maskapai internasional yang membuka kembali rute langsung ke Kualanamu, bukan hanya untuk jangka pendek seperti yang sering terjadi.

Di kesempatan yang sama, Bobby turut mengapresiasi kehadiran fasilitas Autogate dan layanan PMI di bandara. Ia menilai peningkatan layanan ini sejalan dengan upaya menjadikan Kualanamu sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di Sumatera Utara.

“Kami ingin Sumut menjadi provinsi yang makin maju dan membanggakan. Dengan dukungan dan arahan dari Pak Menteri, kami optimistis tujuan itu bisa tercapai,” tutupnya. (*)

Topan Ginting Anak Buah Bobby Nasution Jadi Tersangka KPK, Sempat Disorot Karena Rumah Mewah

disrupsi.id - Medan | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur senilai Rp231,8 miliar. Penetapan tersebut dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025.

Topan ditangkap bersama empat orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Sumatera Utara. Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“OTT ini terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut serta proyek-proyek di lingkungan Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers.

KPK mengumumkan lima tersangka dalam perkara ini, yakni TOP (Topan Obaja Putra - Kadis PUPR Provinsi Sumut), RES (Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua/PPK), HEL (Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), serta dua pihak swasta yaitu KIR (M. Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT DNG) dan RAY (M. Rayhan Dulasmi Pilang – Dirut PT RN).

"Kelima tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama, mulai 28 Juni hingga 17 Juli 2025, di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," jelasnya.

Menurut Asep, penyidikan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan OTT. KPK juga menyita uang tunai Rp231 juta, yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee proyek.

Karier Moncer Topan, Diduga Dipercepat Berkat Bobby Nasution

Topan Ginting dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada 24 Februari 2025 oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas SDA Bina Marga dan Konstruksi Kota Medan, dan sempat menjadi Plt Sekretaris Daerah saat Bobby masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Pengangkatan Topan ke level provinsi disebut-sebut dipengaruhi oleh rekam jejak birokrasi serta kedekatannya secara politik dengan Bobby. Karier cepatnya dalam pemerintahan menjadi sorotan, apalagi setelah terjerat kasus korupsi besar ini.

Disorot Soal Rumah Mewah, Topan Bantah: “Itu Bukan Milik Saya”

Di tengah kasus hukum yang menimpanya, nama Topan Ginting juga menjadi bahan perbincangan di media sosial terkait unggahan foto sebuah rumah mewah dua lantai bernuansa putih-abu di kawasan Jalan Serimpi Raya, Medan Tuntungan. Rumah tersebut disebut sebut milik Topan, namun ia membantah keras tudingan tersebut.

“Rumah yang diunggah itu bukan rumah saya, saya juga tidak tahu itu milik siapa,” ujar Topan saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025). 

Topan menyayangkan narasi yang menyudutkan dirinya secara pribadi, apalagi jika informasi tersebut tidak berdasarkan fakta.

“Jangan menyerang ke privasi seperti itu, apalagi itu bukan milik saya. Saya pikir itu sudah masuk ke ranah pribadi,” tambahnya.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor ke KPK, Topan hanya tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp4,06 miliar, yang memicu publik mempertanyakan keabsahan kepemilikan rumah mewah tersebut.

Topan berharap publik dapat memisahkan urusan pribadi dari profesionalitas kerjanya. Ia meminta masyarakat untuk mengkritisi kinerjanya sebagai kepala dinas, bukan menyerang kehidupan pribadinya.

“Saya baru beberapa bulan menjabat, sedang fokus membangun infrastruktur Sumatera Utara. Kalau mau mengkritisi, silakan kritik pekerjaan saya, bukan kehidupan pribadi. Saya punya anak dan istri, ini bisa menjadi tidak elok kalau ranahnya sudah pribadi,” tegasnya. (*)