Edy Rahmayadi: Semua Partai Saya Datangi, Yang Masih Mau PDIP dan Hanura

Medan, Disrupsi.id - Eks Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku telah mendaftar ke sejumlah partai politik agar mendapatkan perahu untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Akan tetapi hanya PDIP dan Hanura yang berpotensi mengusungnya menjadi bakal calon Gubernur Sumut.

"Semua partai saya datangi, saya berharap semua partai mau mengusung saya. Tapi suatu kenyataan tidak mau partainya, yang masih mau sama saya adalah salah satunya PDIP dan Hanura," ujar Edy Rahmayadi di Kantor Pemenangnya di Jalan Sudirman, Rabu (31/7/2024)  

Mantan Pangkostrad itu menyebutkan dukungan yang diberikan PDIP dan Hanura kepadanya juga belum dalam bentuk B1-KWK atau formulir yang diajukan ke KPU sebagai salah satu syarat maju menjadi calon gubernur.

"Saya pikir semua (bakal calon gubernur) belum ada yang dapat, nanti setelah pasti, akan keluar B1-KWK Insyaallah," jelas Edy.

Meski begitu, Edy menambahkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) telah memintanya untuk mencari bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilgub Sumut.

"Ini lah sedang kita proses semuanya (pencarian wakilnya), batasan waktu deadline nya adalah tanggal 28 Agustus, inilah kita sedang berproses," ungkap Edy.

Setelah mendapatkan dukungan, Edy Rahmayadi juga diizinkan mengibarkan bendera PDIP dan Hanura di rumah pemenangannya. Pengibaran bendera tersebut, tambah Edy menunjukkan kedua partai tersebut kompak untuk mengusungnya.

"Dalam proses ini sudah boleh berkenan mengibarkan bendera, itulah bendera PDIP dan Bendera Hanura dikibarkan di pos pemenangan Edy Rahmayadi, ini yang terjadi.  Saya pikir semuanya berjalan dengan baik," bebernya.

Diketahui, Edy Rahmayadi berpotensi melawan Bobby Nasution yang saat ini menjabat Wali Kota Medan di Pilgub Sumut 2024. Tak seperti Edy, Bobby Nasution memborong dukungan dari tujuh partai politik antara lain Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, NasDem dan PPP

Bobby awalnya merupakan kader PDIP. Akan tetapi ia dipecat lantaran tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024. Mantu Presiden RI Jokowi itu terang terangan membangkang dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Belakangan Bobby Nasution bergabung menjadi kader Partai Gerindra. (*)

OJK Sumut Luncurkan Program SERAYA untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Sawit

Disrupsi.id, Medan - Dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bertema ‘Dukungan Industri Jasa Keuangan Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Kelapa Sawit’, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, memperkenalkan program Skema Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat (SERAYA).

Khoirul Muttaqien menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan petani dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui sektor kelapa sawit. 

"Skema pengembangan Perkebunan sawit rakyat (SERAYA) merupakan langkah progresif yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor Perkebunan sawit," ujarnya.

Pada acara MoU yang diadakan di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Khoirul Muttaqien mengungkapkan bahwa melalui kerja sama yang terkoordinasi antara asosiasi perkebunan sawit, koperasi, perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah, skema ini akan memfasilitasi akses petani sawit rakyat ke pembiayaan yang lebih baik, efisien, berkelanjutan, serta melindungi petani dan pekerjanya.

Khoirul juga menyampaikan terima kasih kepada PT BPD Sumatera Utara dan BPJS Ketenagakerjaan atas dukungan mereka terhadap pengembangan ekonomi daerah melalui program SERAYA. 

Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin, turut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung sektor kelapa sawit. 

"Kerja sama dengan OJK ini diarahkan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan pemberdayaan melalui fasilitasi dan akses perbankan yang lebih mudah," jelasnya.

Selain itu, acara ini juga diisi dengan penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, yang diterima oleh debitur KUR dari Bank Sumut. Langkah ini merupakan dukungan nyata bagi petani dalam mengembangkan usahanya.

Sekitar 100 peserta yang terdiri dari kelompok tani, offtaker kelapa sawit, dan organisasi perangkat daerah (OPD) ikut ambil bagian dalam acara ini. Para peserta mendapatkan edukasi dan pengembangan kapasitas melalui berbagai sesi, termasuk paparan tentang edukasi keuangan, kewaspadaan terhadap investasi bodong dan pinjaman online ilegal oleh OJK, serta skema pembiayaan KUR SERAYA oleh PT BPD Sumatera Utara.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan informasi mengenai jaminan sosial bagi petani sawit, yang sangat penting untuk perlindungan tenaga kerja di sektor ini. Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan turut serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola perkebunan sawit secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari kolaborasi yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi sektor perkebunan sawit dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

"Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat," tutup Khoirul Muttaqien.

Sumut Kembali Jadi Tuan Rumah Asia Pasific Rally Championship 2024

disrupsi.id - Medan | Pelaksanaan Asia Pasific Rally Championship (APRC) akan digelar 2-4 Agustus 2024 di Provinsi Sumut. Event APRC ini mempunyai dampak yang sangat besar, bukan hanya dari kegiatan olahraga saja tapi juga pada sektor ekonomi. 

"Seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan ini tentu membutuhkan dukungan berupa infrastruktur dan lainnya. Apalagi kegiatan ini akan berdampak positif bagi ekonomi Sumut, " kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni saat menerima Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut di Ruang Rapat Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Sumut, Selasa (30/7/2024).

Event olahraga internasional tersebut akan melibatkan sejumlah kabupaten/kota, seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, Fatoni meminta kepada seluruh kabupaten/kota terkait untuk segera berkolaborasi kepada IMI sebagai penggerak atas terselenggaranya event tersebut.

"Dengan terselenggaranya berbagai event nasional dan internasional, Sumut bisa dipromosikan hingga ke mancanegara dan memberikan nilai positif. Melalui event APRC nantinya akan banyak sekali kunjungan ke sini. Begitu juga kegiatan-kegiatan, yang paling penting bagi Pemerintah Provinsi Sumut dan juga kabupaten kota adalah menyiapkan dukungan, baik itu sarana dan prasarananya,” ujar Fatoni.

Sebagaimana diketahui, event APRC merupakan salah satu event menuju World Rally Championship (WRC) yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2025 dan Provinsi Sumut telah ditunjuk menjadi tuan rumah. Fatoni pun mendukung terselenggaranya event internasional ini dengan memastikan kesiapan anggaran, sarana dan prasarana yang juga melibatkan sejumlah kabupaten/kota.

“Saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa Sumatera Utara itu memang mantap, bisa dibanggakan dan banyak kelebihan serta potensi sumber daya unggulan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina IMI Sumut Musa Rajekshah mengatakan Provinsi Sumut sebelumnya juga pernah menjadi tuan rumah WRC pada tahun 1996 dan 1997 di Danau Toba. Event ini nantinya akan mendatangkan pereli dari berbagai negara.

“Kami perlu dukungan pemerintah, kami sudah bertemu sebelumnya kepada Presiden RI dan Menpora untuk kegiatan APRC dan WRC. Saya yakin dengan kegiatan seperti ini, salah satu promosi wisata Danau Toba dan akan menambah investasi di sektor perhotelan di kawasan itu,” ucap Musa.

Musa mengatakan bahwa APRC bukan hanya sekadar kegiatan olahraga namun juga akan berdampak ekonomi yang luar biasa bagi Provinsi Sumut. Diperkirakan estimasi kunjungan ke Sumut sekitar 600-800 orang, jumlah panitia 750 orang dan media sekitar 1.350. Pihaknya juga telah mensurvei kapasitas kamar hotel bintang 5, 4 dan 3 dengan jumlah 2.039 kamar yang akan dipenuhi para pengunjung.

“Dulunya APRC dan WRC ini adalah kalender event. Sekarang ini kita mulai lagi dengan segala kemampuan yang kita miliki. Sektor pariwisata, transportasi, ekonomi Sumut akan berdampak tentunya dengan event ini,” pungkasnya.

Turut hadir pada audiensi tersebut, di antaranya Pj Walikota Tebing Tinggi Muttaqien Hasrimi, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumut Faisal Arif Nasution, Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Dedi Jaminsyah Putra, perwakilan dari Pemkab Sergai, Simalungun, Deli Serdang dan seluruh jajaran pengurus IMI Sumut. (*) 

Pj Gubernur Sumut Dukung Pemanfatan Regsosek Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

disrupsi.id - Medan | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memberi dukungan penuh pemanfatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) guna menuntaskan kemiskinan ekstrem dan masalah sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan visi Indonesia Emas tercapai pada tahun 2045.

"Melihat tantangan tersebut, kita mendukung pemanfatan Regsosek yang disiapkan Pemerintah Pusat agar program tepat sasaran, kebijakan yang lebih baik dan efesien," kata Fatoni dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang ‘Penggunaan Regsosek Sebagai Basis Perencanaan Berbasis Bukti dalam Menumbuhkan Kelas Menengah di Sumut’ di Hotel JW Marriott, Medan, Sumut, Selasa (30/7/2024).

Fatoni menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memproyeksikan jumlah penduduk Sumut di tahun 2045 sekitar 18,8 juta jiwa dari 15,3 juta jiwa pada tahun 2023. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemprov Sumut dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Regsosek sendiri bertujuan mereformasi sistem perlindungan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, dibutuhkan keakuratan data dan komprehensif sehingga kebijakan pemerintah tepat sasaran serta efisien.

"Oleh karena itu kita saling mendukung untuk membentuk data yang akurat dan komprehensif," ucap Fatoni .

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Bappenas Teny Widuriyanti mengatakan butuh penguatan basis data yang valid dan akurat. Menurutnya, keakuratan data tersebut melalui by name by address untuk mengetahui secara akurat sosial ekonomi masyarakat.

"Regsosek harus bisa digunakan untuk melihat perekonomian rumah tangga, sehingga program yang diberikan tepat, untuk itu kementerian, lembaga, Pemda, perlu bisa berbagi data yang komprehensif dan lebih terbuka," kata Teny.

Hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Abdul Wahid, Wakil Ketua I DPD RI Elviana serta jajaran Bapennas. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut serta Pemkab/Pemko Sumut

Pj Gubenur Minta KPK RI Terus Ingatkan Pejabat Pemprov Sumut Agar Tak Korupsi

disrupsi.id - Medan | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) terus mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar terhindar dari korupsi dalam melaksanakan program pembangunan.

"Untuk KPK RI, kami mohon terus diingatkan, diawasi, dipantau, agar kami berjalan tidak keluar rel,” kata Fatoni saat menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan 41, Sumut, Rabu (31/7/2024).

Menurut Fatoni, agar korupsi tidak terjadi maka diperlukan penguatan pencegahan. Untuk itu, dirinya berharap KPK terus membantu Pemprov Sumut untuk melakukan supervisi. Dengan pengawasan KPK, tentunya tata kelola pemerintahan akan terus berada di jalur yang tepat.

“Mohon kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak tahu, mana salah atau sudah tahu tapi lambat atau juga sudah tahu tapi ada keterbatasan,” ucap Fatoni.

Fatoni juga menyampaikan Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi yang selama ini telah dijaga dengan baik. Hal ini dilakukan agar kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik.

“Upaya pencegahan terus kita lakukan, sehingga kesejahteraan masyarakat Sumut ini tercapai,” ujar Fatoni.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus menjelaskan program Tim Korsup di Sumut. Nantinya Tim Korsup KPK RI akan mengadakan koordinasi pemberantasan korupsi.

Terdapat sejumlah hal yang akan menjadi fokus Tim Korsup selama di Sumut, di antaranya perizinan, pengadaan barang dan jasa, monitoring center for prevention (MCP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan lainnya.

“Kegiatan kami juga dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai sektor di Sumut,” kata Edi. (*) 

Mengintip Persiapan RSU Haji Medan Menyambut PON XXI

disrupsi.id - Medan | RSU Haji Medan telah resmi ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh. 

Dalam rangka menyambut perhelatan olahraga akbar ini, RSU Haji Medan telah melakukan berbagai persiapan komprehensif untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi para atlet dan peserta.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan, drg Anda Siregar, sejumlah fasilitas dan layanan khusus telah disiapkan oleh RSU Haji Medan, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) khusus PON.

IGD khusus ini menyediakan layanan medis darurat yang siap siaga 24 jam untuk menangani berbagai kasus yang mungkin terjadi selama acara berlangsung.

"Tim Satgas Khusus PON juga dibentuk untuk memastikan koordinasi yang efektif dan respons cepat terhadap kebutuhan medis selama PON," jelas Anda, Rabu (31/7/2024).

Tak hanya itu, ruang rawat inap VIP dan Super VIP juga dipersiapkan, termasuk ruang fisioterapi khusus atlet.

"Ini kita dedikasikan untuk penanganan cedera atlet dengan fasilitas dan tenaga ahli di bidang fisioterapi," ujarnya.

Selain itu, ada juga ruangan kamar operasi khusus yang disiapkan untuk operasi darurat yang mungkin diperlukan selama pelaksanaan PON.

Penyediaan Ambulans Emergency turut dilengkapi dengan peralatan medis canggih untuk respons cepat di lapangan.

"Medical Centre di Gedung Astaka. Ini Berfungsi sebagai pusat medis utama di lokasi pertandingan, menyediakan layanan kesehatan langsung di tempat," terangnya.

Selain itu, RSU Haji Medan juga mengirimkan tenaga medis volunteer di berbagai lokasi pertandingan.

"Dengan berbagai persiapan ini, RSU Haji Medan berkomitmen untuk mendukung kesuksesan PON XXI Sumut-Aceh dan memastikan kesehatan serta keselamatan para atlet dan peserta terjaga dengan baik. Keberadaan fasilitas dan tim medis yang siap siaga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perhelatan olahraga nasional ini," pungkasnya. (*) 

RSUD dr. Pirngadi Medan Naikkan Tarif Pendaftaran Pasien dari 15 Ribu Menjadi 70 Ribu

Medan, Disrupsi.id - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Pirngadi Medan mengumumkan kenaikan tarif pendaftaran bagi pasien umum yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2024. Tarif pendaftaran baru ini ditetapkan sebesar Rp70.000, mengalami peningkatan signifikan dari tarif sebelumnya yang hanya Rp15.000.

Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUD dr. Pirngadi Medan, Gibson Girsang, menyampaikan informasi ini pada Rabu (31/7/2024). ""Kenaikan ini sesuai dengan tarif Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Ta,hun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ujar Gibson Girsang, Rabu (31/7/2024)." jelasnya.

Girsang menambahkan bahwa tarif baru ini mencakup biaya karcis pendaftaran dan pemeriksaan dokter di poli. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

Meskipun terjadi kenaikan tarif, Girsang menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan dalam hal jenis pelayanan, alat medis, dan fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit. 

"Pelayanan, jenis, alat, fasilitas seperti biasa. Fokus kami adalah penguatan pelayanan prima," ujarnya.

RSUD dr. Pirngadi Medan, sebagai salah satu rumah sakit utama di Sumatera Utara, berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanannya. Pasien yang memerlukan informasi lebih lanjut dianjurkan untuk menghubungi layanan informasi rumah sakit atau mengunjungi situs web resmi RSUD dr. Pirngadi Medan.

Kenaikan tarif ini diharapkan dapat mendukung upaya rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.

Bawaslu Sumut - USU Kolaborasi untuk Tingkatkan Pengawasan Pemilu dan Pendidikan Masyarakat

disrupsi.id - Medan | Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), M. Aswin Diapari Lubis, menerima audiensi dari Wakil Rektor I Universitas Sumatera Utara (USU), Edy Ikhsan, di kantor Bawaslu Sumut, Medan, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelanjutan kerja sama antara Bawaslu dan Bawaslu Kota Medan terkait dengan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di USU.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada bidang pengawasan pemilu. 

M. Aswin Diapari Lubis menyatakan bahwa peran Bawaslu tidak hanya sebatas pengawasan tahapan Pemilu, tetapi juga melibatkan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024.

Aswin menambahkan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan lembaga pendidikan seperti USU sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat upaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

"Kerja sama ini akan memperkuat fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik, sekaligus mendukung peningkatan wawasan masyarakat terkait dengan proses demokrasi," ujarnya.

Aswin juga menjelaskan mengenai pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Sumut, yang melibatkan berbagai pihak, baik lembaga formal maupun non-formal. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. 

"Pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan melalui konsolidasi data, kesepakatan dengan berbagai stakeholder, deklarasi netralitas ASN, serta forum koordinasi antar lembaga," tambahnya.

Kerja sama antara Bawaslu dan USU ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pemilu yang lebih transparan dan partisipatif, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan demokrasi di Sumut.

Optimalkan Pengawasan, Bawaslu Sumut Gelar Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2024

disrupsi.id - Medan | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memantau potensi kerawanan dalam Pemilu Serentak 2024.  

Anggota Bawaslu Sumut Bidang Koordinator Humas dan Data Informasi (Datin), Saut Boangmanalu mengungkapkan penyusunan IKP ini merupakan bagian dari upaya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi segala kemungkinan masalah yang bisa muncul selama proses pemilu.

"Saat ini, kami sedang mengembangkan IKP di Sumut dan secara bersamaan mencermati hasil pengawasan coklit, yang akan segera kami sampaikan kepada publik," ujar Saut saat ditemui di Medan, Rabu (31/7/2024). 

Menurutnya, penyusunan IKP ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai potensi kerawanan yang perlu diwaspadai dan menjadi dasar bagi program pengawasan Bawaslu.

"Langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Sumut juga mencakup patroli pengawasan untuk memastikan hak pilih masyarakat terlindungi dengan baik," ujarnya.

Bawaslu juga telah mendirikan posko kawal hak pilih di berbagai kantor dan platform media sosial untuk memperluas jangkauan pengawasan. Dengan strategi ini, diharapkan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Saat ini, Bawaslu Sumut sedang melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan coklit, yang berfokus pada keakuratan data pemilih. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu benar-benar valid dan bebas dari kesalahan yang bisa merugikan pihak tertentu.

"Bawaslu mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek data pemilih mereka yang telah dicoklit oleh petugas Pantarlih," sebutnya.

Dengan memeriksa apakah nama mereka terdaftar dengan benar, setiap warga negara dapat memastikan hak pilih mereka terlindungi. Ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kelancaran dan keadilan dalam Pemilu Serentak 2024.

"Saat pencermatan dan penyusunan IKP ini selesai, kami berharap hasilnya bisa membantu kami dalam pengawasan yang lebih efektif, serta mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi," pungkas Saut. (*)

Wali Kota Medan Bobby Nasution Lantik 2 Direksi PUD Pembangunan

 

Medan, Disrupsi.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengambil sumpah dan melantik Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan.

Adapun yang diambil sumpah dan dilantik tersebut yakni Ahmad Yasir Lubis sebagai Direktur Umum Keuangan & SDM PUD Pembangunan Kota Medan yang sebelumnya merupakan Direktur Operasional. Sementara itu, Bambang Hendarto dipercaya menjadi Direktur Operasional PUD Pembangunan Kota Medan dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur Umum Keuangan & SDM. 

"Ingat slogan kita, kolaborasi. Artinya, kolaborasi dengan rekan direksi, kolaborasi dengan jajaran, kolaborasi dengan semua keluarga besar PUD Pembangunan. Jadikan itu semua kekuatan, bukan musuh atau justru penghambat dalam bekerja," kata Bobby Nasution. 

Bobby menekankan agar PUD Pembangunan Kota Medan berkolaborasi dan tertib administrasi sehingga menjadi perusahaan yang baik dan sehat dengan menghadirkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Artinya, tidak bertele-tele, tidak ruwet.

"Perlu manajemen pembukuan agar menjadi salah satu kunci yang bisa dilihat dan jadi pertimbangan untuk PUD Pembangunan berkolaborasi dan bekerja sama dengan korporasi lainnya. Kita sangat berharap, PUD Pembangunan dapat berdiri tegak dan berdiri besar baik dalam mengurus investasi, termasuk mengelola apa yang dimiliki Pemko Medan," pesannya. 

Selain itu, kata Bobby Nasution, kepastian hukum juga harus jadi hal yang senantiasa diperhatikan. "Tak lupa, saya juga berpesan agar aset-aset kita dapat dijaga dengan baik. Jauhi korupsi dan pungli apalagi yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri dan juga kelompok," pungkasnya. (*)

Wakil Wali Kota Medan Ingin Pelaku Usaha Manfaatkan Digitalisasi untuk Berinvestasi

Medan, Disrupsi.id -| Pemko Medan terus mendorong pemanfaatan digitalisasi guna mempermudah para pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Medan. Sehingga ke depannya semakin banyak investor yang akan berinvestasi di Kota Medan.

"Kami terus mendorong agar Perangkat Daerah melakukan digitalisasi. Tujuannya agar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi, kata Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman saat membuka Bimbingan Teknis LKPM, Selasa (30/7/2024).

Aulia Rachman menyampaikan dengan sistem yang dibangun saat ini, Pemko Medan berusaha agar segala urusan perizinan dilakukan secara digital tanpa perlu lagi bertatap muka. Hal tersebut tidak saja hanya memudahkan masyarakat, namun juga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

"Pada prinsipnya kami berkomitmen untuk mempermudah segala bentuk pengurusan perizinan dengan tetap berpegang kepada peraturan yang ada. Karena kami ingin pelaku usaha ini memiliki kepercayaan penuh kepada Pemerintah," ujar Aulia Rachman.

Sebelumnya Kepala DPMPTSP Kota Medan, Nurbaiti Harahap dalam laporannya mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan bimtek ini adalah untuk memberikan penjelasan, pengarahan, dan pelatihan kepada pelaku usaha tentang teknis pengawasan dan pelaporan LKPM secara online.

"Melalui kegiatan ini kami juga ingin terlaksana fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui koordinasi yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Daerah serta lembaga terkait lainya," jelas Nurbaiti Harahap.

Bimtek yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari berbagai sektor diantaranya sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor industri, sektor kesehatan, UMKM dan sektor lainya.

"Nantinya para peserta akan mendapatkan materi dari narasumber yang telah kita hadirkan, dan dapat langsung bertanya terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di kota Medan," pungkasnya. (*)

Kolam Retensi Selayang Ditargetkan Rampung Oktober 2024, Mampu Atasi Tujuh Titik Banjir

Medan - Disrupsi.id - Pembangunan Kolam Retensi Selayang Tahap II telah mencapai 30 persen. Proyek yang mulai dikerjakan 19 April dan sesuai dengan kontrak berakhir 13 Desember 2024 bisa mengatasi tujuh titik lokasi banjir di Kecamatan Medan Selayang. 

“Ini masih dalam masa pekerjaan. Dan untuk mengantisipasi kendala cuaca, kita targetkan selesai akhir Oktober 2024,” ujar Kabid Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan, Gibson Panjaitan, Selasa (30/7).

Gibson yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Pembangunan Kolam Retensi ini mengatakan pekerjaan Tahap I, telah selesai pada Desember 2023. Pada tahap itu dilakukan pemancangan sheetpile atau tiang beton penahan tanah pada kedua kolam. 

"Saat ini tengah dilakukan pekerjaan penggalian dan pembersihan sekaligus pembuatan lantai kolam pertama,” sebutnya. 

Gibson menerangkan, kolam retensi ini terdiri atas dua. Kolam pertama ini berfungsi menampung dan menyaring limpahan air Sei Selayang yang berada di samping lokasi pekerjaan. Kolam pertama ini memiliki luas 8.910 meter persegi dengan kedalaman 5 meter. 

Selanjutnya, air dialirkan ke kolam kedua yang memiliki luas  21.700 meter persegi dengan kedalaman 3 meter. Kedua kolam ini memiliki volume 109.650 meter kubik.   

“Kolam Retensi Selayang ini menampung dan mengalihkan limpahan air Sei Selayang ke Sei Sikambing,” ujarnya. 

Gibson menerangkan, pekerjaan Kolam Retensi Selayang ini berhubungan erat dengan Proyek Floodway Sei Sikambing yang mengalihkan air dari Sei Sikambing ke Sei Belawan. 

“Artinya, dengan Floodway Sei Sikambing yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera II dapat mengurangi debit air Sei Sikambing yang mendapat limpahan dari Sei Selayang,” terangnya. 

Menurut Gibson proyek Kolam Retensi Selayang ini juga berhubungan dengan rencana pelebaran Sei Selayang yang juga dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera II 

"Informasi yang saya dapat, desain telah selesai dan tinggal tahap pembebasan lahan," papar Gibson. 

Dia mengatakan, nantinya Kolam Retensi Selayang dapat mengatasi tujuh titik banjir, yakni di Jalan Dr. Mansur di kawasan aliran Sei Selayang, Bunga Cempaka, Abdul Hakim, Kenanga Sari, Harmonika Baru, Mawar, dan Bunga Teratai. 

“Dengan adanya Kolam Retensi Selayang ini, jumlah KK terdampak banjir yang dapat ditangani kurang lebih 8.300,” paparnya. 

Dinas SDABMBK juga telah selesai membangun Kolam Retensi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Martubung. Kolam Retensi Martubung di Kecamatan Medan Labuhan dapat mengatasi banjir di kawasan Martubung dan dapat menangani kurang lebih 1.200 KK terdampak banjir. 

Sedangkan Kolam Retensi USU dapat mengatasi kurang lebih 600 KK yang terdampak Banjir di seputaran USU dan sebagian Jalan Jamin Ginting. (*)

Edy Rahmayadi Klaim Dapat Rekomendasi PDIP Maju Pilgub Sumut

Medan, Disrupsi.id - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengklaim telah mendapatkan surat rekomendasi dari PDIP untuk diusung menjadi bakal calon Gubernur Sumut di Pemilihan Kepala Daerah 2024.

"Ada rekomendasi (dari PDIP), tapi itu kan bukan suatu ketentuan untuk persyaratan ke KPU," kata Edy Rahmayadi di Rumah Pemenangannya di Medan, Selasa (30/7/2024).

Setelah mendapatkan rekomendasi, mantan Pangkostrad itu juga mengaku ditugaskan PDIP agar mencari sosok bakal calon wakil gubernur Sumut yang akan mendampinginya.

"Saya hanya ditugaskan untuk melengkapi, mencari wakilnya siapa, itu dia. Itu rekomendasinya," ujarnya.

Namun begitu, Edy ingin bakal calon wakil gubernur Sumut yang mendampinginya harus memenuhi sejumlah kriteria di antaranya tidak terlalu tinggi. 

"Sedang dicari wakilnya. Belum dapat. Wartawan ajalah wakilnya. Cirinya ganteng cakep terus harus setinggi aku, jangan terlalu tinggi, nanti fotonya jelek," papar Edy.

Diketahui, di halaman rumah pemenangan Edy Rahmayadi di Medan telah dipasang bendera PDIP pada Senin (29/7/2024). Sekretaris Tim Pemenangan Edy Rahmayadi, Muchrid Nasution, mengaku pengibaran bendera itu telah mendapat izin dari  PDIP.

Sementara itu Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut Aswan Jaya berterima kasih atas pengibaran bendera tersebut. Namun terkait dukungan terhadap Edy di Pilkada Sumut, dia masih menunggu keputusan dari DPP PDI-P. 

"Kalau bendera PDI-P berkibar di mana pun, di Kantor KPU ada, di tengah jalan, di pinggir jalan juga ada, di mana mana juga ada. Terima kasih buat Pak Edy kalau sudah mengibarkan bendera PDI-P di kantor pemenangan. Apakah ini tanda tanda baik ? Kita tunggu saja dari DPP," ujarnya. (*)

Kejati Sumut Selamatkan Rp127 Miliar Potensi Kerugian Negara

Medan, Disrupsi.id - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara selama kurun Semester I Tahun 2024. Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mencapai Rp127.144.000.000 dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp7.960.701.979.

"Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bidang Datun berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp127 miliar dan pemulihan keuangan negara Rp7 miliar," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto melalui Koordinator Bidang Intelijen Yos A Tarigan, Selasa (30/7/2024).

Tak hanya itu, Yos menambahkan untuk bidang Datun, Kejati Sumut juga memberikan pendampingan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.

"Di sisi lain, Kejati Sumut menuntut pidana mati 49 terdakwa tindak pidana narkoba dan penyelesaian perkara tindak tindak pidana umum secara humanis sebanyak 57 perkara," papar Yos yang juga mantan Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut tersebut.

Selain itu, Kejati Sumut juga sudah melakukan penyidikan dan melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2024 ada 55 perkara yang naik ke tahap penyidikan yang berasal dari 28 Kejari, 9 Cabjari, dari 55 perkara ini ada 14 perkara yang ditangani Bidang Pidsus Kejati Sumut.

"Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan Rp 18 miliar lebih, kemudian di tahap penuntutan ada Rp 2 miliar lebih dan ini nantinya akan berkembang sampai dengan akhir Semester II Desember 2024," ungkapnya.

Sedangkan untuk bidang Intelijen, Yos menyebutkan, Kejati Sumut melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut - Aceh, dimana pelaksanaan event ini akan membawa wajah Sumatera Utara.

"Kejaksaan sudah berpengalaman dalam pengawalan kegiatan-kegiatan olahraga tingkat nasional dan internasional. Kita melakukan pengawalan dalam setiap rapat dan pelaksanaannya nantinya agar berjalan cepat, tepat sasaran. Sehingga pelaksanaan PON di Sumut khususnya bisa berjalan sesuai schedule," urainya.

Menurut Yos untuk Agenda Pilkada Serentak yang digelar November mendatang, Bidang Intelijen juga menyiapkan Posko Pilkada dan berkolaborasi dengan Pidum sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Bidang Intelijen juga sudah melaksanakan upaya preventif lewat penerangan hukum dan penyuluhan hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah," pungkasnya.

Untuk Penerangan Hukum, Kejati Sumut meluncurkan inovasi baru aplikasi bernama Penjaga Kejati Sumut (Penerangan Hukum Jaksa Garda Desa Daring) yang bisa di download di App Store. Aplikasi ini bertujuan untuk menghemat anggaran biaya perjalanan dan efisiensi masalah waktu.

"Aplikasi ini sudah diuji coba dengan melaksanakan penerangan hukum terhadap camat dan Kepala Desa Gunung Meriah yang diikuti Kadis PMD Karo, Sergai, Deli Serdang, Binjai dan Langkat termasuk seratusan kepala desa dan perangkat desa. Dengan aplikasi ini, kepala desa tidak perlu harus keluar dari desanya, tapi bisa mengikuti secara daring, yang terpenting terkoneksi dengan jaringan internet," jelasnya.

Tidak hanya penyuluhan hukum ke sekolah, lanjut Yos A Tarigan, bidang Intelijen Kejati Sumut juga konsisten dalam menjalankan program Jaksa Menyapa di radio dan televisi, Jaksa Daring lewat akun media sosial Instagram secara langsung dengan menghadirkan beragam narasumber serta lomba karya tulis jurnalistik.

Sepanjang Januari sampai Juli 2024, Kejati Sumut juga mendapat penghargaan, yaitu Peringkat I Satker Berkinerja Baik Bidang Pidsus (Januari 2024), Peringkat III Satker Kejaksaan Tinggi Berkinerja Terbaik pada Musrenbang Kejaksaan RI di Nusa Dua Bali pada April 2024, Bidang Intelijen Kejati Sumut Peringkat 2 Nasional Dalam Penggunaan Aplikasi (Sistem Informasi Adhyaksa Command Center (SIACC), Kejati Sumut juga mendapat Penghargaan atas Komitmen dan Jasanya Wujudkan Indonesia Bersih Narkoba dari BNN Indonesia.

Untuk bidang Pidana Militer, tiga terdakwa perkara koneksitas yang sudah menjalani persidangan dengan dugaan korupsi mecapai Rp52 miliar lebih dalam perkara eradikasi lahan PT PSU. Perkara ini mendapat perhatian dan menjadi perkara terbesar yang ditangani bidan Pidana Militer Kejati Sumut.

"Harapan kita di penghujung tahun 2024 nanti, serapan anggaran Kejati Sumut mencapai 100 persen dan upaya penegakan hukum serta upaya preventif dalam memberikan penyuluhan hukum serta penerangan hukum bisa menyadarkan masyarakat mengenali hukum dan menjauhi hukuman," tegasnya. (*)

Revitalisasi Masuki Tahap Finishing, Taman Cadika Tutup Mulai Besok

disrupsi.id - Medan | Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika telah memasuki tahapan finishing. Dengan begitu mulai 30 Juli sampai dengan 12 Agustus Taman yang berlokasi di Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor itu ditutup. 

"Benar. Ditutup sementara dalam rangka finishing revitalisasi yang  kita lakukan," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Medan, H. Dammikrot Harahap, saat dihubungi Senin (29/7/2024).

Dia menambahkan,  pihaknya juga telah memasang spanduk berisi pemberitahuan penutupan sementara ini. Dia mengharapkan, proses finishing ini selesai pada Agustus ini juga. 

"Dan Pak Wali Kota Bobby Nasution yang akan meresmikannya, " ucapnya. 

Selain direvitalisasi untuk tempat olahraga, Taman Cadika juga nantinya dirancang untuk tempat rekreasi. Tak hanya itu, Taman Cadika ada bangunan amfiteater, lapangan panahan,  dan lapangan terbuka berkuda, lapangan skateboard.

"Anggaran revitalisasi ini menggunakan dana Coorporate Social Responsibility(CSR) dari perusahaan swasta, " ujarnya. (*) 

Gerindra Resmi Usung Anak Mantan Bupati Deliserdang di Pilkada 2024

disrupsi.id - Deliserdang | Partai Gerindra secara resmi mengusung Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang dr. Asri Ludin Tambunan sebagai bakal calon bupati Deliserdang di Pilkada 2024. dr. Asri Ludin Tambunan merupakan anak dari Amri Tambunan, mantan Bupati Deliserdang dua periode yang telah meninggal dunia.

Dukungan kepada Asri Ludin Tambunan tertuang dalam surat edaran Gerindra melalui surat rekomendasi bernomor 07-1145/Rekom/DPP-GERINDRA/2024. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani tertanggal 18 Juli 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Deliserdang sekaligus Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri menegaskan partainya sudah resmi mengusung dr. Asri Ludin Tambunan berpasangan dengan Lom Lom Suwondo yang merupakan kader Partai Gerindra.

"Partai Gerindra komitmen untuk memenangkan pasangan dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo. Komitmen kami bukan hanya untuk memenangkan pilkada, tetapi juga untuk mewujudkan Kabupaten Deliserdang yang lebih baik di semua sektor," kata Zakky Shahri, Senin (29/7/2024).

Selain Gerindra, dr. Asri Ludin Tambunan juga mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan PKB. Menurutnya semua partai pendukung telah sepakat menunjuk Lom Lom Suwondo sebagai bakal calon wakil bupati.

"Dari seluruh partai pendukung, tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk mengusung Lom Lom Suwondo sebagai wakil saya di Pilkada Deliserdang," jelas dr. Asri Ludin Tambunan.

Ia mengaku tak akan menyia-nyiakan dukungan dari partai Gerindra dan hampir seluruh partai besar di DPRD Deliserdang. Dengan dukungan tersebut, dr. Asri Ludin Tambunan optimistis menang di Pilkada Deliserdang.

"Keberhasilan ini sangat membanggakan saya. Dengan dukungan dari Gerindra dan hampir seluruh partai besar di DPRD Deliserdang, saya merasa optimis untuk memenangkan Pilkada 2024," ujar dr. Asri, yang akrab disapa dr. Aci.

Diketahui, dr. Asri Ludin Tambunan merupakan anak dari Amri Tambunan, mantan Bupati Deliserdang dua periode yang telah meninggal dunia. Ia juga keponakan dari Ashari Tambunan, mantan Bupati Deliserdang dua periode. Saat ini, dr. Asri menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang. 

Sementara itu, Lom Lom Suwondo menjabat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Gerindra di DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, dan salah satu pendiri partai di Sumut. Dalam Pemilu 2024, Partai Gerindra memperoleh 7 kursi di DPRD. Untuk meloloskan pasangan dr. Asri Ludin Tambunan-Lom Lom Suwondo sebagai calon bupati dan wakil bupati, Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi syarat minimal 10 kursi. (*)

PSI Dukung Aulia Rachman sebagai Calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2024

Disrupsi.id, Medan - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan dukungannya untuk Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, sebagai calon Wali Kota Medan dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 September 2024.

Ketua PSI Medan, Renville Napitupulu, menyatakan bahwa Aulia Rachman, yang kini menjadi kader PSI, merupakan prioritas utama partai untuk maju sebagai Wali Kota Medan. 

"Kan sudah jadi kader, pasti kita dukung. Aulia menurut kami layak untuk melanjutkan kepemimpinan di Medan," ujar Renville pada Sabtu, (27/7/2024).

Renville juga mengungkapkan bahwa dukungan ini telah disampaikan secara lisan oleh DPP PSI kepada Aulia. 

"Secara lisan sudah disampaikan kepada Aulia. Namun, kita tunggu hasil keputusan DPP yang akan segera diumumkan," tambah anggota DPRD Medan tersebut.

PSI memiliki empat kursi di DPRD Medan. Berdasarkan aturan KPU, pasangan bakal calon Wali Kota harus didukung minimal 20 persen dari perolehan kursi di DPRD Medan.

Aulia Rachman menjelaskan alasannya bergabung dengan PSI. Ia tertarik dengan partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, karena didominasi oleh anak-anak muda. 

"Insyaallah kita didukung oleh PSI, sudah disampaikan secara lisan, mungkin beberapa hari ke depan kita akan mendapat rekomendasi," kata Aulia kepada Tribun Medan.

Aulia juga mengaku mendapatkan banyak masukan dari masyarakat Medan untuk maju pada Pilkada. Menurutnya, PSI adalah partai yang tepat untuk mendukungnya setelah meninggalkan Gerindra. 

"Itu satu, dorongan arus bawah kencang untuk mengusung kita maju, PSI adalah jalan yang terbaik karena saya pernah keluarkan statemen siapa yang rekomendasi ke saya, saya akan pindah ke partai tersebut," tutup Aulia.

Dengan dukungan dari PSI dan dorongan kuat dari masyarakat, Aulia Rachman semakin yakin untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan, siap membawa perubahan positif bagi kota Medan.

Ketua Hanura Sumut El Adrian Shah Daftar ke Perindo sebagai Calon Wali Kota Medan

Disrupsi.id, Medan - Ketua Hanura Sumut, El Adrian Shah, resmi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan melalui Partai Perindo. Proses pendaftaran dan wawancara berlangsung di kantor DPD Perindo Sumut pada Jumat malam, 26 Juli 2024.

El Adrian Shah, yang merupakan sepupu mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rejekshah, mengikuti wawancara langsung setelah menyerahkan berkas pendaftaran. 

Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta, menyambut baik langkah El Adrian. "Kami sangat mengapresiasi kehadiran El Adrian Shah yang mendaftar sebagai calon Wali Kota Medan. Kami bangga dengan orang-orang muda yang ingin membangun kota Medan," ujar Donna pada Sabtu, (27/7/2024).

Donna mengungkapkan bahwa Perindo sangat mendukung niat baik El Adrian sebagai tokoh muda untuk maju sebagai Wali Kota Medan. Selain El Adrian Shah, Perindo telah menerima berkas pendaftaran dari beberapa calon lainnya, termasuk Akhyar Nasution, Rahudman Harapan, Prof Ridha Dharmajaya, dan Rico Waas.

Pada hari yang sama, selain proses pendaftaran, dilakukan juga wawancara terhadap para calon. Donna menjelaskan bahwa hasil dari wawancara ini akan disampaikan ke DPP Perindo. 

El Adrian Shah menjelaskan visi dan misinya kepada pengurus Perindo, menyampaikan bahwa ia berkomitmen untuk membuat Medan lebih aman, nyaman, dan maju. 

"Visi saya adalah menjadi bagian dari masyarakat kota Medan. Kami berharap Medan bisa lebih aman, nyaman, dan lebih maju ke depan," katanya.

Perindo menjadi partai kedelapan yang didatangi oleh El Adrian Shah setelah sebelumnya mendaftar ke PKS, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PDIP, dan PSI. Ia berharap dapat memperoleh dukungan dari Perindo pada pemilihan Wali Kota Medan.

"Saya hadir di Perindo sebagai bakal calon Wali Kota Medan dan mengikuti fit and proper test. Semoga kita bisa saling mendukung, terutama karena ada kedekatan emosional dengan pengurus Perindo," pungkasnya.

Dengan pengalaman dan visi yang jelas, El Adrian Shah berkomitmen untuk membawa perubahan positif bagi kota Medan.

Apa itu Investor Individu dan Investor Institusi? Kenali Perbedaannya!

disrupsi.id - Medan | Siapa saja yang berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)? Ternyata bukan hanya investor individu. Justru yang mendominasi transaksi perdagangan di BEI adalah investor institusi. Jika investor individu bertransaksi mewakili dirinya sendiri, maka investor institusi akan mewakili lembaganya. 

Investor individu bisa siapapun orang, asalkan sudah memiliki kartu identitas penduduk (KTP) dan memiliki rekening di bank. Sementara, investor institusi terdiri dari Dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, yayasan, dan dana abadi yang dikelola oleh para profesional. Lembaga-lembaga ini bertransaksi atas kepentingan nasabah mereka masing-masing.

"Jika investor individu memiliki modal yang terbatas, maka investor institusi memiliki dana kelolaan yang relatif besar. Oleh karena itu, investor institusi tidak sefleksibel investor individu dalam mentransaksikan portofolio sahamnya di BEI, " kata Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Sumatera Utara M Pintor Nasution. 

Menurut Pintor investor institusi umumnya cenderung memilih saham-saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar dan fundamental yang kuat atau saham blue chips. Keuntungan berinvestasi pada saham-saham besar tersebut tidak setinggi potensi return saham di second layer yang bisa lebih mudah dibeli investor individu,

"Namun, karena nilai transaksinya besar, secara nominal keuntungan yang diperoleh investor institusi tentu jauh lebih besar dibandingkan nilai transaksi investor individu. Investor individu umumnya lebih sering mengandalkan acuan kinerja teknikal dari naik turunnya harga saham, " ujarnya. 

Sementara itu, tambah Pintor, investor institusi umumnya cenderung menggunakan acuan kinerja fundamental perusahaan sebelum memilih saham-saham yang hendak ditempatkan pada keranjang portofolio mereka.

"Karakter dari jangka waktu investasi saham adalah jangka panjang. Strategi ini bisa dengan mudah diikuti investor individu. Sementara investor institusi bisa jadi memiliki kewajiban untuk mentransaksikan portofolio mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai arahan dari institusi masing-masing, " ujarnya. 

Investor individu juga lebih mudah memilih saham-saham yang sesuai dengan sektor usaha yang dia sukai atau kuasai. Sedangkan investor institusi memiliki keterbatasan atas sektor-sektor usaha atau jenis usaha yang diizinkan oleh institusi yang diwakilinya. 

"Salah satu strategi penting lain dalam berinvestasi adalah diversifikasi. Jika memiliki dana yang besar, investor memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan return sesuai target, " pungkasnya. 

Agar lebih mudah mengikuti pergerakan pasar, investor institusi umumnya memiliki strategi dalam membeli saham-saham yang menjadi konstituen di salah satu indeks saham yang dipilihnya. Misalnya, dia akan mengikuti pergerakan Indeks saham IDX-MES BUMN 17, maka investor institusi akan membeli 17 saham yang ada di indeks saham tersebut.  

"Tentunya, pergerakan indeks saham gabungan di BEI juga sangat dipengaruhi oleh aksi beli dan jual para investor institusi. Nilai perdagangan saham rata-rata dikuasai investor individu lebih dari 80%. Sementara investor individu bahkan seringkali kurang dari 20%. Oleh karena itu, penting juga untuk melakukan pengamatan atas rencana investasi atau portofolio investasi investor-investor institusi ini, " bebernya. (*) 

RS Adam Malik Siap Dukung PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan Layanan Medis Terbaik

Disrupsi.id, Medan - Rumah Sakit (RS) Adam Malik di Medan telah memastikan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 yang akan digelar pada bulan September. 

Sebagai rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan RI, RS Adam Malik menjadi salah satu pusat rujukan utama di Sumut untuk penanganan medis selama even olahraga terbesar di Indonesia ini.

Direktur Utama RS Adam Malik, dr. Zainal Safri MKed(PD) SpPD-KKV SpJP(K), telah menyiapkan semua layanan dengan tenaga kesehatan terbaik, terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap. Layanan tersebut mencakup IGD, rawat inap, kamar bedah, dan layanan penunjang lainnya untuk seluruh atlet dan ofisial tim. Tenaga kesehatan yang mendukung meliputi dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Ketua Tim Kesehatan RS Adam Malik, Dr. dr. Kamal Basri Siregar MKed(Surg) SpB(K)Onk FICS MHKes, menjelaskan bahwa RS Adam Malik juga berperan sebagai pusat rujukan dan medical center. Jika medical center di lapangan tidak dapat menangani kasus atau rumah sakit rujukan di daerah tidak mampu, RS Adam Malik siap membantu. Selain itu, RS Adam Malik melatih dokter-dokter yang akan bertugas di lapangan.

Selama PON XXI berlangsung, RS Adam Malik akan memastikan pelayanan maksimal. Beberapa ruangan telah disiapkan, termasuk tempat tidur khusus di IGD, kamar rawat inap di VIP, dan kamar di kelas 1. Perawat khusus dengan ID card petugas PON akan bertugas di IGD, dan dokter onsite tetap ada di sana.

RS Adam Malik juga akan mengirimkan tim kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat ahli, serta tenaga kesehatan lainnya, teknisi medis, dan staf pendukung untuk bertugas di lapangan. Selain itu, ambulans khusus dengan instalasi mini ICU dan obat-obatan akan diberangkatkan untuk pelayanan medis bagi tamu VVIP.

RS Adam Malik sebelumnya juga dipercaya untuk penanganan medis dalam beberapa event besar di Sumut, termasuk dua event internasional, F1 Powerboat dan Aquabike Jetski World Championship yang berlangsung pertama kali di Indonesia sejak 2023. RS Adam Malik juga selalu dipercaya sebagai tim kesehatan VVIP dalam setiap kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI di Sumut.

Tertibkan Pool Bus di Jalan Jamin Ginting, Dishub Medan Ubah Rute AKAP/AKDP

disrupsi.id - Medan | Guna menertibkan pool bus yang kerap membuat kemacetan di sepanjang jalan Jamin Ginting, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan melakukan perubahan rute Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang selama ini masuk ke Jalan Jamin Ginting.

Perubahan rute AKAP/AKDP dari Kota Medan - Kabupaten Karo dan Kota Medan -Provinsi Aceh ini dimulai sejak Jumat (26/7/24). Dalam penertiban pool bus dan mempelancar perubahan rute ini Dishub Medan bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Medan dan Satpol PP Kota Medan dengan melakukan penjagaan atau ploting di tiga titik persimpangan jalan.

Selain itu agar memastikan tidak ada lagi pool bus AKAP/AKDP yang beroperasi Personil Dishub, Satlantas Polrestabes Medan dan Satpol PP Kota Medan melakukan patroli di sepanjang jalan Jamin Ginting.

Kadishub, Iswar Lubis menjelaskan perubahan rute bagi kendaraan AKAP/AKDP yang selama ini masuk ke jalan Jamin Ginting untuk menertibkan seluruh pool bus di sepanjang jalan Jamin Ginting yang kerap menimbulkan kemacetan akibat parkirnya kendaraan tersebut. Ini menjadi solusi yang dilakukan agar kemacetan di jalan Jamin Ginting dapat teratasi dan lalu lintas menjadi lancar.

"Perubahan rute angkutan umum luar kota yang ada di sepanjang jalan Jamin Ginting ini agar mereka tidak lagi masuk ke jalan Jamin Ginting yang mengarah ke simpang pos. Ini solusi yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut akibat banyaknya kendaraan umum yang ngetem", kata Iswar.

Dijelaskan Iswar, seluruh kendaraan AKAP/AKDP ini akan diarahkan menuju Terminal A Pinang Baris dan para petugas akan berjaga di tiga titik persimpangan. Untuk jalur masuknya kendaraan angkutan umum dari Kabupaten Karo maupun Provinsi Aceh akan diarahkan masuk ke jalan Jamin Ginting- jalan Setia Budi (Simpang Selayang) - Jalan Ring Road- Jalan Amal- Jalan TB Simatupang Terminal Tipe A Pinang Baris.

"Untuk jalur keluar dari Terminal Tipe A Pinang Baris, AKAP/AKDP akan diarahkan ke jalan TB Simatupang masuk ke jalan Amal menuju jalan Ring Road kemudian masuk ke jalan Setia Budi (Simpang Selayang) dan keluar ke jalan Jamin Ginting mengarah ke Kabupaten Karo", jelas Iswar.

Iswar menambahkan, dengan perubahan rute ini maka seluruh kendaraan AKAP/AKDP tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke jalan Jamin Ginting mengarah ke arah simpang Pos yang selama ini terjadi. Karena tidak diperbolehkan lagi pihaknya juga akan memastikan seluruh Pool bus di jalan Jamin Ginting tidak akan beroperasi.

"Kita akan lakukan patroli sepanjang jalan Jamin Ginting untuk memastikan tidak ada lagi pool bus yang beroperasi di jalan tersebut. Tentunya dengan perubahan rute ini aktifitas di Pool bus yang selama ini ada di jalan Jamin Ginting akan tidak ada lagi. Ini juga akan berdampak terhadap kemacetan yang kerap terjadi di jalan Jamin Ginting", sebutnya. 

Selanjutnya Iswar menjelaskan petugas Dishub dibantu Satlantas Polrestabes Medan dan Satpol PP Kota Medan akan melakukan penjagaan di tiga titik mulai pukul 07:00 Wib sampai pukul 22:00 Wib. Petugas yang berjaga akan dibagi menjadi II Shift.

"Pihak pool bus melalui mandor mereka juga telah diminta untuk dapat mengikuti aturan yang ditentukan. Artinya tidak ada lagi kendaraan AKAP/AKDP yang masuk dan lewat ke seputaran jalan Jamin Ginting - simpang Pos, " bebernya. (*) 

Bawaslu Sumut Monitoring Kesiapan Pengawasan Pemilu 2024

disrupsi.id - Medan | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Puadi melakukan monitoring dan supervisi terkait kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak 2024, Sabtu (27/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Puadi menekankan pentingnya sikap responsif dari para pengawas pemilu terhadap informasi yang diterima, khususnya yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran pemilu. 

Menurutnya, cara yang tepat dalam menangani dan menyelidiki masalah merupakan kunci utama dalam mengubah potensi pelanggaran menjadi temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Puadi menjelaskan bahwa ada dua jalur utama dalam penanganan pelanggaran pemilu, yaitu melalui temuan langsung oleh pengawas atau laporan yang diterima dari masyarakat. "Pengawas pemilu harus sigap, dan siap menindaklanjuti baik temuan maupun laporan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Puadi menyoroti pentingnya prosedur hukum yang jelas dalam menangani pelanggaran. Ia menjelaskan bahwa dalam menindaklanjuti laporan, pengawas tidak boleh sembarangan dalam proses pemanggilan dan harus memastikan bahwa segala proses pembuktian memenuhi syarat formil dan materil yang telah ditentukan.

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu, mengingatkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Ia meminta seluruh jajaran pengawas pemilu untuk tidak hanya mengandalkan wacana, tetapi harus membuktikan temuan pelanggaran dengan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Temuan yang ada harus bisa dibuktikan secara faktual. Kami tidak ingin penanganan pelanggaran hanya berhenti di level wacana, tetapi harus berdasarkan data yang valid," tegasnya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penanganan pelanggaran yang transparan serta berbasis data, diharapkan Pemilihan Serentak 2024 dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang berbasis pada bukti dan prosedur hukum yang jelas akan meningkatkan kredibilitas dan integritas proses pemilu di Indonesia.

Melalui upaya monitoring ini, Bawaslu Sumut berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan lancar, transparan, dan bebas dari pelanggaran.

2.493 Orang di Deli Serdang Menderita Penyakit Tuberkulosis

disrupsi.id - Deli Serdang | Penyebaran penyakit Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara masih tinggi. Sepanjang Januari - Juli 2024 saja, tercatat sudah 2.493 masyarakat yang menderita TB. 

"Penanganan kasus TB di Deli Serdang memang masih belum maksimal. Setidaknya ada lonjakan kasus tiap tahunnya. Untuk tahun ini saja sudah 2.493 warga yang terkena TB," kata Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan dalam kegiatan Active Case Finding (ACF) Tahap I menuju eliminasi dan bebas TB 2028, di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sabtu (27/7/2024).

Asri Ludin menambahkan Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang biasanya menyerang paru-paru. Bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab utama TB. Penyakit ini dapat menyebar melalui udara ketika penderita TB batuk, bersin, atau meludah.

"TB menular melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau meludah. Bakteri TB yang terkandung dalam droplet (percikan air liur) kemudian terhirup oleh orang lain," ujarnya.

Gejala TB yang umum, tambah dr. Asri Ludin, meliputi batuk berkepanjangan atau lebih dari dua minggu, dahak berdarah, demam, nyeri dada, kelelahan, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, dan berkeringat malam. 

"Tapi, perlu diingat bahwa gejala TB bisa bervariasi dan tidak selalu jelas. Beberapa orang mungkin hanya mengalami gejala ringan atau tidak menunjukkan gejala sama sekali," urainya.

Menurut Asri Ludin penanganan kasus TB di Deli Serdang tidak bisa ditekan hanya lewat tenaga dan fasilitas kesehatan saja. Namun, mesti melibatkan semua pihak termasuk menjalankan program pencegahan.

"Kita melakukan screening aktif TB atau yang diduga TB. Jadi, gerakan inilah yang nantinya menemukan cikal bakal TB berikutnya, dan pada akhirnya akan mendukung eliminasi TB Indonesia tahun 2028," ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya, Dinas Kesehatan Deli Serdang bakal membuat intervensi serentak screening massal secara berkala. Selain itu, pihaknya juga akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan TB yang baru di setiap puskesmas.

"Kalau penanganannya sejauh ini, kita sudah bekerjasama dengan tiga rumah sakit di Deli Serdang, seluruh rumah sakit swasta, fasilitas klinik milik pemerintah, dan swasta yang MoU dengan BPJS," ucapnya. (*)

Bobby Nasution Ancam Copot Kadishub Karena Jalan Jamin Ginting Macet

disrupsi.id - Medan | Wali Kota Medan Bobby Nasution menyemprot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan Iswar Lubis. Pasalnya angkutan umum seringkali ngetem untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang Jalan Jamin Ginting tepatnya di kawasan Simpang Pos sehingga membuat kemacetan arus lalulintas.

Video tersebut diunggah di akun Instagram resmi Bobby Nasution @bobbynst. Dalam video itu tampak Bobby Nasution bersama Kadishub Kota Medan Iswar Lubis dan Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temanta Purba tengah berada di salah satu loket bus.

Mantu Presiden RI Jokowi itu langsung memarahi Iswar Lubis. Lokasi yang menjadi langganan kemacetan itu merupakan rute bus angkutan umum menuju Kabupaten Karo. Kemacetan tersebut telah beberapa kali diperingatkan Pemprov Sumut hingga Polda Sumut.

"Bapak tugasnya ngapain? Ini sudah diperingatkan dari Provinsi Sumut sudah, dari Polda sudah, bapak nampak selo aja. Berarti omongan omongan kami sampah semua buat bapak," kata Bobby memarahi Iswar, Jumat (26/7/2024).

Kemudian Bobby bertanya kepada pria penjaga loket bus berapa jumlah bus yang biasanya ke loket mereka lalu ngetem menaikkan atau menurunkan penumpang di Jalan Jamin Ginting. Pria itu mengaku dalam sehari sebanyak 40 bus.

"Berapa mobil biasanya? 40 pak? Tarokla pak, 20 berarti di sini tiap hari," ujar Bobby kesal.

Bobby menjelaskan kepada Kompol Andika Temanta Purba bahwa dirinya sudah memperingatkan Iswar Lubis. Akan tetapi solusi yang diberikan Iswar Lubis agar kawasan jalan itu tidak terjadi lagi kemacetan membuatnya berang. Bobby bahkan mengancam akan mencopot Iswar Lubis dari jabatannya.

"Sudah tiga kali diingatkan. Tadi saya tanya apa solusi dari dishub. Ini kan masuk wilayah dishub Kota Medan. Apa solusinya? Solusinya tutup saja biar saya selamat katanya," ucap Bobby lagi.

"Jadi saya kasi dua pilihan. Ini kita tutup, bapak tetap jadi kadis atau bapak saya copot saya suruh orang lain pikirkan solusinya tapi ini tetap hidup. Ini aja katanya tutup saja. Kalau ada solusi lain saya oke. Dua opsi ini gak akan saya lakukan. Kalau bapak suruh cabut aja semua izinnya, naik apa pak warga kita di sini semua. Apa solusinya? Masak gak kepikiran sih pak," kata Bobby lagi.

Namun lagi lagi jawaban Iswar Lubis membuat Bobby berang. Pasalnya Iswar Lubis memberikan ide agar semua loket bus yang ada di Jalan Jamin Ginting dipindahkan ke kawasan Pinang Baris. Bobby langsung meminta agar rute bus angkutan diubah.

"Itu bukan solusi, itu sudah aturan nya seperti itu. Udah pak ubah ajalah rutenya kalau gak. Kenapa gak kepikiran ubah rute? Ubah rutenya pak. Kenapa gak berpikir begitu. Kok gak ada idenya gitu lo pak. Tadi pak wakapolda juga ke sini lo pak. Jangan anggap remeh juga. Nanti orang ini bergerak menggigil bapak," tegas Bobby kepada Iswar Lubis.

Dalam kesempatan itu, pria penjaga loket pun tak luput dari amukan Bobby Nasution. Bobby memperingatkan agar mereka mengikuti aturan. 

"Mau tetap buka kan? Mau tetap buka atau gak?. Ikuti aturan kali ini ya. Rutenya kita ubah saja biar gak lewat sini lagi. Dari kemarin diingatin gak kalian respon dong berarti. Sp 1 gak kalian respon, Sp2 gak kalian respon, Sp3 gak kalian respon. Ya udah jadi mau gimana? Kami lagi ngikutin kalian? Ikutin kalian lagi? Maklumi kalian lagi. Jadi apa gunanya Sp1 Sp2 Sp3 itu? ujar Bobby.

Kemudian Bobby memberikan tenggat waktu kepada Iswar Lubis agar menyelesaikan masalah tersebut dalam tempo dua hari. Bobby pun meminta bantuan Kompol Andika Temanta Purba untuk menertibkan bus angkutan yang ngetem di kawasan itu.

"Saya tunggu dua hari ya pak, gak ada kayak gini. Kasi tau semua itu pak dari ujung sana dari mulai depan citra garden itu, udah lah mengecil jalannya pak," ungkapnya. 

Di caption postingan video itu, Bobby menuliskan berdasarkan aturan, angkutan umum yang berada di sepanjang Jalan Jamin Ginting ini seharusnya menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Pinang Baris. 

"Namun jika hal ini memberatkan baik bagi pengusaha angkutan maupun penumpang, harus ada solusi agar arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jamin Ginting tidak terganggu," tulisnya.

Menurut Bobby banyaknya angkutan umum yang ngetem untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang Jalan Jamin Ginting kerap membuat jalan tersebut mengalami kemacetan lalu lintas.

"Kami memberi satu solusi, yaitu segera menentukan perubahan rute agar angkutan umum seperti bus tidak lewat dan ngetem di daerah ini lagi. Saya harap aturan ini dapat dipatuhi demi kenyamanan bersama,' tegas Bobby. (*)

Kepala OJK Sumut Komitmen Perkuat Peran Pengembangan Ekonomi Daerah

disrupsi.id - Medan | Khoirul Muttaqien dikukuhkan menjadi Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sumatera Utara yang juga Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (25/7). 

Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni serta turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan Industri Jasa Keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien mengaku akan memperkuat peran pengembangan ekonomi Sumut. Oleh karena itu kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. OJK akan terus berupaya untuk mendukung program-program pemerintah daerah, baik melalui penguatan sektor jasa keuangan maupun melalui inisiatif-inisiatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

“OJK Sumatera Utara juga akan mengedepankan fungsi edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan, yang akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” kata Muttaqien.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menekankan signifikansi peran dan kolaborasi OJK di daerah dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dan akses keuangan yang semakin baik di Regional Sumatera Bagian Utara. 

“Keberadaan Kantor OJK di daerah memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam mengeksekusi berbagai program dan kebijakan strategis OJK,” kata Inarno.

Inarno berpesan agar Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara dapat membawa reputasi OJK di Regional Sumbagut sebagai otoritas yang andal, kredibel, adaptif terhadap setiap tantangan dan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. 

"OJK Provinsi Sumatera Utara agar dapat semakin intensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melalui akses keuangan yang lebih baik dan strategi yang extraordinary, namun tetap sesuai ketentuan dan mengedepankan integritas, dedikasi dan profesionalitas, sehingga terwujud tata kelola yang baik dan mampu menjadi role model sesuai prinsip-prinsip tata Kelola di OJK," ungkapnya 

Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK Provinsi Sumatera Utara atas sinergi dan kontribusinya selama ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

“Kepada Kepala OJK yang baru kiranya mampu menjaga amanah dan dapat melanjutkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, satuan kerja di OJK agar mendukung pimpinan yang baru bekerja penuh integritas, dedikasi dan profesionalisme,” kata Agus.

Menurut Agus Fatoni acara ini menjadi momentum yang penting untuk terus memperkuat sinergitas ke depan. 

“Harapannya, OJK Provinsi Sumatera Utara terus melanjutkan sinergitas dan kerjasama yang telah terbangun, antara lain dalam hal meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah melalui program-program TPAKD yang selama ini telah berjalan, mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan sektor-sektor produktif lainnya, serta mendukung program-program unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Agus. (*)

Bobby Nasution Dilaporkan ke Ombudsman Karena Kebijakan Parkir Berlangganan di Medan

disrupsi.id - Medan | Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Muhammadiyah, melaporkan Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan ke Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumatera Utara. Pasalnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Parkir Berlangganan dinilai cacat admistrasi atau Maladministrasi. 

Laporan dugaan Maladministrasi ini disampaikan langsung tim LBH-AP Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Ismail Lubis ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Jalan Asrama nomor 18 Helvetia Medan, Kamis (25/7/2024).

Ismail Lubis mengatakan Perwal Nomor 26 Tahun 2024 yang diberlakukan sejak awal Juli 2024 menuai kontroversi di masyarakat, terutama masyarakat dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Medan. 

"Kami membawa bukti-bukti video dari media sosial terkait insiden keributan yang kerap terjadi saat petugas pelaksana Perwal merazia mobil dan sepeda motor tanpa barcode yang parkir di area yang dianggap wajib parkir berlangganan. Kami juga membawa kajian akademis terkait dugaan maladministrasi perwal tersebut," ujarnya.

Menurut Ismail maladministrasi juga diduga terjadi karena pada pelaksanaan Perwal tersebut, petugas melampaui wewenang, misalnya mengangkut sepeda motor ke atas truk karena parkir di area wajib barcode.

"Beberapa waktu lalu terjadi keributan di salah satu komplek perumahan di Kota Medan gara gara parkir berlangganan ini. Padahal Perwal menyasar tepi jalan umum, tanpa kejelasan apakah termasuk perumahan," tegasnya.

Ismail menegaskan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Parkir Berlangganan, itu telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. 

"Materi muatan Perda dalam retribusi parkir tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah," paparnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah meluasnya keributan di masyakarat terkait Perwal meresahkan ini, LBH-AP Muhammadiyah yang menerima banyak keluhan dari berbagai lapisan masyarakat berharap Ketua Ombudsman melalui Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara segera melakukan kajian dan evaluasi proses dan substansi Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024. 

"Jika terbukti telah melakukan tindakan maladministrasi, meminta kepada ombudsman untuk menegur Wali Kota agar mencabut dan membatalkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Parkir Berlangganan  di Tepi Jalan Umum," bebernya.

Diketahui, program parkir berlangganan diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai 1 Juli 2024 setelah Bobby Nasution mengeluarkan Perwal Nomor 26 Tahun 2024 tentang Parkir Berlangganan.

Maka sejak saat itu, pengendara dilarang memarkirkan kendaraannya yang tidak memiliki stiker parkir berlangganan di lokasi parkir tepi jalan di Kota Medan. Para petugas Dishub Medan terus berkeliling untuk melakukan pengawasan sekaligus menjual stiker parkir berlangganan Kota Medan.

Stiker parkir berlangganan itu dijual untuk kendaraan roda empat Rp130 ribu pertahun dan roda dua Rp90 ribu pertahun. Jadi nantinya masyarakat yang berlangganan bisa parkir tepi jalan secara gratis selama satu tahun. 

Parkir berlangganan berlaku di seluruh tepi jalan dan pelataran-pelataran parkir pada toko-toko dan minimarket di Kota Medan. Namun bagi usaha seperti cafe yang memiliki pelataran parkir sendiri, nantinya cafe tersebut hanya akan dikenakan pajak parkir oleh Bapenda Kota Medan. (*) 

KKJ Sumut Desak Polda Ungkap Keterlibatan Koptu HB di Kasus Kematian Wartawan Karo

disrupsi.id - Medan | Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara (KKJ Sumut) yang terdiri dari AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan, FJPI Sumut, KontraS, LBH Medan, dan Bakumsu bersama Aktivis Kamisan mendatangi Polda Sumut, Kamis (25/7/2024) sore 

Tim KKJ Sumut dan Aktivis Kamisan mendesak Polda Sumut mengungkap keterlibatan Koptu HB dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dialami Rico Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV dan keluarganya yang tewas dibakar. 

Koordinator Aksi Cristison Sondang Pane mengatakan sampai saat ini, kasus tersebut belum tuntas. Terduga otak pelaku yang terlibat dalam perkara ini belum diproses hukum.

“Kami meyakini bahwa ada aktor lain yang belum diproses oleh Polda Sumut. Berdasarkan rekontruksi yang dilakukan Polda Sumut, terungkap dugaan keterlibatan Koptu HB dalam kasus kematian Rico Sempurna Pasaribu,” kata Cristison.

Cristison mengatakan, meski fakta tersebut terang benderang, pihak terkait belum menyentuh Koptu HB. Bahkan, belum ada kabar pemeriksaan oknum TNI tersebut. Padahal, dalam proses rekontruksi, Koptu HB sempat bertemu Bebas Ginting atau Bulang, tersangka dalam kasus pembunuhan ini. 

"Koptu HB, dalam rekontruksi yang digelar Polda Sumut, memerintahkan Bulang untuk segera menemui Rico Sempurna Pasaribu guna membicarakan berita yang dimuat oleh korban. Kami berharap apa yang terungkap dalam rekontruksi bisa diproses lebih lanjut,” ungkapnya. 

Di sisi lain, Staf Advokasi KontraS Sumut Ady Kemit dan aktivis Aksi Kamisan Nikita Situmeang mendesak agar Koptu HB diperiksa dan diproses hukum. 

"Sebab, dalam rekontruksi yang digelar Polda Sumut, nama Koptu HB beberapa kali disebut. Bahkan, peran Koptu HB juga dibeberkan dalam proses rekontruksi,' ungkapnya.

Sementara itu, Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan pihaknya baru saja menyerahkan bukti tambahan ke Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan, Kamis (25/7/2024) siang. Bukti tersebut berupa fakta baru terkait dugaan keterlibatan Koptu HB dalam kematian Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya. 

“Dengan penyerahan bukti baru tersebut, maka sudah sepatutnya Pomdam I/BB melakukan pemeriksaan dan menentukan status Koptu HB,” tegas Irvan. 

Irvan mengatakan, bahwa sudah banyak bukti yang mereka sampaikan tidak hanya ke POMDAM I/BB, tapi juga ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad). Harapannya, pihak terkait tidak melindungi prajurit yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Rico Sempurna Pasaribu.

Dalam aksi kali ini, KKJ Sumut dan Aktivis Kamisan membawa dua replika keranda mayat, sebagai bentuk matinya keadilan. Kemudian, tim KKJ Sumut bersama Aktivis Kamisan juga membawa dua orang-orangan sawah, disertai poster berisikan kecaman dan desakan agar kasus ini segera diungkap hingga tuntas. Jangan sampai dalam perkara ini hanya tiga orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka. (*)