Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Ajak Pasien Tetap Semangat Jalani Pengobatan

disrupsi.id - Medan | Kehangatan terlihat saat Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem, drg. Ismail Lubis, MM, menemui pasien dan keluarga disabilitas mental. Kehadirannya tidak hanya menyapa, tetapi juga menghadirkan senyum dan semangatt baru bagi mereka.

Dalam kesempatan itu, Ismail tampak berinteraksi langsung dengan pasien. Begitu melihat sosoknya hadir, para pasien dan keluarga disabilitas mental terlihat sumringah. Mereka segera menghampiri, menyalami, dan sebagian menyampaikan harapan. “Pak, kapan saya pulang?” ucap salah seorang pasien dengan penuh antusias.

Mendengar pertanyaan itu, Ismail memberikan jawaban penuh motivasi. Ia menegaskan bahwa kunci untuk bisa segera kembali ke rumah adalah dengan tetap semangat dan disiplin menjalani pengobatan.

“Harus tetap semangat, jalani pengobatan dengan baik. InsyaAllah nanti bisa cepat pulang dan berkumpul bersama keluarga,” tutur Ismail menenangkan, Jum'at (29/9/2025). 

Tak hanya memberikan semangat, Ismail juga membagikan snack berupa roti kepada pasien dan keluarga. Momen sederhana tersebut semakin mempererat kedekatan antara pihak rumah sakit dengan pasien serta keluarganya.

Ismail juga mendengarkan cerita, pengalaman, hingga keinginan keluarga disabilitas mental. Menurutnya, komunikasi langsung menjadi bagian penting dalam kesembuhan keluarga disabilitas mental. 

“Kita harus terus untuk memberikan semangat, harapan, dan dukungan bagi pasien dan keluarganya,” pungkasnya. (*)

LBH Medan Dampingi Mahasiswa Korban Kekerasan Polisi: Kami Cari Keadilan

LBH Medan dampingi mahasiswa korban aniaya polisi (poto: disrupsi.id)

disrupsi.id - Medan | Video seorang mahasiswa dipukuli dan wajahnya diinjak yang diduga dilakukan aparat kepolisian viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat ricuh aksi unjuk rasa menolak tunjangan mewah anggota DPR di Medan pada Rabu (26/8/2025).

Dirtektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra mengatakan kroban berimisial DS merupakan mahasiswa Politeknik Medan. Saat kejadian itu, DS bersama empat temannya bertemu untuk membahas tugas akhir semester.

"Kebetulan mereka bertemu tak jauh dari lokasi unjuk rasa itu. Saat itu mereka melewati jalan yang ditutup. Kemudian mereka pun hanya melihat aksi unjuk rasa tersebut," ujarnya.

Akan tetapi, aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh. Polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Para pengunjuk rasa berlari tepat ke arah DS dan teman temannya.

"Polisi mengejar para pengunjuk rasa. DS yang berada di sana pun ditangkap dengan cara dicekik, dipiting dan dibanting ke lantai. Setelah itu korban diseret, diangkat dan dijatuhkan. Yang mirisnya wajah korban sampai diinjak berkali kali seperti video yang beredar. Saat dipukul, mereka juga bilang ke korban mati kau, mati kau," terangnya.

Bukannya ditolong, korban malah dibiarkan tergeletak tak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah. Pegawai Bank Mandiri yang berada di sekitar lokasi langsung mencoba menolong korban.

"DS ditolong pegawai Mandiri. Dia dibawa ke mushalla, dan sorenya dibawa ke Rumah Sakit Malahayati Medan untuk mendapatkan perawatan. Bahkan biaya perobatan DS ditanggung oleh pegawai Mandiri. Saat kejadian itu, handphone korban juga hilang diduga diambil polisi" jelasnya.

Akibat mendapatkan penganiayaan itu, DS mengalami pendarahan di bagian kepala. Namun DS terpaksa rawat jalan karena keterbatasan biaya. Setelah video itu viral, DS didatangi dua orang polisi yang mengaku dari Paminal Polda Sumut.

"DS mengalami pendarahan di kepala. Saat ini DS sedang rawat jalan di RS Malahayati akibat penganiayaan yang dialamimya. Dan ada pendarahan di kepala sebelah kirinya. Setelah videonya viral, korban dicari polisi dengan alasan mau mengobati. Itu jelas jelas respon yang ketinggalan hanya untuk mengambil moment," tegasnya.

Irvan menegaskan apa yang dialami korban merupakan bentuk penyiksaan. Untuk itulah LBH Medan dan KontraS yang telah menerima kuasa dari korban membuat Laporan Pengaduan ke Polda Sumut dan Laporan Pelanggaran Kode Etik ke Propam Polda Sumut.

"LBH dan KontraS akan memperjuangkan hak korban. Kami patut meyakini bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh polisi. Korban juga mengalami trauma. Dan kondisinya juga sulit bicara akibat disiksa. Untuk itulah kami melaporkan kasus itu ke Polda Sumut," urainya.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan KontraS Sumut, Dinda mengatakan saat penyiksaan itu terjadi, DS tidak membawa senjata apapun. Namun polisi membabi buta memukul korban dan menginjak-injak wajahnya. 

"Korban bahkan tidak melakukan apa apa tapi penyiksaan tetap dilakukan, apa yang dilakuan polisi jelas jelas sudah mengabaikan aturan soal penggunaan kekuatan yang harusnya dilakukan kepolisian dengan standart yang jelas. Lebih mirirs lagi polisi tidak ada empati karena membiarkan korban kejang kejang," sebutnya.

Dinda menegaskan tindakan penyiksaan ini bertentangan dengan aturan perundang undangan terkait kebebasan meyampaikan pendapat di depan umum serta bertentangan dengan kewajiban institusional Polri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang tugas utama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"DS akan menggunakan hak nya untuk melaporkan tindak pidana ini dan melaporkan dugaan pelanggaran etiknya di Propam Polda Sumut," sebutnya.

Sementara itu, DS mengatakan hanya ingin meminta keadilan atas penganiayaan yang dialaminya.                

"Saya hanya minta keadilan," ucap DS terbata bata. 

Harga Sembako Meroket, Pemprov Sumut dan Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah di kantor dinas Ketapang dan Hortikultura

disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Bulog dan sejumlah stakeholder terus menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

Wakil Gubernur Sumut, Surya menyampaikan program ini digelar serentak di 354 titik di seluruh kabupaten/kota. Khusus di Medan, pelaksanaan dipusatkan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sumut.

“Kita sudah melaporkan kepada Menteri melalui zoom meeting. Dari 33 kabupaten/kota, saat ini GPM baru menjangkau sekitar 85 persen kecamatan. Kami berharap 15 persen sisanya bisa segera menyusul agar seluruh wilayah Sumut merasakan dampaknya,” ujar Surya.

Menurut Surya, GPM diharapkan mampu menekan harga beras secara bertahap hingga kembali normal di kisaran Rp13.100 per kilogram. Meski sudah lebih dari sebulan berjalan, ia mengakui harga beras di pasaran masih tinggi.

“Kita tetap optimis, dengan keterlibatan semua pihak harga beras bisa stabil. Saat ini harga sudah turun sekitar Rp500 per kilogram, meski masih perlu diturunkan lebih jauh,” jelasnya.

Surya juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap daerah Nias yang selama ini kerap masuk kategori daerah tertinggal. Menurutnya, program pangan murah harus mampu menjangkau wilayah kepulauan agar masyarakat tidak semakin terbebani.

“Kenaikan harga beras ini salah satunya dipicu oleh naiknya harga gabah. Namun, Bulog sudah mendapat instruksi Presiden untuk menyerap hasil panen petani, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan ketersediaan beras di pasaran terjamin,” tambahnya.

Kepala Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah membuka 474 titik distribusi pangan murah, melampaui jumlah kecamatan di Sumut yang mencapai 455 wilayah. Distribusi melibatkan Bulog, RPK, kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah.

“UHET (Harga Eceran Tertinggi) beras medium di Sumut ditetapkan Rp14.000 per kilogram. Saat ini harga pasar berkisar Rp15.100. Dengan panen raya dan GPM yang digelar setiap hari, kami optimis harga akan turun dalam satu hingga dua pekan ke depan,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, beras Bulog untuk program ini dijual dengan harga khusus Rp11.300 per kilogram di gudang Bulog, berkat subsidi ongkos angkut dari Bank Indonesia. Total beras yang disalurkan melalui GPM di Sumut mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, jauh melampaui target awal 414 ton.

“Khusus daerah kepulauan seperti Nias Selatan, termasuk Pulau Batu dan Pulau Telo, distribusi dibantu oleh TNI AL menggunakan kapal perang karena kapal pengangkut sebelumnya mengalami kerusakan. Kami juga mengajukan perpanjangan distribusi hingga 10 September,” jelasnya.

Pemprov Sumut menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar upaya jangka pendek, tetapi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi daerah. Dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, Bulog, hingga Bank Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita harus optimis. Dengan panen yang berjalan baik, pasokan lancar, dan distribusi merata, harga beras di Sumut akan segera stabil,” pungkas Budi.

Insiden Tewasnya Ojek Daring Dilindas Mobil Brimob, Rachel Vennya Akui Menyesal Pernah Dukung Prabowo

Selebgram Rachel Vennya

disrupsi.id – Jakarta | Insiden tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang dilindas mobil rantis polisi saat aksi demonstrasi pada Jumat (28/8/2025), memicu gelombang reaksi dari publik. Tidak hanya aktivis, sejumlah selebgram juga turut menyampaikan kekecewaan dan penyesalan atas pilihan politik mereka pada Pemilu 2024 lalu.

Salah satu yang ikut bersuara adalah Rachel Vennya. Selebgram yang akrab disapa Buna itu mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Dalam unggahan di media sosial, Rachel menuliskan rasa kecewa dan kemarahannya terhadap pilihan politiknya sendiri.

Unggahan dari instagram Rachel Vennya

“Saya merasa malu, muak, kecewa, dan terkhianati oleh pilihan saya sendiri. Saya meminta maaf, minta maaf sebesar-besarnya. #RipJustice. Sudah cukup lama saya memendam kekecewaan, tapi kali ini saya bersuara. Maaf, maaf, maaf,” tulis Rachel.

Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Sejumlah warganet menanggapi dengan komentar pedas.

Akun @cakdan menulis, “Duitnya udah dimakan, baru nyesal.”

Sementara akun @idocprakoso menyindir gaya penyesalan Rachel, “Template, soalnya (gaya minta maaf, red) mirip sama yang lain.”

Fenomena selebgram mengungkap penyesalan politik ini semakin ramai dibicarakan pasca insiden Affan Kurniawan. Tagar #RipJustice pun sempat trending di media sosial sebagai bentuk solidaritas dan kritik terhadap aparat keamanan.

Pengamat Politik Arlan Siddha: Masalah Haji dan Umrah Bukan Soal Kementerian, Tapi Sistem Pengelolaan

Pengamat politik Arlan Siddha

disrupsi.id – Medan | Presiden Prabowo Subianto resmii membentuk Kementerian Haji dan Umrah melalui pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI dalam rapat revisi Undang-Undang Haji. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025), dihadiri delapan fraksi DPR dan dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Dengan adanya kementerian baru ini, kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Haji dan Umrah akan dialihkan. Pemerintah menilai langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Langkah ini mendapat tanggapan dari pengamat politik, Arlan Siddha.

“Persoalan haji dan umrah itu kan selalu muncul tiap tahun. Menambah kementerian belum tentu menjawab masalah, karena problem utama ada pada sistem pengelolaan, kuota, dan potensi kebocoran dana,” ujar Arlan dalam wawancara dengan disrupsi.id.

Ia menambahkan, isu yang muncul dalam penyelenggaraan haji dan umrah erat kaitannya dengan dana dan kuota terbatas dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kalau bicara haji dan umrah, yang muncul itu soal uang, kuota, dan distribusi layanan. Jadi yang penting itu memperkuat pengawasan dan menutup ruang kebocoran, bukan sekadar membuat kementerian baru,” jelasnya.

Menurut Arlan, tanpa pembenahan sistem pengawasan, kementerian baru berpotensi menghadapi persoalan yang sama.

“Ruang-ruang komisi dan kebocoran harus ditutup dengan pengawasan ketat. Kalau tidak, kementerian baru hanya akan jadi nama baru tanpa solusi nyata,” ujarnya.

Publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam menjawab persoalan penyelenggaraan haji, mulai dari antrean panjang keberangkatan, biaya yang semakin tinggi, hingga praktik percaloan kuota.

MIND ID Perkuat Hilirisasi Bauksit, Dorong Ekosistem Industri Berkelanjutan

Sosialisasi lomba MIND ID di Medan

disrupsi.id - Medan | Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem industri berkelanjutan lewat hilirisasi mineral strategis, khususnya bauksit yang diolah menjadi aluminium bernilai tambah tinggi.

Upaya ini dijalankan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), smelter aluminium terbesar di Indonesia yang kini menjadi bagian dari MIND ID.

Dalam kegiatan MediaMIND 2025 di Universitas Sumatra Utara (USU), Selasa (27/8/2025), Grup Head Business and Development INALUM, Al Zufri, menyampaikan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri.

“Bauksit bernilai sekitar 40 dolar, tetapi setelah diolah menjadi alumina dan kemudian aluminium, nilainya bisa mencapai hingga 2.800 dolar. Ini bukan hanya soal angka, tetapi kontribusi nyata pada PDB, penciptaan lapangan kerja, serta terbentuknya ekosistem industri berkelanjutan,” jelas Al Zufri.

Sosialisasi lomba MIND ID di Medan

INALUM bersama PT Borneo Alumina Indonesia (joint venture INALUM dan ANTAM) mengelola Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, yang menjadi bukti nyata bagaimana rantai pasok mineral terintegrasi mampu menciptakan kepastian bahan baku bagi industrialisasi Indonesia.

“Tahun 2025, kami akan sepenuhnya menggunakan alumina domestik, sejalan dengan implementasi UU Minerba. Hilirisasi adalah fondasi pembangunan industri berkelanjutan,” tambah Al Zufri.

Selain memperkuat nilai ekonomi, INALUM juga aktif mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Salah satunya melalui program substitusi penggunaan High-Speed Diesel (HSD) B30 menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) di Baking Plant INALUM.

Langkah ini berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 3.700 tCO2e per tahun, sekaligus mendukung transisi energi bersih dan peningkatan kualitas lingkungan di wilayah operasional perusahaan.

Corporate Communication MIND ID, Pratiwa Dyatmika, menegaskan bahwa hilirisasi adalah agenda nasional yang dijalankan secara terintegrasi oleh seluruh anggota Grup MIND ID.

“Upaya ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, tetapi juga menunjukkan peran negara dalam memperkuat perekonomian nasional. MediaMIND hadir sebagai wadah bagi jurnalis, mahasiswa, dan publik untuk mengulas kontribusi MIND ID lewat karya jurnalistik yang membangun,” ujarnya.

Sosialisasi lomba MIND ID di Medan

Hilirisasi mineral seperti bauksit dipandang sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, melainkan menghadirkan industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Transformasi yang dilakukan MIND ID dan INALUM menjadi bukti bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi konkret membangun ekosistem industri berkelanjutan dan berdaya saing global.

Viral! Diduga Oknum Polisi Injak Kepala Demonstran hingga Kejang di Depan DPRD Sumut

Disrupsi.id, Medan - Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memicu gelombang kecaman. Rekaman itu memperlihatkan seorang pemuda yang diduga mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (26/8/2025), mengalami penganiayaan brutal.

Dalam video berdurasi kurang dari dua menit itu, terlihat seorang mahasiswa bertubuh kurus berbaju hitam awalnya dipukul dan diduduki dadanya oleh seorang pria berbadan besar berkaos cokelat. Tak lama kemudian, korban dijambak dan ditarik menjauh secara kasar.

Puncaknya, seorang pria berbaju biru bergaris putih dengan topi krem—yang diduga oknum polisi—menginjak kepala mahasiswa tersebut. Seketika, korban mengalami kejang hebat sebelum akhirnya tampak lemas tak berdaya.

Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi di hadapan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, yang terlihat berada di lokasi. Namun, rekaman menunjukkan ia tidak langsung menghentikan atau mengamankan pelaku di tempat.

Aksi kekerasan itu membuat warga sekitar marah. Beberapa orang terdengar berteriak, bahkan seorang pria berkemeja kotak-kotak sempat mendorong pelaku berbaju biru yang mencoba meninggalkan lokasi.

Informasi yang dikutip dari bitvonline, salah satu pelaku penganiayaan adalah Kanit Resmob Polrestabes Medan berinisial Iptu ES. Ia terlihat mengenakan topi hitam, kaos olahraga bisbol, dan celana jeans. Selain itu, pria berbaju biru bergaris putih yang menginjak kepala korban juga disebut-sebut bagian dari tim opsnal kepolisian.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut maupun kondisi terkini mahasiswa yang menjadi korban. (pujo)

Momen Langka: Induk Kucing Pasir Terekam di Gurun Kuwait, Spesies Misterius yang Hampir Punah

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

disrupsi.id - Jakarta | Di tengah gurun tandus yang sepi dari aktivitas manusia, sebuah pemandangan menakjubkan berhasil diabadikan. Seekor induk kucing pasir (Felis margarita) terlihat merawat anak-anaknya dengan penuh kelembutan—momen yang sangat jarang terlihat di alam liar.

Rekaman ini datang dari lensa fotografer satwa liar talal92 di Kuwait, salah satu wilayah di dunia di mana spesies ini masih bertahan hidup. Potret tersebut sekaligus membuka jendela bagi publik untuk mengenal lebih dekat kucing pasir, salah satu kucing liar paling misterius di bumi.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Kucing Pasir: Ahli Penyamaran di Tengah Gurun

Kucing pasir dikenal sebagai “master of disguise”. Dengan tubuh mungil, bulu berwarna pasir, serta perilaku nokturnal, mereka mampu bersembunyi dari pandangan manusia maupun predator lain.

Tidak hanya itu, jejak langkah mereka nyaris tidak meninggalkan bekas di pasir karena bulu tebal yang menutupi telapak kakinya. Inilah salah satu alasan mengapa keberadaan kucing pasir jarang terdeteksi, meski mereka hidup di kawasan yang sama dengan manusia.

Adaptasi lain yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya bertahan di suhu ekstrem gurun—panas menyengat di siang hari dan dingin menusuk di malam hari. Karena itulah, kucing pasir lebih aktif pada malam hari, berburu mangsa seperti tikus gurun, burung kecil, hingga reptil.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Spesies yang Terancam dan Sulit Ditemukan

Meski berstatus Least Concern menurut IUCN, populasi kucing pasir tetap dianggap rentan. Ancaman datang dari hilangnya habitat alami, berkurangnya sumber mangsa, hingga perburuan liar. Karena sulitnya mendeteksi mereka di alam, penelitian mengenai perilaku dan jumlah populasi kucing pasir masih sangat terbatas.

Momen langka seperti yang terekam di Kuwait ini menjadi bukti nyata bahwa kucing pasir masih bertahan di gurun, meski keberadaannya sering kali hanya berupa bayang-bayang samar di balik pasir.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Mengapa Penting untuk Dunia Konservasi?

Foto induk kucing pasir bersama anak-anaknya bukan sekadar dokumentasi satwa liar, melainkan juga alarm penting bagi konservasi global. Keunikan kucing pasir yang mampu bertahan di salah satu ekosistem paling keras di bumi menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam.

Kucing pasir di Kuwait, (poto: talal92)

Bagi peneliti, momen ini adalah data berharga untuk memahami lebih jauh perilaku reproduksi dan pola asuh kucing pasir di habitat aslinya. Sementara bagi masyarakat luas, kisah ini menjadi pengingat bahwa masih banyak misteri satwa liar yang belum terungkap, dan setiap dokumentasi bisa menjadi kunci untuk menjaga kelestarian mereka.

Kehadiran induk kucing pasir di gurun Kuwait bersama anak-anaknya adalah pengingat bahwa alam selalu menyimpan kejutan luar biasa. Spesies yang hampir tak terlihat ini kini menjadi sorotan dunia berkat satu momen langka yang berhasil diabadikan.

Di era digital, dokumentasi seperti ini bukan hanya viral di media sosial, tetapi juga mendorong kesadaran global tentang pentingnya melindungi satwa liar, sekecil dan sesamar apapun keberadaan mereka.

LBH Tuding Polda Sumut Halangi Pendampingan Hukum 39 Demonstran yang Ditangkap

disrupsi.id - Medan | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta agar Polda Sumut membebaskan 39 orang yang ditangkap saat rusuh aksi unjuk rasa menolak tunjangan mewah anggota DPR di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan pada Selasa (26/8/2025).

"Kami mendesak 39 orang massa aksi yang ditangkap Polda Sumut secara sewenang-wenang agar dibebaskan," kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Rabu (27/8/2025).

Menurut Irvan, aparat kepolisian melakukan penyiksaan massa saat aksi unjuk rasa tersebut. Tindakan penyiksaan dengan cara pemukulan dan bahkan melakukan penginjakan wajah massa aksi merupakan perbuatan brutal dan tidak manusiawi.

"Menyampaikan pendapat di muka umum melalui berdemonstrasi adalah hak setiap warga megara yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang," sebutnya.

Secara hukum LBH Medan menilai, tindakan brutal Polda Sumut telah menciderai prinsip demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan kewajiban institusional Polri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang tugas utama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan demikian, pola penanganan yang brutal justru menunjukkan pengingkaran terhadap mandat undang-undang sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," urainya.

Tidak hanya melakukan penyiksaan, Polda Sumut juga melakukan penghalang-halangan pendampingan terhdap massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang.

"Pasca terjadinya ricuh Polda Sumut menangkap lebih kurang 39 orang massa aksi dan dibawa ke Polda Sumut tepatnya Direktorat Kriminal Umum. Mengetahui hal tersebut LBH Medan bersama Kontras berupaya melakukan pendampingan sebagaimana amanat KUHAP," sebutnya.

Namun parahnya Polda Sumut menghalang-halangi hak penasehat hukum dengan berdalih melakukan pendataan. Tidak ujuk-ujuk menerima pernyataan Polda Sumut, LBH Medan dan Kontras Sumut terus menyampaikan argumentasi hukumnya untuk dapat diberikan akses pendamping.

"Akan tetapi upaya tersebut tidak dihiraukan Polda. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika adanya abuse of power yang dilakukan polda Sumut dalam proses pemerikasaan para massa aksi dan bertentangan dengan KUHAP," sebutnya.

Bahkan secara hukum penanganan massa aksi yang dilakuan kepolisian diduga telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

"Di mana secara jelas terjadinya penyiksaan dan tindakan brutal terhadap massa aksi. Serta pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan senjata laras panjang yang seyogianya tidak dibenarkan secara hukum," paparnya.

Terpisah, Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait masalah itu. (*)

Pertama di Dunia, Tiongkok Kembangkan Robot yang Bisa Hamil

Poto ilustrasi: nurse.org

disrupsi.id - Jakarta | Dunia sains kembali diguncang oleh inovasi dari Tiongkok. Para peneliti di negara tersebut tengah mengembangkan robot kehamilan pertama di dunia yang mampu meniru proses kehamilan manusia hingga tahap persalinan. Teknologi ini menggabungkan robotik, kecerdasan buatan (AI), dan bioteknologi medis dalam sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya.

Robot tersebut dirancang dengan rahim buatan yang bisa menciptakan kondisi serupa dengan kehamilan alami. Sistem ini mampu menyediakan oksigen, nutrisi, hingga perlindungan bagi janin. Menurut tim peneliti, teknologi ini berpotensi membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan, menurunkan risiko kehamilan pada perempuan dengan komplikasi medis, sekaligus menjadi sarana penelitian perkembangan manusia secara lebih detail.

Jika berhasil disempurnakan, robot kehamilan diyakini dapat mengurangi angka kematian ibu, memperluas pilihan reproduksi, serta memungkinkan pemantauan kesehatan janin yang lebih aman. Inovasi ini dianggap sebagai salah satu langkah terbesar dalam dunia kedokteran modern, dengan peluang besar untuk mengubah wajah layanan kesehatan global.

Namun, para ahli juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan. Kritik muncul terkait implikasi moral dan etis, mulai dari definisi alami kelahiran, risiko manipulasi kehidupan buatan, hingga dampak sosial jika teknologi ini digunakan secara luas.

Meski mendapat sorotan internasional, proyek ini masih berada pada tahap uji coba laboratorium. Robot tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan proses kehamilan alami, tetapi kemajuan yang dicapai sudah cukup untuk memicu perdebatan global.

Terlepas dari pro dan kontra, para pengamat menilai inovasi ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah medis dan teknologi. Fakta bahwa sebuah mesin bisa dirancang untuk melahirkan bayi, kini bukan lagi sekadar imajinasi fiksi ilmiah, melainkan kemungkinan nyata yang sedang dibangun.