Srikandi PLN Dukung Percepatan Penyambungan Listrik Tegangan Menengah di Sumut
Label: Sumut
Selamat datang di Disrupsi, sumber berita terkini yang mengulas tajam isu politik, perkembangan ekonomi, peristiwa hangat, kejadian kriminal, kesehatan, dan lain-lain. Era disrupsi adalah masa di mana inovasi dan perubahan terjadi secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental sehingga dapat mengubah berbagai tatanan dan sistem menuju cara yang baru. Karena itu, disrupsi kerap dianggap sebagai pengganggu hal-hal yang sudah ada dan bertahan sejak lama.
Label: Sumut
disrupsi.id - Medan | Menjelang bulan suci Ramadan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan listrik, dengan fokus pada aspek keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan. Peningkatan konsumsi listrik selama Ramadan menjadi salah satu perhatian utama PLN, sehingga edukasi mengenai cara penggunaan listrik yang tepat sangat penting.
PLN UP3 Medan secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan listrik dengan aman dan efisien. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan listrik yang tepat guna, guna menghindari potensi risiko kebakaran atau korsleting, yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada Selasa (25/2) di Balai Desa Delitua Medan menekankan penggunaan peralatan listrik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Manager PLN UP3 Medan, Gebyar Pandito, mengingatkan masyarakat untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik di rumah dan memastikan bahwa peralatan listrik yang digunakan telah memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia). Langkah ini dapat mencegah terjadinya masalah kelistrikan yang bisa merugikan.
Selain itu, PLN UP3 Medan juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile, yang menyediakan berbagai layanan kelistrikan, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan gangguan. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengelola konsumsi listrik secara efisien dan tepat guna.
"Dengan meningkatnya kesadaran tentang penggunaan listrik yang aman dan efisien, diharapkan gangguan pada sistem kelistrikan dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan keamanan, terutama selama bulan Ramadan," ujar Gebyar Pandito.
PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara yang membawahi UP3 Medan juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini. Agus Kuswardoyo, General Manager PLN UID Sumatera Utara, menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik, terutama menjelang Ramadan, saat permintaan listrik biasanya meningkat. Ia juga mengimbau agar masyarakat menjaga keamanan instalasi listrik mereka agar tidak terjadi gangguan.
“Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan listrik, serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi yang aman. Kerja sama antara PLN dan masyarakat sangat penting untuk menjaga pasokan listrik yang andal dan aman selama bulan puasa,” ungkap Agus Kuswardoyo.
Label: Sumut
disrupsi.id - Medan | Sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi pemblokiran jalur kereta api oleh warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Dalam video tersebut, tampak sejumlah warga membakar ban di tengah rel, menghalangi kereta api yang hendak melintas. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kecelakaan tragis yang menewaskan seorang wanita bernama Nur Betty (45), yang tertabrak kereta saat melintasi perlintasan tersebut.
Insiden yang memicu aksi pemblokiran ini terjadi pada saat korban sedang berada di lokasi perlintasan kereta api tanpa menyadari kedatangan kereta dari arah belakang. Menurut narasi dalam video yang diunggah melalui Instagram, kereta datang secara tiba-tiba, menyebabkan korban tersambar dan meninggal dunia di tempat.
Sebagai respons atas kejadian tersebut, warga Desa Lalang mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap pihak berwenang. Mereka telah berulang kali meminta agar palang pintu perlintasan kereta api dipasang di lokasi tersebut selama empat tahun terakhir, namun tuntutan mereka tidak pernah dipenuhi.
Akibat aksi pemblokiran tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara terpaksa membatalkan tiga perjalanan kereta api, yakni KA Datuk Belambangan dengan nomor KA U61, U63, dan U64.
"Selain itu, perjalanan kereta barang relasi Kuala Tanjung-Perlanaan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan, yakni sekitar 375 menit," kata Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin.
Anwar menambahkan peristiwa ini tentu berdampak pada ribuan penumpang yang bergantung pada layanan kereta api untuk mobilitas mereka. PT KAI Divre I Sumut menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api tersebut.
"Bagi penumpang yang tiketnya dibatalkan, pihak KAI menyediakan layanan pengembalian biaya tiket di loket stasiun setempat," jelasnya.
Anwar menyebutkan jalur kereta api di petak jalan Lalang-Tanjung Gading kini telah dapat dilalui kembali. Masyarakat diimbau tetap memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, saat berada di sekitar perlintasan kereta api.
"Pemasangan palang pintu perlintasan kereta api di lokasi-lokasi rawan kecelakaan tentu menjadi langkah penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan," paparnya. (*)
Label: Sumut
disrupsi.id - Medan | Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumatera Utara mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan pada Kamis (27/2/2025).
Sidak ini bertujuan untuk memantau persediaan BBM di SPBU dan mengantisipasi potensi kelangkaan atau penyalahgunaan distribusi bahan bakar dalam upaya memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H,
Kepala Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Dit Reskrimsus Polda Sumut, AKBP M Alan Haikel memimpin langsung pengecekan di dua SPBU Pertamina yang terletak di Kecamatan Medan Amplas. Turut hadir dalam inspeksi tersebut, Sales Branch Manager Medan Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Devian Faris Hidayat.
Alan Haikel mengatakan hasil inspeksi menunjukkan bahwa stok BBM di kedua SPBU tersebut dalam keadaan aman. Berdasarkan komunikasi dengan Pertamina, pasokan BBM di Sumatera Utara dijamin cukup hingga Lebaran Idul Fitri.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa Pertamina kini menggunakan sistem digital untuk memonitor persediaan BBM secara real-time, sehingga setiap kekurangan dapat segera diatasi sebelum mengganggu masyarakat. Selama sidak, pihak kepolisian tidak menemukan indikasi penimbunan atau praktik ilegal terkait distribusi BBM.
"Jika ditemukan penimbunan atau pelanggaran, kami akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Sumut untuk menjaga ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan konsumen," ujarnya.
Sales Branch Manager Medan Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Devian Faris Hidayat memberikan apresiasi terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Sumut. Menurutnya, kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan Pertamina sangat penting untuk memastikan tidak ada gangguan pada distribusi BBM, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Ia juga menambahkan bahwa Pertamina secara berkala memeriksa kualitas berbagai jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar untuk menjaga standar kualitas yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Plt. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem menekankan pengawasan terhadap distribusi BBM akan semakin diperketat, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang cenderung meningkatkan konsumsi bahan bakar.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa distribusi BBM tidak mengalami penyimpangan, dan kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan praktik penyalahgunaan," ujarnya.
Pihak kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran, termasuk penimbunan atau manipulasi takaran di SPBU. Yudhi menegaskan bahwa Polda Sumut akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi BBM.
"Kami berharap agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan nyaman tanpa khawatir tentang ketersediaan BBM," tutupnya.
Dengan pengawasan yang ketat dan kerja sama antara pihak kepolisian dan Pertamina, masyarakat dapat lebih tenang menghadapi kebutuhan BBM selama periode Ramadhan dan Lebaran, menghindari kelangkaan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan banyak pihak. (*)
Label: Ekbis
Disrupsi.id, Medan – Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero). Presidium MARAK, Arief Tampubolon, juga mendorong agar penyelidikan serupa dilakukan terhadap enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yang tergabung dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Arief menilai Kejaksaan Agung telah menunjukkan komitmennya dalam mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kasus ini sendiri diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun pada tahun 2023.
Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa jika Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan ke periode 2018-2023, potensi kerugian negara akibat kasus ini bisa membengkak hingga Rp1.000 triliun. Ia juga menduga praktik serupa berpotensi terjadi di enam BUMN lain yang tergabung dalam BPI Danantara, termasuk Telkom Indonesia, MIND ID, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan PLN.
"Jika benar itu dilakukan Kejaksaan Agung dari 2018, maka bisa dipastikan Pertamina yang melakukan korupsi ini lima tahun lamanya pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Juga sangat mungkin 6 BUMN lainnya sama seperti Pertamina," ujar Arief.
Ia menekankan bahwa BUMN yang masuk dalam BPI Danantara memiliki skala bisnis yang besar, sehingga sangat rawan terhadap potensi penyelewengan. Oleh karena itu, ia berharap Kejaksaan Agung tidak hanya berhenti di kasus Pertamina, tetapi juga melakukan investigasi menyeluruh terhadap enam BUMN lainnya.
Arief juga menyampaikan bahwa peran Presiden Prabowo sangat penting dalam mendukung upaya Kejaksaan Agung untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BUMN.
"Demi bangsa ini, saya yakin Presiden Prabowo pasti mendukung langkah Kejaksaan Agung. Apalagi ini dilakukan demi kebaikan Danantara. Sudah sangat banyak energi bangsa ini terkuras selama ini, saatnya Presiden Prabowo bersikap tegas," tuturnya. (pujo)
Label: Hukum
Label: Hukum
Label: Ekbis
Label: Olahraga
Label: Sumut
Disrupsi.id, Padang – Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tujuh penghargaan dalam Anugerah LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025. Penghargaan ini diumumkan dalam acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Truntum, Padang, Sumatera Barat.
Acara yang mengusung tema "Kalibrasi dan Kolaborasi PTS yang Berdampak bagi Masyarakat" ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D; Ketua APTISI Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM; serta perwakilan dari LLDIKTI Wilayah X dan XVII, BAN PT, LAMDIK, dan sejumlah pemimpin perguruan tinggi swasta (PTS).
UISU berhasil meraih penghargaan dalam tujuh kategori, membuktikan konsistensinya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di Sumatera Utara. Berikut daftar penghargaan yang diraih:
Rektor UISU, Prof. Dr. Safrida, SE, M.SI, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika UISU dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Prestasi ini menjadi bukti bahwa UISU terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu akademik, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran dan penelitian," ujar Safrida.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan UISU yang terus berupaya meningkatkan standar akademik dan administratif universitas.
Dengan pencapaian ini, UISU semakin menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi swasta terkemuka di Sumatera Utara. Ke depan, UISU akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kerja sama strategis, serta mendorong inovasi akademik guna memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia industri.
Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi UISU untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang berkualitas, kompetitif, serta siap menghadapi tantangan global.
Label: Pendidikan
Label: Sumut
![]() |
| Ahmad Fauzan, S.Sos., M.Si. |
Disrupsi.id, Medan – Dalam dinamika pemerintahan yang semakin kompleks, percepatan reformasi birokrasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance). Kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo diharapkan segera melakukan perubahan dalam pemilihan Pejabat Tinggi Pratama dengan menerapkan prinsip transparansi dan keadilan.
Menurut Sekretaris Pusat Kajian Kebijakan Publik Sumut, Ahmad Fauzan, S.Sos., M.Si., seleksi jabatan eselon III hingga eselon II di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi sebaiknya dilakukan melalui ujian kompetensi terbuka. Langkah ini akan memastikan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat bisa mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan kemampuan mereka, bukan sekadar faktor jaringan atau latar belakang pendidikan.
Fauzan menyoroti praktik lama di mana jabatan teknis di daerah sering kali dianggap sebagai jatah alumni sekolah kedinasan tertentu, sehingga lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seolah-olah tidak memiliki kompetensi yang cukup. Ia menilai sistem ini tidak mencerminkan prinsip meritokrasi yang sebenarnya dan dapat menghambat peningkatan kualitas birokrasi daerah.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Seleksi Jabatan Jalur Undangan dan Tertutup (SJ2UT) tidak lagi digunakan dalam pengisian jabatan tinggi pratama. Sebaliknya, model seleksi berbasis kompetensi terbuka harus diterapkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas terbaik.
Implementasi seleksi terbuka berbasis kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Dengan menempatkan pejabat yang benar-benar kompeten, kepala daerah akan lebih mudah menjalankan program pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misinya.
Selain itu, transparansi dalam proses seleksi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari aparatur yang kompeten dan profesional, bukan sekadar pejabat yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan jaringan tertentu.
Jika seleksi terbuka ini diterapkan secara konsisten, maka tata kelola pemerintahan di daerah dapat lebih profesional, akuntabel, dan efisien. Fauzan berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat segera mengambil langkah konkret dalam reformasi birokrasi ini guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pemilihan pejabat yang berkualitas akan menjadi pondasi utama bagi keberhasilan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, prinsip good governance harus benar-benar ditegakkan dalam setiap proses seleksi jabatan," tegas Fauzan.
"Dengan penerapan sistem seleksi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, diharapkan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat secara luas" tutupnya.
Label: Nasional
Disrupsi.id, Medan - Bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat militer, tetapi juga seluruh warga negara, termasuk dalam melindungi kekayaan alam Indonesia. Dengan meningkatnya ancaman terhadap satwa liar, hutan, dan wilayah kelautan, diperlukan sistem perlindungan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak. Dalam rangka memperkuat upaya ini, Yayasan Naluri Fauna Indonesia (Nafas) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan serta Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan Seminar Nasional Bela Negara 2025. Acara ini berlangsung secara luring di Aula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, serta daring melalui Zoom pada Kamis (20/2/2025).
Seminar ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, serta pembacaan kode etik pencinta alam. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Rayon 1 Mapala PTMSI Nasrul Maulana, Ketua Yayasan Naluri Fauna Indonesia (Nafas) Badar Johan, serta Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM Sumut Hamdan Sukrawi, ST., MT. Seminar resmi dibuka oleh Direktur Konservasi Kawasan, Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si., yang menegaskan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Ketua Yayasan Nafas, Badar Johan, menyampaikan bahwa seminar ini mengusung tema "Peran Teknologi Smart Patrol, Pemetaan, dan Sistem Perlindungan Terintegrasi dalam Upaya Konservasi bagi Mahasiswa dan Komunitas Pencinta Alam di Seluruh Indonesia". Dengan keterlibatan berbagai elemen, termasuk akademisi, organisasi lingkungan, dan mahasiswa, diharapkan semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap kelestarian alam.
Acara ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi konservasi, seperti TFCA Sumatera, Yayasan Badak Indonesia (YABI), Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Forum Harimau Kita, Forum Orangutan Indonesia (FORINA), Recyclo, The Wildlife Whisperer of Sumatera, Forum Konservasi Gajah Indonesia, dan Sumatera Tropical Forest Journalism. Lebih dari 150 peserta hadir, baik secara langsung maupun daring, termasuk dari Perhimpunan Penjelajah Alam Bencana dan Konservasi Generasi Rimba Alam Semesta (GRAS), Kader Konservasi Alam, Mapala Umsu, serta Sispala PALH SMAN 2 Medan.
Seminar ini menghadirkan berbagai pemateri berpengalaman, di antaranya Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Dian Risdianto, S.P., M.Si., Wakil Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), Wisnu Sukmantoro, dan Program Manager FORINA, Fajar Saputra. Mereka membahas berbagai aspek konservasi, mulai dari peran pencinta alam, keanekaragaman hayati, hingga pemanfaatan teknologi modern seperti Global Position System (GPS), Sistem Informasi Geografis (GIS), Penginderaan Jauh, dan SMART Patrol.
Dalam sesi pertama, Wisnu Sukmantoro menjelaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam upaya konservasi. Riset dan penjagaan kawasan menjadi dua elemen penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Dian Risdianto menyoroti tiga prinsip utama konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya secara lestari.
Pada sesi kedua, Fajar Saputra membahas peran pemetaan digital dalam konservasi, yang kini telah berkembang pesat dengan berbagai teknologi mutakhir. Data pemetaan ini dapat digunakan untuk evaluasi zona taman nasional, identifikasi area prioritas, serta pemantauan ekowisata dan restorasi hutan. Muhammad Asad turut menjelaskan bagaimana Platform SMART Patrol dapat membantu konservasionis dalam mengelola dan melindungi satwa liar dengan cara yang lebih efisien.
Sementara itu, Heri Pasiman memaparkan sistem Integrated Protection System (IPS) yang memungkinkan respons cepat terhadap ancaman terhadap satwa liar dan ekosistem. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi dan metode pengamanan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan alam.
Sebagai penanggap, Dr. Ir. Wiratno, M.Sc. menekankan bahwa data yang diperoleh dari berbagai teknologi tidak akan efektif jika tidak diterapkan dengan baik oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi, komunitas, dan pemerintah sangat diperlukan agar konservasi dapat berjalan optimal. Sementara itu, Dr. Noviar Andayani, M.Sc. menambahkan bahwa selain teknologi, peran manusia tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan konservasi. Mahasiswa dan kelompok pencinta alam dianggap sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan upaya perlindungan lingkungan.
![]() |
| Perwakilan GRAS, PALH SMAN2 Medan foto bersama peserta dan narasumber Seminar Nasional Bela Negara Upaya Konservasi Berbasis Teknologi Tahun 2025. (Foto by : Yayasan Nafas) |
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian suvenir berupa tumblr unik bagi peserta terpilih. Salah satu peserta, Nurhabli Ridwan dari GRAS, menyampaikan apresiasinya terhadap seminar ini. Ia menegaskan bahwa generasi muda harus aktif dalam kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai bagian dari bela negara. Ia juga berharap seminar ini dapat berlanjut ke praktek lapangan patroli hutan, agar ilmu yang diperoleh bisa langsung diterapkan di lapangan.
Seminar Nasional Bela Negara 2025 ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam konservasi sumber daya alam. Dengan pemanfaatan pemetaan digital, SMART Patrol, serta sistem perlindungan terintegrasi, upaya konservasi bisa menjadi lebih efektif. Namun, keberhasilan dalam menjaga lingkungan tetap bergantung pada komitmen dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, serta komunitas pencinta alam. Dengan adanya keterlibatan aktif generasi muda, masa depan konservasi di Indonesia diharapkan semakin cerah.
Kontributor : Nurhabli Ridwan ( GRAS / Kader Konservasi Alam ) 087868871082
Label: Nasional
Label: Kesehatan
![]() |
Label: Gaya Hidup